Puluhan Ribu Bangunan Belum Ber-IMB

KUDUS – Hingga kemarin, dari sekitar 80 ribu bangunan di Kota Keretek diperkirakan hanya 11 ribuan yang sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Diperkirakan butuh waktu sekitar lima tahun untuk menyelesaikan pemprosesan legalitas bangunan tersebut. Persoalan penyadaran publik terkait keharusan mempunyai IMB masih menjadi pekerjaan rumah.

”Belum ada pemikiran sebuah keharusan mengurus IMB,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kudus Revlisianto Subekti saat sosialisasi di Hotel @Hom, Selasa (23/7).

Sosialisasi dihadiri sejumlah komponen, mulai dunia usaha, dinas teknis hingga masyarakat umum. Kepemilikan IMB kemungkinan baru menjadi persoalan serius saat pemilik lahan berhubungan dengan perbankan ketika mengurus peminjaman.

Mindsetseperti itu harus dibenahi,” tandasnya.

IMB wajib untuk semua bangunan permanen yang dibangun di Kota Keretek. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011. ”Ketentuan harus dipatuhi,” jelasnya.


Denda

Berbeda dengan daerah lain, pemberlakuan regulasi memang agak lunak. Pihaknya belum menerapkan ketentuan misalnya harus membongkar bangunan yang belum mengantongi legalitas tersebut. Namun begitu, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, arah kebijakan soal IMB terletak pada upaya ”menagih” retribusinya.

Mengacu pada Perda tersebut pelanggar dapat dikenai pidana paling lama tiga bulan atau denda. Denda yang dimaksud paling banyak tiga kali dari retribusi terhutang.

Terkait belum ada database yang pasti, belum dapat diperinci berapa banyak pastinya bangunan yang melanggar.

Pengurusan IMB sebenarnya untuk melindungi pemiliknya dan juga warga di sekitarnya. Pengertiannya, salah satu persyaratan IMB yakni adanya kajian terkait desain dan struktur kekuatan bangunan. Bila dianggap tidak memenuhi syarat, terutama untuk bangunan publik, maka legalitas dipastikan tidak akan dikeluarkan.

Kabid Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Harry Wibowo menambahkan, pihaknya siap berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait proses penerbitan IMB. Melalui kajian yang dilakukan, institusinya dapat memberi gambaran mengenai syarat seperti kondisi teknis seperti apa yang memungkinkan sebuah bangunan layak mendapatkan IMB.

”Upaya tersebut dilakukan untuk membuat standar kekuatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penggunaan bangunan publik di Kota Keretek,” tandasnya. (H8-39)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *