Tegur Para Menteri, Jokowi Minta Belanja Kementerian Dipercepat

JAKARTA- Presiden Joko Widodo meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju agar segera mengeluarkan dan mempercepat anggaran belanjanya guna memulihkan ekonomi yang diprediksi merosot hingga minus 7,6 persen menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

“Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik. Jadi, belanja kementerian tolong dipercepat,” katanya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6) sebagaimana terlihat dalam video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6).

Pasalnya, ia melihat belanja-belanja di kementerian dan laporannya masih biasa-biasa saja. Jokowi mencontohkan anggaran kesehatan yang mencapai Rp75 triliun baru dikeluarkan 1,53 persennya saja. Ia meminta segera dikeluarkan untuk tunjangan dokter, dokter spesialis, tenaga medis, hingga belanja peralatan.

“Baru keluar 1,53 persen coba! Uang beredar di masyarakat ke-rem di situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi,” tegasnya.

Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tetapi baru lumayan. Ini mestinya sudah 100 persen, extraordinary. Ia juga menyoroti bidang ekonomi di mana usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar tengah menunggu semuanya.

Ia mengingatkan agar jangan membiarkan mereka mati dahulu baru dibantu yang tentu saja tidak berarti apa-apa. “Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas kepada mereka agar tidak ada PHK,” kata Jokowi.

Jangan sudah PHK gede-gedean, lanjutnya, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi hanya gara-gara urusan peraturan. “Ini extraordinary!” tegasnya.

Presiden yang baru genap berusia 59 tahun pada 21 Juni lalu itu meminta segenap pembantunya agar tidak menganggap kondisi yang terjadi saat ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ia menegaskan siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atau Peraturan Presiden (Perpres) jika memang diperlukan demi terlaksananya tanggung jawab terhadap 267 juta penduduk Indonesia.

“Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, saya keluarkan perpresnya,” katanya.

“Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatin Perppu kalau yang sudah belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya,” lanjutnya. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *