UU Kepalangmerahan Disosialisasikan

PURWOKERTO – PMI Banyumas melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 /2018 tentang Kepalangmerahan, Sabtu (20/7).

Acara yang dilaksanakan di Aula SMP N 3 Purwokerto dihadiri oleh Camat, Pengurus PMI kabupaten, Pengurus PMI Kecamatan dan Relawan PMI. Saat membuka acara sosialisasi, Bupati Banyumas yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asekbang) Setda Banyumas Ir Didi Rudwianto, SH MSi menyampaikan PMI harus menjadi Super Team, maka pengurus di Kecamatan harus meluruskan niat untuk mengabdi.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya PMI Kabupaten Banyumas, untuk menginformasikan kepada Camat, Pengurus PMI Kecamatan, dan Relawan agar memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalankan tugas kemanusian, selain itu, agar dapat memaksimalkan sinergitas dengan berbagai mitra, khususnya dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Ketua PMI Kabupaten Banyumas Dibyo Yuwono SPd.

Setelah perjalanan panjang sejak awal masuk prolegnas di DPR RI tahun 2005, ahirnya kabar menggembirakan datang melalui pengesahan Undang-Undang Kepalangmerahan pada sidang paripurna DPR RI tanggal 11 Desember 2017 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo Tanggal 9 Januari 2018.

Sosialisasi Undang-Undang Kepalangmerahan ini mendatangkan narasumber Ketua PMI Jawa Tengah dr H Imam Trianto MPH. dalam acara itu, ia menyampaikan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Kepalangmerahan, keberadaan organisasi PMI hanya diperkuat oleh Keppres RIS 25/1950 tentang penunjukan PMI sebagai satu-satunya organisasi kepalangmerahan di Indonesia dan Keppres RI No. 246 tahum 1963 tentang tugas dan mandat PMI.

“Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini sangat diperlukan secara kelembagaan. Peraturan Pemerintah merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang yang salah satu isinya yaitu penyelenggaraan kepalangmerahan dan penggunaan tanda pengenal saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan dan bencana,” jelasnya.

“Kami sangat senang bisa mengikuti acara ini dan bersyukur bahwa sekarang keberadaan PMI telah diperkuat dengan adanya Undang-Undang, sehingga dalam menjalankan tugas kemanusiaan kami bisa lebih tenang dan aman karena telah diatur oleh pemerintah,” kata Wakil Ketua KSR Markas Tri Selo Novenda saat mengikuti sosialisasi.(K17-20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort