Semua Pihak Wajib Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Rekonsiliasi sosial dan politik untuk hentikan pembelahan

JAKARTA – Semua pihak yang terlibat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, wajib untuk menerima dan menghormati putusan yang sudah dibacakan. Apalagi, Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum.

“Lepas dari semua perdebatan, putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat berdasar pada fakta dan bukti hukum yang sudah dipertimbangkan secara baik dan akuntabel,” kata Manager Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, Jumat (28/6).

Seperti diketahui, tahapan panjang Pemilu Presiden 2019 sudah mendekati akhir. Setelah menjalani 5 kali pemeriksaan persidangan, MK membacakan putusan perselisihan hasil pilpres pada 27 Juni lalu.

“Oleh sebab itu, pascaputusan MK ini, semua pihak dan selurun elemen bangsa harus bergeser ke agenda berikut yang jauh lebih penting. Yakni rekonsiliasi bangsa dan memikirkan keberlangsungan kehidupan dan pembangunan negara ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, setelah putusan MK maka seluruh elit diharapkan betul-betul mampu mewujudkan agenda rekonsiliasi bangsa. Baik sosial maupun politik.

“Kontestasi pemilu pilpres sudah tuntas. Selain itu, rekonsiliasi harus diarahkan untuk menghentikan pembelahan di tengah masyarakat dan pendukung, sebagai dampak kontestasi pemilihan presiden,” tandasnya.

Namun, lanjutnya, agenda rekonsiliasi tidak boleh diartikan sempit sebagai sebatas ajang transaksional dan bagi-bagi kekuasaan. Agenda rekonsialisasi cukup dimaknai proses penghentian pertikaian dan ketegangan sosial ditengah masyarakat.

“Hal itu ditandai ketulusan elit untuk legawa menerima hasil pemilu dan mengakui keterpilihan paslon yang ditetapkan KPU,” tegasnya.

Partisipasi Aktif
Adapun Direktur Eksekutif Perludem Titi Angraini menegaskan, para elit sudah saatnya mengajak pendukungnya mentransformasi partisipasi politik. Dari bilik suara menuju partisipasi aktif warga negara untuk mengawasi kerja-kerja dan kinerja para eksekutif dan legislatif terpilih.

“Rekonsiliasi politik bukan hanya penting di antara para elit, tapi juga para pendukung yang punya fanatisme dan afeksi politik yang kuat,” ucapnya.

Seluruh elit bagian dari paslon 01 dan 02 juga sudah semestinya mendinginkan suasana dan sudah mulai bicara agenda kedepan. Sehingga, kata dia, publik merasa teryakinkan bahwa kepemimpinan terpilih memang punya komitmen.

“Yakni untuk fokus membangun tata kelola pemerintahan, yang berorientasi untuk semua kelompok secara inklusif dan terbuka,” imbuhnya.

Sebab menurut Titi, pemerintahan terpilih nanti tetap memerlukan kelompok pengawas dan penyeimbang yang produktif dan konstruktif. Hal itu sebagaimana fungsi cheks and balances dalam sistem presidensil.

“Lepas dari semua itu, kita berterima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi langsung atau tidak langsung. Khususnya untuk menjaga kedamaian dan ketertiban bangsa sepanjang pemilu presiden,” tuturnya.

Yakni mulai dari peserta pemilu, penyelenggara, pemilih, media massa, maupun masyarakat internasional. Terutama yang turut memberikan perhatiannya bagi perjalanan demokrasi Indonesia sepanjang 2019.(H28)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort