UN Versus Asesmen Alternatif

 Oleh: Udi Utomo

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mewacanakan menghapus Ujian Nasional (UN) (Suara Merdeka, 29/11). Wacana menghapus UN sebenarnya bukanlah ide baru. Pada periode Mendikbud (sebelumnya) Muhadjir Effendy pun telah telah diwacanakan tentang penghapusan UN. Meski hingga akhir masa jabatannya UN tetap ada. Setiap ada wacana menghapus UN selalu muncul perdebatan di masyarakat. Terjadi pro dan kontra. Ada setuju UN dihapus, ada yang tidak setuju. Lalu bagaimanakah kedudukan UN dalam sistem pendidikan kita? Bahwa saat ini, UN masih digunakan sebagai evaluasi (asesmen) standar untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Meskipun mulai 2015, UN sudah bukan penentu kelulusan. Tetapi riilnya di sekolah, UN masih tetap menjadi fokus utama. Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah/madrasah masih mengikuti alur lama yaitu orientasi penguasaan materi dan drill soal. Ini yang dikritik Nadiem dengan mengistilahkan pembelajaran menghafal informasi. Dalam taxonomi Bloom, UN hanya mengukur pada aspek kognitif. Nilai UN masih dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pendidikan suatu (sekolah) daerah. Daerah yang memiliki nilai UN tinggi memiliki prestise tinggi. Walau ini tidak adil. Tidaklah tepat menstandardisasi tes di suatu negara yang memiliki disparitas antardaerahnya sangat lebar. Tidak bisa mengasumsikan sama anak Papua dengan Jakarta. Selain itu, meski UN masih menjadi alat evaluasi pembelajaran. Tetapi sejak penerapan zonasi, nilai UN tidak dimanfaatkan dalam pendaftaran ke jenjang atasnya.

Pertanyaannya, apa kegunaan UN? Seharusnya evaluasi menjadi otonomi guru. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 58 (1) menyatakan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Penilaian Proses

Pada beberapa kesempatan, Nadiem mengungkapkan keinginannya mengubah orientasi penilaian dari menghafal informasi menjadi mengutamakan kompetensi. Nadiem pun, menginginkan sistem pendidikan yang dapat menciptakan link and match. Orientasi pendidikan seperti ini jelas tidak tepat apabila menggunakan ukuran UN yang sifatnya mendasarkan keterserapan informasi. Pendidikan yang berorientasi pada proseslah yang tepat. Di sini peran guru sangat sentral. Dibutuhkan guru yang memiliki inisiatif dan inovatif. Selain itu, harus didukung oleh adanya kurikulum yang fleksibel dan muatan materi kurikulum yang sederhana. Pada prosesnya, guru tidak lagi dikejar-kejar menyelesaikan materi. Tetapi orientasi guru pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Pembelajaran mendalam (deep learning) terhadap suatu tema/topik/ permasalahan dan anak benar-benar memahami, menyadari, dan mengaplikasikannya. Guru dituntut mengembangkan pembelajarannya. Tidak seperti sebelumnya semua seragam. Sekarang guru dapat menginterpretasikan pembelajarannya sendiri-sendiri sehingga akan banyak keragaman. Kondisi ini membiasakan guru menjadi kreatif dan inovatif.

Orientasi pengembangan kurikulum guru dapat diarahkan pada pengembangan kearifan lokal. Misalnya disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing. Pada daerah pesisir, pengembangan kurikulumnya pada pemahaman terhadap potensi laut. Begitu pula untuk daerah agraris dan perkotaan. Sehingga anak memiliki pemahaman mendalam terhadap potensi daerahnya dan dapat mengembangkan potensipotensi tersebut. Selain itu, pengembangan kurikulum dapat diarahkan pada penelusuran minat dan bakat anak. Fokus pada minat bakat anak penting karena anak dapat mengetahui dari awal minat bakatnya dan segera mendapatkan pembimbingan dalam mengembangkan minat bakatnya tersebut. Penelusuran minat bakat ini akan menjadi modal penting dari keberhasilan anak pada masa depan. Pembelajaran Abad 21 itu prinsipnya pengajaran yang adaptif, inklusif, dan humanis. Sebenarnya regulasi yang mengatur pembelajaran yang mengeksplorasi seluruh kemampuan siswa sudah ada yaitu Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pada Perpres tersebut sudah secara komprehensif mengatur pembelajaran yang sifatnya terpadu dan berkesinambungan antara intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler. Proses pembelajaran seperti ini tepat apabila menggunakan penilaian alternatif. Penilaian yang tidak mendasarkan pada bentuk tes, tetapi lebih pada penilaian portofolio. Penilaiannya berbasiskan proses dengan teknik observasi (pengamatan). Jika mendasari pada argumen di atas, maka fungsi UN sebagai evaluasi (asesmen) proses pembelajaran menjadi tidak relevan. Evaluasi pembelajaran adalah wewenangnya guru. Sebaiknya penilaian standar seperti UN bukan sebagai alat ukur (evaluasi/asesmen) proses pembelajaran. Fungsi UN dapat menjadi alat pemetaan. Artinya UN berfungsi sebagai alat ukur untuk mendiagnosis permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan pendidikan. Instrumennya berbeda dari UN sebagai evaluasi pembelajaran tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari kebijakan yang akan diambil. Waktu pelaksanaan UN pun tidak mesti di akhir tingkat kelas. Misalnya, dilaksanakan pada kelas 8. Pelaksanaan bisa berkala semisal tiga tahunan sekali. Bentuk asesmennya formatif dengan filosofi untuk memperbaiki. Perubahan paradigma asesmen tersebut keberhasilannya tergantung pada kesiapan guru. Guru yang inisiati, kreatif, dan inovatif menjadi kunci utama. Bisakah Kemendibud, Diknas Kab/Kota/Provinsi dan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) menyiapkan guru dengan kriteria tersebut?(34)

Udi Utomo SS MPd, guru SMP5 Pati, alumnus Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *