Program Merdeka Belajar di Jateng Alami Kendala

SEMARANG – Jawa Tengah mendapat hambatan serius dalam menjalankan konsep ”Merdeka Belajar” sebagaimana arahan Mendikbud Nadiem Makarim. Setidaknya ada empat kendala besar yang mesti segera di selesaikan.

Pertama, persoalan kesenjangan yang terjadi antarsekolah. Dalam hal ini adalah SMA/SMK sederajat yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri mengakui jika saat ini terjadi disparitas fasilitas dan guru di sekolah. Saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan, guru mengeluh soal fasilitas sekolah.

Sementara di wilayah kota, guru sudah mulai melakukan inovasi. ”Kesenjangan yang terjadi di sekolah masih tinggi,” kata Jumeri pada acara Ngobrol Bareng bertema ”Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka” di Pesantren Budaya Suraukami Kota Semarang, Selasa (25/2) malam.

Hadir sebagai pembicara lainya adalah anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto dan Direktur LP3S Center M Sokheh.

Acara tersebut dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang. Jumeri menyebut, kesenjangan juga terjadi pada pembiayaan pendidikan. Saat ini masih ada sekolah yang hanya mengandalkan BOS sebagai satu-satunya sumber pembiayaan.

Di sisi lain, dengan konsekuensi pelaksanaan ”Merdeka belajar” maka nantinya UN akan dihapus pada 2021 diganti dengan penilaian yang diserahkan ke sekolah dan kemampuan guru menjadi persoalan kedua.

”Kemampuan guru menyusun soal masih rendah. Karena selama ini sudah disuapi soal. Saya memang agak sangsi, karena sebagian (guru-Red) memiliki kualitas rendah. Tapi kami tetap optimistis bisa melaksanakannya konsep tersebut,” kata Jumeri.

SNP Jeblok

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan persoalan pendidikan Jawa Tengah tak hanya itu. Berdasarkan data dari Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, capaian SMA/SMK di Jateng merujuk pada 8 standar Standar Nasional Pendidikan (SNP) jeblok.

Semua SNP belum ada yang mencapai nilai 7 atau ambang batas minimal, padahal hal itu menjadi amanat UU Sisdiknas. Capaian SNP SMA/SMK di Jateng pada periode 2016-2018 belum ada yang mencapai standar minimal.

Misalnya, untuk standar kompetensi lulusan SMA tahun 2016-2017-2018 adalah 5,59-5,7-6,44, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 5,1- 4,32-4,6, Standar Pengelolaan Pendidikan 4,79-5,47-5,9, Standar Pembiayaan 4,08-5,44-5,95.

Paling memprihatinkan adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,71-4,51-3,8. Demikian halnya dengan capaian SNP SMK. Paling parah adalah Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 3,79 – 3,26 – 3,07 dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,27 – 3,86 – 3,31.

”Pemprov harus fokus pada persoalan-persolan itu. Itu urgen untuk diselesaikan,” kata Yudi yang menjabat Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Persoalan lain yang disebutkannya adalah banyaknya ruang sekolah rusak di Jateng.

Pada akhir 2019, Disdikbud Jateng mencatat, dari total 634 SMA/SMK/SLB Negeri di Jateng sebanyak 1.647 ruang kelas SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah mengalami kerusakan berat. Dari 235 SMK negeri, ruang kelas yang mengalami kerusakan berat sebanyak 1.432 ruang.

Kemudian dari total 360 SMA negeri, terdapat ruangan yang rusak berat sebanyak 177 dan dari 39 SLB negeri terdapat 38 ruangan mengalami rusak berat.

Adapun yang mengalami kerusakan ringan, SMK negeri sebanyak 1.397 ruangan, SMA negeri 3.881 dan terakhir untuk SLB negeri sebanyak 403.

”Butuh persiapan serius dan waktu untuk menyambut program ”Merdeka Belajar”. Terpenting, Pemprov musti segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini,” (H81-64)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *