Untuk Cegah Corona Di Lapas, PPP Minta Presiden Beri Grasi & Amnesti Selektif Terhadap Napi


JAKARTA- Menyusul seruan dari Komisi Tinggi HAM PBB dan langkah beberapa negara lain terkait pencegahan corona di penjara-penjara yg ada,  Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR RI mengingatkan Pemerintah bahwa over kapasitas yang terjadi di banyak lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia berpotensi besar menyebabkan tersebarnya virus corona di lingkungan lapas tidak terkendali.

“Jumlah narapidana dan tahanan di seluruh lapas dan rumah tahanan (rutan) yg berada dibawah Ditjen Pemasyarakatan berkisar 270 ribuan dan begitu banyak lapas yang over kapasitas,” kata Arsul Sani, Penasehat FPPP DPR RI yang juga anggota Komisi III DPR RI, Minggu (29/3/2020).

Untuk itu, Arsul meminta agar Presiden mempertimbangkan pemberian amnesti umum atau grasi secara selektif terhadap narapidana (napi) kasus tertentu. Yang antara lain bisa dipertimbangkan untuk mendapat amnesti umum atau grasi adalah napi yang statusnya hanya penyalahguna narkoba murni dan napi tindak pidana yang tidak masuk kejahatan berat serta sifatnya personal.

Dari data Ditjen Pas Kemenkumham yang ada, jumlah napi kasus narkoba ini ada di kisaran separuh dari total napi yang menghuni lapas di seluruh Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pemberian amnesti umum atau grasi kepada penyalahguna murni narkoba akan mengurangi beban over kapasitas lapas yang cukup signifikan. “Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan amnesti dan grasi ini berdasar Pasal 14 UUD 1945,” ujar Arsul.

Namun Legislator asal dapil Jawa Tengah ini mengingatkan bahwa untuk Indonesia, amnesti umum atau grasi ini hanya untuk napi penyalahguna murni narkoba, bukan untuk pengedar apalagi bandar. Arsul memaparkan, sejatinya Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan penyalahguna narkoba yang non pengedar dan bandar itu untuk direhabilitasi.

Untuk memungkinkan Presiden memberikan amnesti atau grasi ini, maka Arsul meminta Menkumham menyiapkan data dan jg kajian ttg napi mana yang pantas mendapatkannya. 

“Selain napi penyalahguna murni narkoba juga beberapa tindak pidana lain yang hakekatnya adalah kejahatan yang merugikan orang-perorangan saja dengan jumlah kecil seperti penipuan, penggelapan, pencurian non kekerasan, penganiayaan ringan,” ujar Arsul. (J13/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *