Vaksin Covid-19 Penahan Resesi

Oleh Sarman Simanjorang

DAMPAK pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi kita penuh ketidakpastian. Dunia usaha dihantui rasa kekhawatiran yang mendalam karena hampir enam bulan berbagai sektor usaha beroperasi tidak maksimal, bahkan tidak sedikit yang terpaksa tutup. Keter-paksaan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan karyawan menjadi salah satu strategi mengurangi beban operasional untuk mampu bertahan.

Harapan dunia usaha bahwa penyebaran virus Covid-19 dapat dikendalikan dan ditekan agar berbagai aktivitas bisnis usaha dapat kembali normal belum menjadi kenyataan.

Bahkan di DKI Jakarta sebagai barometer perekonomian nasional yang sempat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi selama dua bulan yang memungkinkan berbagai aktivitas usaha dan bisnis mulai bergeliat, terpaksa dicabut lagi dan kembali ke PSBB yang lebih ketat akibat dari penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini lagi-lagi membuat pelaku usaha semakin cemas dan khawatir mengingat arus cash fow yang semakin tertekan dengan segudang beban yang harus ditanggung.

Kondisi ekonomi yang semakin terpuruk dan penurunan daya beli masyarakat membuat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 terkontraksi minus 5,32%. Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 juga mengalami kontraksi minus 2,9-1,1%. Dengan demikian kita dipastikan memasuki resesi. Teori ekonomi menyatakan bahwa sebuah negara disebut resesi jika produk domestik bruto (PDB)- nya mengalami pertumbuhan minus dua kali berturut-turut. Bagi pengusaha tidak begitu khawatir dengan resesi karena fundamental ekonomi kita masih kuat.

Namun yang sangat dicemaskan adalah jika pandemi Covid-19 ini berkepanjangan, maka akan banyak sektor usaha yang akan tutup. Dampaknya jumlah PHK dan pengangguran semakin meningkat, kemiskinan bertambah, UKM akan bertumbangan, dan daya beli masyarakat semakin menurun yang akan menekan pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi semakin dalam. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kita memasuki depresi ekonomi yang mengkhawatirkan.

Semakin lama pandemi Covid- 19 diatasi, maka semakin memukul pelaku usaha dan diselimuti ketidakpastian yang akan membuat iklim usaha dan investasi semakin tidak menentu. Salah satu langkah dan upaya kita keluar dari ancaman dan ketidakpastian tersebut adalah bagaimana kita mampu mengendalikan dan menekan penyebaran virus Covid-19, sehingga pemerintah memberikan kebijakan yang memungkinkan berbagai aktivitas usaha dan bisnis lebih longgar serta masyarakat kita tidak khawatir beraktivitas di luar rumah sebagai konsumen.

Sejak ditunjuk menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir langsung tancap gas melakukan koordinasi dengan lintas kementerian untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Program Unggulan

Empat program unggulan untuk percepatan pemulihan ekonomi yaitu perlindungan sosial, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), padat karya dan pembiayaan perusahaan guna mengurangi beban pelaku usaha untuk mampu bertahan menghadapi badai Covid-19.

Namun yang tidak kalah penting adalah pengadaan vaksin Covid-19 yang tentu sangat dinanti-nantikan oleh pelaku usaha dan masyarakat. Vaksin Covid- 19 menjadi secercah harapan untuk menjawab ket i d a k p a s t i a n yang dirasakan dunia usaha, karena kalau hanya mengandalkan disiplin masyarakat untuk menekan laju p e n y e b a r a n Covid-19, tentu butuh waktu yang cukup lama dan akan menimbulkan gejolak sosial. Akan tetapi dengan vaksin, ada kepastian dan keyakinan bagi pengusaha beserta masyarakat bahwa kita akan segera melewati badai pandemi ini. Kehadiran vaksin ini akan direspons positif oleh pasar dan meningkatkan rasa optimisme akan masa depan ekonomi Indonesia yang akan semakin bergairah.

Langkah Ketua KPCPPE, Erick Tohir bersama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang melakukan kunjungan ke Tiongkok bertemu dengan manajemen Sinovac Biotech memastikan pengadaan vaksin Covid-19 untuk Indonesia harus diacungkan jempol mengingat permintaan akan vaksin tersebut dari berbagai belahan dunia akan sangat tinggi.

Kesepakatan telah ditandatangani antara BUMN Bio Farma dengan Sinovac Biotech dimana Indonesia memesan 40 juta dosis vaksin Covid-19 pada bulan November 2020 setelah proses tahapan uji coba selesai.

Juga dengan perusahaan G42 Healt Care UEAmelalui PT Kimia Farma yang memastikan penyediaan awal 10 juta dosis vaksin Covid-19 pada akhir 2020. Dengan demikian Indonesia sudah akan memiliki 50 juta dosis vaksin Covid-19 sampai akhir 2020 dan akan berlanjut sampai dengan tahun 2021, di mana PT Bio Farma telah dapat memproduksi sendiri untuk kebutuhan kita. Vaksin ini menjadi senjata pamungkas untuk menahan laju resesi yang sudah di depan mata, di mana semakin cepat vaksin ini direalisasikan semakin cepat pula berbagai aktivitas usaha bergairah kembali.

Sekiranya vaksin ini dapat direalisasikan pada November 2020, maka terbuka kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita kuartal IV 2020 mengarah positif, karena aktivitas masyarakat sudah lebih longgar, di mana momentum Natal dan tahun baru 2021 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi 2021 yang ditargetkan pemerintah di kisaran 4,5%-5,5% sangat terbuka mencapai target.

Namun semua itu kembali pada percepatan vaksinasi Covid- 19. Seluruh pelaku usaha dan masyarakat Indonesia berdoa agar uji coba vaksin ini sukses dan berhasil agar berbagai upaya dan kerja keras menyelamatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat dapat terwujud. Namun demikian sambil menunggu realisasi vaksin, seluruh elemen masyarakat harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sebagai bentuk partisipasi nyata kita membantu pemerintah melawan Covid-19.

Bersatu melawan virus korona menjadi modal yang harus kita pelihara untuk masa depan ekonomi dan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. (46)

–– Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort