Revisi untuk Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan KPK

JAKARTA – Langkah DPR yang telah mengesahkan perubahan UU KPK merupakan suatu bentuk evaluasi penyempurnaan fungsi dan kelembagaan KPK.

“Dalam arti KPK yang dibentuk sebagai lembaga independen harus dipertegas dalam kedudukan dibawah  lembaga eksekutif yang cara sistem bekerjanya harus independen dalam melakukan fungsi penyidikan dan penuntutan sehingga tidak dapat diintervensi oleh lembaga kekuasaan manapun,” kata pakar hukum Universitas Pancasila Jakarta, Muhammad Rullyandi dalam pernyataan persnya, Senin (9/9/2019)

Menurut Rullyandi, sejalan dengan hal tersebut koordinasi dan supervisi harus dikedepankan baik terhadap instansi terkait maupun sesama instansi penegak hukum dalam upaya pencegahan dan sinergitas penindakan sehingga tercipta harmonisasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, adanya usulan terhadap dewan pengawas yang dibentuk guna memberikan pengawasan penyadapan dinilai Rullyandi merupakan suatu langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Sehingga prinsip negara hukum adanya pembatasan kekuasaan dapat diwujudkan dalam semangat pemberantasan korupsi.

“Usulan lain dalam penyempurnaan yang patut diapresiasi adalah menambah kewenangan KPK dalam penghentian penyidikan. Sehingga dengan adanya putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan hasil proses penyidikan dan pembuktian di KPK, menguatkan urgensi kewenangan penghentian penyidikan demi kepastian hukum,” kata dia.

Rullyandi menegaskan bahwa pada prinsipnya tidak ada organ kekuasaan negara yang tidak bisa di awasi, dan wewenang atribusi KPK hanya bisa dibatasi secara konstitusional oleh pembentuk Undang-Undang. (htn/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *