Serangan Balik Mafia Hukum?

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

“Si vis pacem para bellum,” kata Publius Flavius Vegetius Renatus (400 Masehi), yang artinya kurang lebih, bila mau berdamai bersiaplah untuk perang.

Bahkan perang pun sudah dimulai. Gedung Kejaksaan Agung, Sabtu (22/8/2020) malam, terbakar. Mafia hukum diduga melakukan serangan balik atau “back attack”?

Ada ledakan-ledakan kecil saat api melalap segala yang ada di lantai enam. Lalu, ke manakah tabung pemadam kebakaran yang biasanya “standby” di gedung-gedung bertingkat? Mengapa kebakaran terjadi di malam hari dan hari libur pula? Apakah semua itu “by design”, “by plan”?

Jaksa Agung St Burhanuddin langsung beralibi. Katanya, yang terbakar merupakan gedung tua dan cagar budaya (heritage), sehingga pihaknya tidak bisa melakukan renovasi sebelum api melahapnya.

Secara implisit Burhanuddin mungkin ingin lepas tangan dan menyatakan di gedung tua itu tak ada peralatan canggih pencegah dan pemadan kebakaran seperti “fire alarm” dan “fire hydrant”, namun itu bukan salah dirinya.

Burhanuddin pun spontan mengambil kesimpulan prematur: tak ada berkas perkara dan barang bukti yang terbakar, semua masih utuh, tak ada selembar pun yang berkurang.

Alibi ini diperkuat pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md berdasarkan laporan dari Kejagung.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) DKI Jakarta Satriadi Gunawan makin memperkuat alibi tersebut. Katanya, dugaan sementara penyebab kebakaran adalah karena gedungnya sudah tua.

Pertanyaannya, apakah gedung tua bisa memercikkan api sendiri? Tak masuk akal. Darimana datangnya percikan api? Lalu, mengapa terdengar suara ledakan-ledakan kecil di antara kobaran api?

Publik pun mulai berspekulasi liar: gedung Kejagung sengaja dibakar. Ini serangan balik mafia hukum.

Mengapa Jaksa Agung tidak curiga gedungnya sengaja dibakar? Bukankah Kejagung sedang menangani perkara yang melibatkan terduga mafia hukum, seperti Djoko Tjandra dan jaringannya?

Bukankah Kejagung juga sedang menangani kasus megakorupsi PT Jiwasraya yang diduga menyeret nama tokoh-tokoh penting?

Djoko yang kerap dipanggil Joker ini adalah terpidana dua tahun penjara kasus “cessie” Bank Bali Rp 904 miliar yang sempat buron 11 tahun.

Mengapa Kejagung tak membuka kemungkinan ada serangan balik dari terduga mafia hukum yang melibatkan orang-orang penting?

Sejumlah tokoh penting yang memfasilitasi pelarian Joker sudah ditetapkan sebagai tersangka, baik oleh Kejagung maupun Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Mereka adalah Joker sendiri, pengacara Joker, Anita Kolopaking, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Pinangki Sirna Malasari, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan pengusaha Tommy Sumardi.

Sejak awal Kejagung tampaknya memandang enteng Joker. Padahal, bukankah sebagai eksekutor putusan Mahkamah Agung (MA), sesungguhnya Kejagung telah dipecundangi Joker? Tak hanya dipecundangi, tapi juga dipermalukan.

Kalau bukan orang kuat, bagaimana bisa dengan mudah Joker keluar-masuk Indonesia? Bahkan ia telah memakan sedikitnya lima tumbal, yakni mereka yang menjadi tersangka itu. Padahal, mereka adalah orang-orang top.

Kalau bukan orang kuat, bagaimana bisa Joker kabur sehari menjelang putusan kasasi MA dibacakan pada 11 Juni 2009? Berarti Joker punya telik sandi di MA.

Kalau bukan orang kuat, bagaimana bisa Joker mengurus KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 8 Juni 2020 tanpa dikenali sebagai buron apalagi ditangkap?

Kalau bukan orang kuat, bagaimana bisa Joker hadir mendaftarkan pernohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel pada 8 Juni 2020 pula tanpa dikenali sebagai buron apalagi ditangkap?

Joker memang orang kuat. Jadi, jangan “under estimated” bahwa dia tak bisa melakukan serangan balik. Inilah kecurigaan publik yang harus dijawab aparat penegak hukum. Pusat Laborium Forensik Mabes Polri harus turun tangan untuk memastikan apa penyebab terbakarnya gedung utama Kejagung. Semoga kecurigaan publik ini tidak benar.

Joker adalah gurita yang kaki-kakinya menjulur ke mana-mana. Bahwa dia akhirnya tertangkap, mungkin sedang sial saja. Sebab, hampir semua penegak hukum di Tanah Air menberi karpet merah ke dia.

Kejagung mestinya juga membuka kemungkinan ada serangan balik dari terduga mafia hukum lain, misalnya terkait kasus Jiwasraya.

Dengan terbakarnya gedung Kejagung, sejumlah data, dokumen perkara penting dan barang bukti bisa jadi terbakar. Lalu jejak mereka yang diduga terlibat, baik aktor internal maupun eksternal pun sirna, seperti nama tengah Pinangki.

Sasaran pembakaran berikutnya bisa jadi gedung Bareskrim Polri bahkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polisi harus melakukan pengamanan super maksimum terhadap Mabes Polri dan KPK.

Mafia hukum “is back attack”. Tujuannya satu: berdamai dengan aparat penegak hukum!

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort