Semua pihak diminta memperhatikan potensi TPPO dalam setiap kasus prostitusi

JAKARTA,Suara Merdeka.News.- Sejumlah pegiat dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melaporkan kasus penggerebekan Pekerja Seks Komersial (PSK) berinisial NN dan muncikari di Padang, Sumatra Barat yang dilakukan anggota DPR RI Andre Rosiade kepada Ombudsman RI.
Selain mengadukan Andre Rosiade Jaringan Peduli TPPO mengadukan enam temuan kasus TPPO lain di Jakarta, Batam, NTT, NTB dan Sumut sejak 2015-2020 yang lambat maupun ditangani secara kurang tepat oleh aparat kepolisian dan Kehakiman.

“Andre menggunakan dalil moral dan pemberantasan prostitusia tanpa memperhitungkan indikasi kekejian TPPO sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia,” ujar Pendamping Jaringan Peduli Pemberantasan TPPO, Dinna Wisnu dalam konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Jumat (14/2).

Jaringan Peduli Pemberantasan TPPO meminta semua pihak memperhatikan potensi TPPO dalam setiap kasus prostitusi. Sebab, pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menjelaskan, kerelaan korban tidak menghilangkan status tersangka dan penjatuhan sanksi pada pihak-pihak yang terlibat.

Dinna menilai, penggerebekan PSK NN atas laporan politikus Gerindra itu sebagai bentuk kriminalisasi karena tak mengindahkan potensi TPPO. Ketika perempuan dan anak akhirnya bersedia atau sepakat dieksploitasi secara seksual, UU Pemberantasan TPPOe menyatakan mereka adalah korban dan karenanya tidak bisa dikriminalisasi.

Dinna menuturkan, ketika terjadi transaksi prostitusi, tujuan pembeli dan penjual menjadi penting yang harus diusut. Jika sama-sama untung kemungkinan kasus itu termasuk pelacuran, tetapi ketika seseorang dalam posisi dipaksa, ditipu, diperbudak, ditindas, diperas, bahkan dimanfaatkan secara seksual apalagi ada stigmatisasi khusus maka dia menjadi korban.

Jaringan menilai dalam kasus penggerebekan PSK atas laporan Andre Rosiade potensi terpenuhinya aspek TPPO karena penyalahgunaan kekuasaan. Selaku figur anggota legislatif, Andre Rosiade seharusnya meluruskan perspektif publik terhadap perempuan, anak, dan eksploitasi seksual.(ap/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *