Tax Amnesty dan SPT Tahunan

Seperti diketahui, penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak baik untuk orang pribadi maupun badan untuk tahun 2019 harus dilaporkan antara Januari 2020 sampai akhir April 2020. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), untuk orang pribadi SPT tahunan 2019 batas waktu penyampaiannya berakhir sampai akhir Maret 2020, sedangkan untuk badan batas waktu penyampaiannya berakhir sampai akhir April 2020.

Bagi wajib pajak (WP) baik orang pribadi maupun badan yang tahun 2017 tidak ikut program tax amnesty sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty, maka penyampaian laporan keuangan yang ada di dalam SPT tahunannya identik dengan laporan keuangan yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Lampiran laporan keuangan SPT tahunannya berupa laporan laba-rugi, neraca, serta daftar penyusutan dari harta yang dimiliki.

Bila WP tidak ikut program tax amnesty, maka asumsinya seluruh harta kekayaannya yang diperoleh tahun 2015 ke belakang sudah dilaporkan di dalam SPT tahunannya. Namun demikian, jika ada harta yang diperoleh sejak tahun 2015 ke belakang ada yang belum dilaporkan karena program tax amnesty sudah berakhir, maka WP yang bersangkutan dapat melakukan pembetulan SPT yang dianggap salah.

Laporan Pasca-Tax Amnesty

Setelah UU Tax Amnesty disahkan tahun 2016 silam, banyak WP baik orang pribadi maupun badan yang mengikuti program itu sebab program itu memberikan banyak keringanan, kemudahan, dan fasilitas. Inti kemudahan itu WP yang ikut tax amnesty dengan membayar uang tebusan tertentu dari harta yang belum pernah dilaporkan tidak dikenai pokok pajak, sanksi administrasi bunga, serta tidak dilakukan pemeriksaan.

Nah, bagi WP yang mengikuti program tax amnesty maka menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 141 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016, di sana disebutkan bahwa WP diwajibkan laporan berkala setiap tahun dari harta yang diikutkan tax amnesty.

Laporan penempatan harta dilakukan setiap tahun selama tiga tahun sejak terbitnya surat keterangan pengampunan pajak. Untuk yang mengikuti program tax amnesty tahun 2016 maka untuk tahun ini adalah laporan penempatan harta yang terakhir yakni tahun pajak 2019. Seperti diketahui bahwa waktu atau batas akhir laporan penempatan harta adalah saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan.

Adapun jumlah harta yang mendapatkan pengampunan pajak, di dalam laporan keuangan akan ditempatkan dalam pos modal atau laba yang ditahan. Tentang pelaporan harta tax amnesty dalam neraca ini bisa dilihat dalam UU Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 pasal 45 ayat 1 yang menyebutkan, bagi WP yang mengikuti Pengampunan Pajak dan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus membukukan selisih antara nilai harta bersih yang disampaikan dalam surat pernyataan dikurangi dengan nilai harta bersih yang telah dilaporkan oleh WP dalam SPT PPh terakhir, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.
Demikian penjelasan singkat kami tentang laporan penempatan harta tax amnesty yang harus dilakukan selama tiga tahun dan tahun ini adalah tahun yang terakhir untuk peserta tax amnesty 2016. Semoga bermanfaat. (46)

Pengasuh:
Judi Budiman
Ketua Pusat Solusi Pajak Kadin Jateng

Para pembaca boleh mengirimkan pertanyaan sekitar permasalahan PPh dan PPN & PPnBM ke redaksi dengan melampirkan identitas diri (KTP/SIM) disertai nomor telepon/handphone yang bisa dihubungi melalui e-mail: pusatsolusipajak@kadinjateng.com atau ke WA. 085727148181.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *