Strategi Membumikan Kompetensi

Oleh Bima Hermastho dan Richza Irham

MENCIPTAKAN sumber daya manusia (SDM) yang unggul merupakan salah satu prioritas bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan SDM yang lebih merata dan berkeadilan, serta untuk memenangkan persaingan global.

Komitmen pemerintah memasuki tahun 2020 ini adalah dengan ditetapkannya persyaratan wajib kompeten bagi tenaga teknis di semua usaha jasa, bisnis, distribusi, komunikasi, pendidikan, lingkungan hidup, keuangan, konstruksi, kesehatan, sosial, rekreasi, kebudayaan, olahraga, pariwisata, dan transportasi. Guna mempercepat peningkatan kompetensi masyarakat, pemerintah telah meluncurkan berbagai program khusus untuk peningkatan keterampilan bagi komunitas-komunitas masyarakat.

Pembangunan SDM unggul yang intensif dengan didukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa adalah lompatan yang patut disambut gembira. Standardisasi kompetensi tersebut akan menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dalam persaingan regional dan internasional.

Standar kompetensi juga dibutuhkan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup. Jelas dengan standardisasi kompetensi ini, akan meningkatkan kualitas produk dan jasa, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dan mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

Perdagangan bebas saat ini, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) industri harus didukung oleh ketersediaan tenaga teknis yang kompeten di semua lini usaha. Namun sangat disayangkan, masih rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia baik dari sisi keahlian maupun tingkat profesionalitasnya. Bervariasinya profesional tersebut, membutuhkan suatu panduan yang jelas agar tercipta standardisasi kompetensi secara global. Standardisasi kompetensi tersebut harus ditunjukkan dengan bukti pengakuan yang ditunjukkan melalui sertifikat kompetensi, sebagai pegangan bagi para tenaga kerja agar mampu meningkatkan daya saing mereka.

Manfaat Standar

Standar dan kompetensi ditetapkan sebagai salah satu upaya agar tenaga kerja benar-benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan bagi perusahaan atau perdagangan. Standar dan kompetensi juga ditetapkan sebagai strategi agar mampu untuk menghadapi persaingan bisnis ataupun perdagangan jasa dalam tingkat global. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam menjaga kualitas perusahaan khususnya pada perdagangan jasa adalah tersedianya tenaga kerja yang dapat meningkatkan omzet, kepuasan pelanggan dan perbaikan dalam pelayanan.

Manfaat adanya standar dan kompetensi dalam bidang jasa bisnis, keuangan dan distribusi maka akan dapat makin meningkatkan kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Pada jasa pendidikan, akan makin meningkatkan kualitas pendidikan dan makin dapat meningkatkan kualitas output pendidikan. Pada jasa lingkungan hidup maka akan dapat mendorong proteksi dan sustainabilitas lingkungan. Pada jasa konstruksi dan teknik terkait, maka akan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan dapat meningkatkan inovasi pembuatan bangunan- bangunan yang sesuai dengan negara Indonesia.

Program sertifikasi kompetensi merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, baik untuk skala domestik maupun internasional. Dalam memperoleh pengakuan kompetensi yang layak dari lembaga sertifikasi, tenaga kerja harus mendapatkan sertifikat yang disebut sebagai sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.

Tenaga Kerja Indonesia dengan adanya PP 83/2019 ini wajib mengikuti Sertifikasi Profesi dimana Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi. Tentu adanya lembaga sertifikasi baik di dalam maupun luar negeri patut diapresiasi, karena akan mendorong tenaga kerja untuk lebih profesional dan dapat diandalkan. Filipina, Australia, Singapore, India adalah salah satu contoh negara tetangga yang telah bergerak cepat untuk mempersiapkan negaranya menjadi SDM unggul baik di tingkat regional maupun internasional. Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Vokasi, Universitas, Lembaga Pendidikan, Korporasi, maupun asosiasi harus bersinergi memetakan kompetensi, melakukan asesmen dan mengembangkan metodologi dalam pengembangan SDM secara kolaborasi.

Standar Kompetensi

Jenjang pendidikan formal (program akademik, kejuruan, vokasi, profesi) dan jenjang pendidikan nonformal, informal, pelatihan dan pengalaman harus dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk bagi tenaga kerja profesional. Kualifikasi ini sebagai upaya dalam penyandingan serta penyetaraan kualifikasi ataupun penghargaan terhadap tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Selain itu pengemasan ini membantu terwujudnya hubungan harmonisasi serta kerja sama dalam hal saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, secara bilateral dan multilateral.

Pemerintah juga harus turut berperan dalam mengklarifikasi jenis pekerjaan yang membutuhkan lisensi atau sertifikasi, terutama untuk pekerjaan yang secara langsung melibatkan risiko, kesehatan, properti atau kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wajib ini harus dikelola lembaga profesi, institusi kompeten, dengan pengawasan pemerintah, bukan organisasi yang sepenuhnya independen. Jika industri mengalami kemajuan, dengan dukungan SDM unggul, berimplikasi pada pertumbuhan pekerjaan pada berbagai sektor indutri.

Pengakuan atas kompetensi masing-masing pekerja profesional, sertifikat-sertifikat ini akan dianggap sebagai aset bagi individu yang akan dapat digunakan dalam bersaing baik lokal, regional maupun di pasar global.

Kadin Jawa Tengah, melalui Edukadin akan berperan strategis menjembatani kebutuhan ini, termasuk melibatkan institusi pendidikan serta berbagai asosiasi profesi untuk memperkuat lembaga assessment ataupun sebagai penyedia/partner untuk mengembangkan metodologi, alat serta uji kompetensi, khususnya bagi profesi yang masih terus berkembang dalam dinamika transformasi industri ke -4, profesi-profesi baru yang terus bermunculan dengan perkembangan teknologi digital.

PP 83/2019 menekankan pentingya para pihak, termasuk user dalam menyempurnakan siklus pengembangan kompetensi SDM, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yaitu : competency assessment dan competency- based training. Keduanya hanya bisa jalan apabila dukungan swasta, institusi pendidikan, asosiasi, pemerintah bergerak dan kolaborasi bersama.

Paling tidak Kadin Jawa Tengah, melalui Edukadin sebagai lembaga pengembangan SDM, sejalan dengan spirit PP 83/2019 dalam mempersiapkan SDM unggul melalui pelatihanpelatihan yang mendorong perkembangan assessment centre dan workplace assessor yang sangat dibutuhkan industri. Selanjutnya apa yang telah dimulai Edukadin dengan programprogram competency-based training harus lebih dikembangkan dengan menggandeng institusi pendidikan, pemerintah, korporasi dan asosiasi terkait. Inilah langkah srategis dalam membumikan kompetensi di Indonesia.(34)

Dr Bima HermasthoDirektur Human Capital Management Institute;

Richza Irhammahasiswa MSDM MM Undip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *