Truk Kelebihan Muatan Ditindak Tegas

-Bahayakan Keselamatan Angkutan Darat

SALATIGA – Kementerian Perhubungan RI berupaya menertibkan dan menindak tegas truk angkutan yang terbukti melanggar atas kapasitas muatan. Truk dengan muatan melebihi kapasitas atau truk bermuatan dan berdimensi lebih itu, mengancam keselamatan dan keamanan angkutan darat.

Namun pihaknya masih memberikan toleransi pada truk produk sembako dan turunannya. Hal itu diungkapkan Mohamad Risal Waisal ATD MM, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dalam seminar nasional bertema ”Transportasi Truk ODOL dan Interaksi Ekonomi” yang digelar Center for Sustainable Development Studies (CSDS) Fakultas Interdisiplin UKSW dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) di Ruang Probowinoto UKSW, Rabu (15/1).

Pembicara lainnya, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan, Sihard Hadjopan Pohan SH MM; Ketua Umum DPP Aptrindo Drs Tarigan Gemilang MBA; Dosen ITB Prof Ir Togar M Simatupang MTech PhD; Dosen Fakultas Hukum UKSW Dr Krishna Djaja Darumurti SH MH; dan Peneliti Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan Fakultas Interdisiplin UKSW Dr Wilson Therik SE MSi. Menurut Risal, tantangan terbesar bangsa Indonesia pada tahun 2021, yakni Indonesia bebas truk bermuatan dan berdimensi lebih.

”Untuk itu, Ditjen Perhubungan Darat telah menyusun program penataan, baik di hulu seperti review regulasi, sosialisasi, serta penataan surat dan pengujian kendaraan bermotor, hingga ke hilir, melalui pengawasan dan penegakan hukum,” kata Risal.

Ketum DPP Aptrindo, Tarigan Gemilang menjelaskan angkutan truk di Indonesia masih menjadi primadona dalam melayani distribusi logistik nasional. Penggunaan angkutan ini mencapai 90 persen dari total logistik nasional. Moda truk ini dianggap memiliki kemampuan untuk melayani permintaan secara door to door, fleksibel dalam penentuan/perubahan lokasi tujuan pengiriman, dan tergolong cukup cepat.

”Tidak bisa dipungkiri, pemilik barang pengguna angkutan truk sebagai alat transportasi pengiriman kerap kali menerapkan volume angkutan maksimal untuk menekan biaya. Sadar atau tidak, dampaknya pada faktor keselamatan dan keamanan moda angkutan truk,” jelasnya.

Regulasi

Terkait hal tersebut, asosiasi berupaya maksimal menjalankan kebijakan truk bermuatan dan berdimensi lebih kepada para pengusaha truk anggota Aptrino sejak diberlakukan 1 Agustus 2019. Aptrindo senantiasa menempatkan faktor keselamatan dan keamanan sebagai hal utama dan mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan truk bermuatan dan berdimensi lebih.

Terkait kebijakan zero bermuatan dan berdimensi lebih, dosen FH UKSW Krishna Djaja Darumurti berpendapat harus melibatkan multistakeholder. Menurutnya, kebijakan yang diambil patut diperhatikan serius oleh pemerintah. Dijelaskannya, secara umum penerapan kebijakan zero bermuatan dan berdimensi lebih. akan berdampak langsung pada kenaikan biaya logistik, munculnya kelangkaan produk karena kekurangan armada angkutan selama masa transisi, hingga berdampak pada kepadatan lalu lintas yang diakibatkan oleh penambahan armada dalam jumlah besar, karena moda alternatif seperti pesawat dan kapal laut tidak sepenuhnya dapat menggantikan moda angkutan darat.

Adapun Sihard Hadjopan Pohan menjelaskan penertiban truk melebihi kapasitas dapat dilakukan melalui sejumlah cara, seperti penyesuaian regulasi terkait dengan pemeriksaan fisik dan pengujian berkala kendaraan bermotor. Lalu pembinaan terhadap asosiasi industri untuk tidak menggunakan kendaraan ODOL dalam distribusi barang, melakukan operasi penertiban oleh pihak berwenang di jalur yang dilalui angkutan barang, pengembangan sistem transportasi multimoda dalam pendistribusian barang, dan penegakan hukum yang tegas. (H2-58)

itu, mengancam keselamatan dan keamanan angkutan darat.

Namun pihaknya masih memberikan toleransi pada truk produk sembako dan turunannya. Hal itu diungkapkan Mohamad Risal Waisal ATD MM, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dalam seminar nasional bertema ”Transportasi Truk ODOL dan Interaksi Ekonomi” yang digelar Center for Sustainable Development Studies (CSDS) Fakultas Interdisiplin UKSW dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) di Ruang Probowinoto UKSW, Rabu (15/1).

Pembicara lainnya, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan, Sihard Hadjopan Pohan SH MM; Ketua Umum DPP Aptrindo Drs Tarigan Gemilang MBA; Dosen ITB Prof Ir Togar M Simatupang MTech PhD; Dosen Fakultas Hukum UKSW Dr Krishna Djaja Darumurti SH MH; dan Peneliti Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan Fakultas Interdisiplin UKSW Dr Wilson Therik SE MSi. Menurut Risal, tantangan terbesar bangsa Indonesia pada tahun 2021, yakni Indonesia bebas truk bermuatan dan berdimensi lebih.

”Untuk itu, Ditjen Perhubungan Darat telah menyusun program penataan, baik di hulu seperti review regulasi, sosialisasi, serta penataan surat dan pengujian kendaraan bermotor, hingga ke hilir, melalui pengawasan dan penegakan hukum,” kata Risal.

Ketum DPP Aptrindo, Tarigan Gemilang menjelaskan angkutan truk di Indonesia masih menjadi primadona dalam melayani distribusi logistik nasional. Penggunaan angkutan ini mencapai 90 persen dari total logistik nasional. Moda truk ini dianggap memiliki kemampuan untuk melayani permintaan secara door to door, fleksibel dalam penentuan/perubahan lokasi tujuan pengiriman, dan tergolong cukup cepat.

”Tidak bisa dipungkiri, pemilik barang pengguna angkutan truk sebagai alat transportasi pengiriman kerap kali menerapkan volume angkutan maksimal untuk menekan biaya. Sadar atau tidak, dampaknya pada faktor keselamatan dan keamanan moda angkutan truk,” jelasnya.

Regulasi

Terkait hal tersebut, asosiasi berupaya maksimal menjalankan kebijakan truk bermuatan dan berdimensi lebih kepada para pengusaha truk anggota Aptrino sejak diberlakukan 1 Agustus 2019. Aptrindo senantiasa menempatkan faktor keselamatan dan keamanan sebagai hal utama dan mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan truk bermuatan dan berdimensi lebih.

Terkait kebijakan zero bermuatan dan berdimensi lebih, dosen FH UKSW Krishna Djaja Darumurti berpendapat harus melibatkan multistakeholder. Menurutnya, kebijakan yang diambil patut diperhatikan serius oleh pemerintah. Dijelaskannya, secara umum penerapan kebijakan zero bermuatan dan berdimensi lebih. akan berdampak langsung pada kenaikan biaya logistik, munculnya kelangkaan produk karena kekurangan armada angkutan selama masa transisi, hingga berdampak pada kepadatan lalu lintas yang diakibatkan oleh penambahan armada dalam jumlah besar, karena moda alternatif seperti pesawat dan kapal laut tidak sepenuhnya dapat menggantikan moda angkutan darat.

Adapun Sihard Hadjopan Pohan menjelaskan penertiban truk melebihi kapasitas dapat dilakukan melalui sejumlah cara, seperti penyesuaian regulasi terkait dengan pemeriksaan fisik dan pengujian berkala kendaraan bermotor. Lalu pembinaan terhadap asosiasi industri untuk tidak menggunakan kendaraan ODOL dalam distribusi barang, melakukan operasi penertiban oleh pihak berwenang di jalur yang dilalui angkutan barang, pengembangan sistem transportasi multimoda dalam pendistribusian barang, dan penegakan hukum yang tegas. (H2-58)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *