Problema Biaya Politik Pilkada

Oleh Sumaryoto Padmodiningrat

KALAU sudah ada cukong, mengapa masih maling? Inilah pertanyaan yang patut dilontarkan kepada para kepala daerah yang terlibat korupsi. Pun, kepada para calon kepala daerah yang hendak berlaga dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar serentak pada 9 Desember mendatang di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Secara substansial, korupsi memang tidak ada bedanya dari maling atau mencuri, yakni mencuri uang negara secara melawan hukum. Data Kementerian Dalam Negeri, sejak pilkada digelar secara langsung pada 2004 hingga 2019, sedikitnya 300 kepala daerah terlibat korupsi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap data 92 persen calon kepala daerah dibiayai cukong. Mungkin yang ia maksud 82 persen, bukan 92 persen, seperti hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 82 persen calon kepala daerah dibiayai oleh sponsor.

Akibatnya, begitu terpilih yang pertama kali muncul di benak mereka adalah bagaimana cara mengembalikan dana yang sudah diterima dari cukong itu. Bagaimana pula mengumpulkan modal untuk biaya politik pencalonan lima tahun berikutnya. Akibatnya, segala cara dihalalkan, termasuk korupsi, baik korupsi kebijakan maupun korupsi anggaran.

Biaya pilkada memang tidak sedikit. Selain untuk “political cost” (ongkos politik) seperti biaya kampanye, saksi dan alat peraga, juga untuk “money politics” (politik uang) seperti uang mahar ke partai politik pengusung dan pendukung, serta “serangan fajar”.

Money politics itulah yang menguras dana tak terbatas atau unlimited cost, sehingga pilkada di Indonesia dikenal sebagai high cost politics (politik berbiaya tinggi). Untuk pilkada kabupaten/kota, diperlukan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Untuk pilkada gubernur, diperlukan anggaran ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Sebab itu, keterlibatan cukong dalam pilkada merupakan suatu keniscayaan. Akibatnya, menurut Mahfud MD, banyak kepala daerah yang setelah terpilih kemudian melakukan korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan menurut Mahfud lebih berbahaya daripada korupsi uang atau anggaran. Korupsi kebijakan misalnya penerbitan lisensi, izin atau rekomendasi penguasaan hutan atau tambang kepada para cukong. Korupsi kebijakan juga bisa berupa proyek.

Para kepala daerah, misalnya, melakukan “ijon” proyek dengan cukong. Proyek belum dimulai, tapi “keuntungan” sudah diminta di depan. Kepala daerah membuat kebijakan tentang pengadaan proyek-proyek tersebut. Kepala daerah juga tak segan melakukan korupsi anggaran dalam APBD seperti mark up atau penggelembungan harga, dan sebagainya.

Logikanya, kalau sudah ada cukong, maka calon kepala daerah tak perlu mengeluarkan banyak modal. Modal cukong kemudian dibayar dengan korupsi kebijakan. Pertanyaannya, mengapa kepala daerah masih saja melakukan korupsi anggaran?

Niat dan Kesempatan

Ada dua faktor penyebab korupsi, yakni niat dan kesempatan. Dalam hal ini “niat jahat”atau “mental elements of crime. Niat jahat disebut juga mens rea atau guilty mind. Ada niat tapi tak ada kesempatan, tidak jadi itu barang. Ada kesempatan tapi tak ada niat, juga tak jadi itu barang.

Kesempatan bisa ditekan dengan menciptakan peraturan perundang- undangan yang sangat ketat sehingga dapat menutup peluang korupsi. Pertanyaanya, di tengah era otonomi daerah di mana kekuasaan kepala daerah powerfull (sangat kuat), tak bisakah beleid itu disiasati?

Bahkan banyak kepala daerah yang kemudian menjelma menjadi raja kecil di daerah. Mereka menguasai birokrasi dan keuangan. Seperti singa sang raja rimba, mereka juga mengusai hutan. Mereka menguasai segala sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerahnya.

Korupsi pun merajalela. Ini sesuai dengan adagium Lord Acton (1834-1902), The power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutly. Adapun niat adanya di dalam benak. Lalu, siapa yang bisa mengendalikan niat kecuali diri mereka sendiri? Di sinilah pentingnya memilih kandidat yang bersih dan berintegritas, dilacak dari track records atau rekam jejaknya.

Ada dua motif korupsi, yakni need (kebutuhan) dan greed (keserakahan), sehingga ada dua jenis korupsi: corruption by need (korupsi karena kebutuhan), dan corruption by greed (korupsi karena keserakahan). Ketika semua kebutuhan biaya pilkada sudah “ditalangi” oleh cukong yang kemudian dibayar dengan korupsi kebijakan, mengapa mereka masih saja melakukan korupsi anggaran? Jawabnya sederhana: greed! (34)

— Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MMmantan anggota DPR RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort