Simalakama Pembelajaran Tatap Muka

Oleh Endah Suciati

BAK menghadapi buah simalakama: dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Itulah amsal pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19, setelah sebelumnya diberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tak dapat dipungkiri, PJJ mengandung banyak kelemahan.

Pertama, proses penyampaian materi pembelajaran dan interaksi antara guru dan murid kurang maksimal. Padahal, guru tidak sekadar mengajar, tetapi juga mendidik. Guru tidak hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter siswa.

Kedua, orang tua murid secara psikologis tertekan, karena harus menjadi “guru” di rumah. Apalagi bagi orang tua yang pendidikannya terbatas. Ketiga, secara psikologis murid juga tertekan, karena tekanan yang dialami orang tua tak jarang dilampiaskan ke anaknya yang saat belajar dengan orang tua justru lebih tidak patuh daripada belajar bersama guru.

Keempat, secara ekonomi orang tua murid, terutama dari kalangan yang tidak mampu, juga tertekan. Selain harus membeli kuota internet, tak jarang ada orang tua yang meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang atau buruh serabutan gara-gara harus mendampingi anak belajar jarak jauh.

Belum lagi yang tidak punya “handphone” Android, orang tua harus membeli atau meminjam gawai sanak famili, tatangga, atau teman. Belum lagi bila ada gangguan sinyal. Bagi murid yang tinggal di pelosok-pelosok negeri, mereka harus berjalan berkilo-kilo meter, bahkan ada yang harus naik bukit atau memanjat pohon, demi mendapatkan sinyal internet.

Berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap 1.700 siswa yang menjadi responden survei daring (dalam jaringan) atau “online”, keluhan soal†kuota†internet tercatat paling tinggi, yakni 43 persen. Yang tidak punya gawai 29 persen. Ada 16 persen responden yang menyatakan tidak memiliki pulsa ataupun gawai untuk mengikuti PJJ secara daring.

Para guru juga mengeluhkan kuota internet untuk mengajar selama sistem PJJ secara daring. Persoalan ini utamanya membebani para guru honorer. Di tengah kefrustrasian, kerinduan akan PTM pun membuncah. Apalagi tidak jelas kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Pekerjaan paling membosankan adalah menunggu.

Gayung pun bersambut, jeritan hati para murid dan orang tuanya, dan juga guru karena guru selain harus mengajar daring, juga harus mendampingi anaknya yang belajar daring, ternyata didengar dan diakomodasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makariem. Pada 7 Agustus 2020, Mendikbud mengumumkan sekolah- sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning boleh melaksanakan PTM, dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Dizinkannya zona kuning melakukan pembelajaran tatap muka sesuai dengan revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, yakni Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri terkait proses PTM pada tahun ajaran 2020/2021. Tetapi, PTM di zona kuning tidak dipaksakan atau dimandatkan, hanya diperbolehkan. Boleh dilaksanakan, boleh tidak.

Status Zona

Kemendikbud mencatat ada 43 persen siswa yang berada di zona hijau dan zona kuning. Sedangkan 57 persen lainnya berada di zona merah dan zona oranye. Status zonasi ini dilakukan per kabupaten/kota berdasarkan data Satuan Tugas Nasional Covid-19. Untuk pulau kecil, status zonasi menggunakan zona pulau kecil berdasarkan pemetaan Satgas Covid-19 provinsi atau kabupaten/- kota setempat.

Terdapat 276 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berada di zona kuning dan zona hijau serta diizinkan kembali membuka sekolah. Adapun 238 kabupaten/ kota lainnya berada di zona merah dan zona oranye. Berikut daftar kabupaten/kota di zona kuning berdasarkan data situs www.covid19.go.id, khususnya Jawa Tengah.

Yakni Kabupaten Batang, Kota Tegal, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Brebes, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Klaten.

Tidak hanya mengizinkan sekolah atau satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning melaksanakan PTM, Mendikbud juga menerbitkan kurikulum darurat yang dapat diterapkan di tengah pandemi Covid- 19. Sekolah pun memiliki tiga opsi terkait kurikulum darurat tersebut. Penerbitan kurikulum darurat Covid-19 ini berdasarkan Keputusan Mendikbud No 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, yang ditandatangani pada 4 Agustus 2020.

Kurikulum darurat ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan atau sekolah untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Sekolah tidak harus menerapkan kurikulum darurat ini, melainkan punya tiga opsi, yakni, pertama, tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; kedua, menggunakan kurikulum darurat; dan ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih satu dari tiga opsi kurikulum tersebut. Sayangnya, begitu PTM diterapkan, muncul klaster-klaster baru penularan Covid-19 yang berasal dari sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PTM tersebut. Dikutip dari “LaporCovid19”, ada enam klaster sekolah yang menjadi area penularan Covid-19, setidaknya dalam periode Agustus 2020.

“LaporCovid19” mendapat data ini dari laporan warga. Namun, “LaporCovid19” belum memverifikasi data tersebut. Berikut enam klaster sekolah di seluruh Indonesia, yakni, pertama, klaster sekolah di Tulungagung, Jawa Timur. Siswa 9 tahun menulari 5 siswa lainnya dan 2 guru. Peristiwa ini tercatat pada Selasa (11/8/2020). Kedua, klaster sekolah di Kalimantan Barat. Sebanyak 14 siswa dan 8 guru di Kalbar terkonfirmasi positif Covid-19. Ketiga, kaster sekolah di Tegal, Jateng.

Siswa SD positif Covid-19 tertular dari kakeknya. Ia sempat masuk sekolah. Akibatnya guru dan teman sekelasnya harus menjalani tes swab. Keempat, klaster sekolah di Cirebon, Jawa Barat. Seorang siswa SMP positif Covid-19 di masa uji coba PTM di 53 sekolah yang dihelat mulai 3 Agustus 2020. Pemerintah setempat langsung membatalkan kebijakan PTM pada 5 Agustus 2020.

Kelima, klaster sekolah di Sumedang, Jabar. Siswa 6 tahun dan siswa 9 tahun tertular Covid-19 dari pedagang Pasar Situraja. Keduanya tertular saat perjalanan ke/dari sekolah. Keenam, klaster sekolah di Pati, Jateng. Sebanyak 26 santri dinyatakan positif Covid-19. Pesantren itu langsung ‘lockdown’. Ini tercatat sebelum pesantren dibuka pada 10 Agustus 2020. Ternyata Mendikbud sudah melakukan antisipasi.

Sebelum mengizinkan sekolah di zona hijau dan zona kuning melaksanakan PTM, Menteri Nadiem menegaskan pemerintah daerah bisa menutup kembali sekolah bila muncul kasus baru Covid-19. Kalau suatu zona berubah status dari kuning ke oranye, maka PTM tidak boleh dilanjutkan lagi. Kalau ada yang terbukti terpapar, sekolah itu tidak boleh melaksanakan PTM sampai kondisinya aman. Memang, di antara simalakama PTM, akhirnya kembali ke adagium: “salus populi suprema lex esto” (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi negara).(34)

— Endah Suciati SPd MPd, tenaga kependidikan di SMPN 10 Surakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort