- Ekonomi

Tudingan Darmin Terburu-buru

JAKARTA – Pernyataan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menuding mahalnya tiket pesawat karena industri penerbangan dikuasai oleh dua maskapai penerbangan nasional – yakni Garuda dan Lion Air – dinilai terlalu terburu-buru. Hal itu karena meski terjadi duopoli, belum tentu menjadi biang kerok mahalnya harga tiket pesawat.
 “Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, sekedar ada dua pelaku usaha yang dominan tidak serta merta menjadi biang kerok terjadinya harga suatu jasa atau barang mahal,” kata Guru Besar Hukum Internasional dan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Senin (10/6).
Menurutnya, duopoli baru dianggap melanggar hukum apabila terbukti adanya persaingan yang dilakukan secara tidak sehat, oleh pelaku usaha yang saling bersaing. Dalam kesempatan itu, dia juga mengutip pernyataan Ketua Komite Pengawas Persaingan Usaha Kurnia Toha. Dimana, belum tentu duopoli melanggar hukum.
 “Karena bisa saja sifat industri penerbangan di Indonesia memang demikian. Kurnia menyampaikan hal tersebut tentu berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.
 Menurut UU Persaingan Usaha, lanjut Hikmahanto,  persaingan yang tidak sehat terjadi apabila dua pelaku usaha yang dominan melakukan dua hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaku usaha yang bersaing membuat perjanjian yang dilarang, sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha.
 “Perjanjian ini antara lain adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah atau perjanjian kartel. Sedangkan yang kedua adalah apabila dua pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominan yang mereka miliki,” tandasnya.
Proses Hukum Dijelaskan, posisi dominan terjadi antara lain, apabila ada jabatan rangkap di dua perusahaan yang bersaing atau kepemilikan saham di dua perusahaan yang bersaing. Oleh karenanya, untuk dapat menyebut duopoli yang berakibat pada persaingan yang tidak sehat, harus dilakukan proses hukum.
 “Pertama, KPPU harus melakukan penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh Garuda dan Lion Air secara bersama-sama. Kalaupun dalam hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU ternyata ada dugaan persaingan tidak sehat, maka tidak serta merta bisa dinyatakan demikian,” tegasnya.
 Hal itu karena penyelidikan harus ditingkatkan ke persidangan di KPPU. Selain itu, para tertuduh pelaku duopoli pun mempunyai hak untuk melakukan pembelaan.
 “Bila KPPU sudah membuat putusan, maka putusan dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Bila tidak puas, putusan dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung,” ucapnya.
 Memahami proses yang panjang itu, kata dia, maka Darmin Nasution selaku pejabat harus hati-hati dalam membuat pernyataan. “Sebab, pernyataan sepihak tanpa dasar yang kuat oleh pejabat yang tidak berwenang, justru akan merusak industri penerbangan di Indonesia,” tukasnya.(H28)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *