Regulasi 50% BOS untuk Tentukan Kebutuhan Sekolah

JAKARTA -Kebijakan regulasi 50 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan untuk memberikan diskresi kepada kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan masingmasing.

Pasalnya, kepala sekolah-lah yang paling tahu kebutuhan sekolah serta para siswanya. “Kami memberikan sekat-sekat itu, sebelumnya. Sebenarnya, hal ini dilakukan untuk menghilangkan diskresi kepala sekolah terhadap apa yang mereka butuhkan pada saat itu,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim di Jakarta.

Dengan adanya kebijakan dana BOS yang memperbolehkan pengalokasian untuk membayar honorer hingga 50 persen dianggap mampu menjadi evaluasi serta memberikan kebebasan bagi kepala sekolah dalam menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan. “Bukan begitu, jangan salah konsep bahwa itu adalah 50 persen dialokasikan untuk bayar honorer.

Tadinya diperbolehkan sampai dengan 15 persen sekarang diperbolehkan sampai dengan 50 persen,” kata dia. Dia menganalogikan, misalnya sekolah di Maluku atau Papua hanya memiliki satu guru PNS yakni kepala sekolahnya, sedangkan sisanya merupakan guru honorer. “Situasi ini tentu cukup menyulitkan dalam memenuhi upah tenaga honorer,” tuturnya.

Nadiem mengungkapkan bahwa fakta menunjukkan mayoritas pengajar di sekolah-sekolah tersebut adalah guru honorer. “Bisa dibayangkan bagaimana jika kepala sekolah tidak bisa menggunakan dananya sedikitpun untuk meningkatkan upah guru honorer. Ini kita bukan bicara tentang membenarkan sistemnya, memeratakan guru dan lainnya. Itu tentu memakan waktu. Jadi kebijakan seperti inilah yang diambil,”katanya.

Nadiem menegaskan jika dana BOS diharuskan untuk beli buku atau beli komputer saja, belum tentu hal itu yang lebih dibutuhkan oleh setiap sekolah. “Intinya kebijakan ini memberikan kebebasan, memberikan diskresi pada kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan sekolah tersebut,” katanya. (nya-45)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *