Revisi UU Perkuat KPK

JAKARTA – Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tetap diperlukan. Khususnya dalam rangka memperkuat dan bukan melemahkan, sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak.

“Antara lain soal kedudukan KPK menjadi lembaga penegak hukum, yang berada pada cabang kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan seluruh pegawainya menjadi ASN. Hal itu perlu didukung, karena semakin memperkokoh posisi KPK sebagai komisi negara, yang independen di mata lembaga negara lainnya,” kata mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus, Sabtu (7/9).

Menurutnya, KPK sebagai bagian terpadu dari sistem peradilan pidana dan bersinergi dengan penegak hukum lain, memang perlu diperjelas dalam revisi UU KPK. Hal itu karena terkait dengan poin tentang KPK menjadi bagian dari cabang kekuasaan ekskutif atau pemerintahan.

“Sehingga tidak double standar dan kehilangan kedigdayaannya ketika menghadapi koruptor,” ujarnya. Hal lain yang juga dinilainya dapat memperkuat KPK adalah soal penyadapan.

Dikatakan, lembaga ijin penyadapan tidak diperlukan. Oleh karena itu, Badan Pengawas jangan diberikan kewenangan memberi ijin untuk penyadapan.

“Hal itu karena justru berpotensi mempersulit kerja KPK. Sehingga, terkait penyadapan, posisi KPK bukan meminta ijin, akan tetapi pemberitahuan kepada Badan Pengawas,” tandasnya.

Hal tersebut agar dalam pelaksanaannya, KPK bisa diawasi. Petrus menambahkan, pembentukan Badan Pengawas sangat diperlukan.

“Kalau perlu, organ pengawas diberikan kepada Ombudsman dan tinggal dibuatkan payung hukumnya,” tegas dia.(H28)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *