JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengembalikan kepemimpinan di Badan Intelijen Negara (BIN) ke sipil seperti zamannya Bung Karno. Permintaan itu disampaikan Relawan Indonesia Bersatu (RIB) dan Forum OKP Nasional. RIB membawahi 71 organ relawan Jokowi, sedangkan Forum OKP Nasional menaungi 73 organisasi kepemudaan tingkat nasional.

“Selama Orde Baru hingga kini BIN selalu dipimpin TNI atau Polri, dan faktanya banyak terjadi kekacauan dan masalah di masyarakat, misalnya rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan kekacauan di Wamena, Papua, yang memakan 32 korban. Terbaru penusukan Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Semua ini terjadi akibat lemahnya intelijen kita,” kata Koordinator Nasional RIB, Lisman di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Koordinator Forum OKP Nasional yang juga Ketua Umum Koalisi Organisasi Pemuda Indonesia untuk Jokowi Aja (KOPI JOKJA) AY Panjaitan juga meminta agar kepemimpinan BIN ke depan bisa dipercayakan kepada sipil.

Menurut dia, profesionalisme di bidang intelijen itu bukan cuma dimiliki TNI dan Polri. Kepala BIN bukan cuma harus memahami tugas dan fungsi intelijen semata, lebih jauh harus memiliki leadership (kepemimpinan) dan skill management (keahlian manajemen) yang baik dan mumpuni, khususnya dalam upaya mengikutsertakan peran masyarakat dalam upaya pencegahan instabilitas nasional, apalagi BIN bukanlah perangkat struktural TNI atau Polri. 

“Di era demokrasi ini, peran serta masyarakat sipil dalam intelijen harus diperkuat. Yang memiliki kedekatan dengan sipil ya orang sipil. Makanya kalau Pak Jokowi ingin negeri ini aman, damai dan kondusif, BIN harus dipegang oleh tokoh sipil yang memahami intelijen serta memiliki skill management dan leadership yang baik, agar intelijen dapat sinergis dengan kekuatan rakyat, dan pendekatannya pun lewat keikutsertaan rakyat. Kalau ini dilakukan Pak Jokowi, insya Allah lima tahun ke depan Indonesia akan aman dan kondusif,” ujar Panjaitan yang juga Ketua Umum Pemuda Mitra Kamtibmas ini.

Rencananya, RIB dan Forum OKP akan melakukan aksi damai di Istana Merdeka untuk menyampaikan rekomendasinya terkait BIN yang harus dipimpin sipil, Kamis (17/10/2019).

Terpisah, Bernard D Namang, Ketum Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) berpendapat senada.
“Ini era demokrasi, sehingga untuk ikut serta menjaga stabilitas keamanan negara, rakyat sipil harus berperan serta agar semua rakyat menjadi ‘mata’ dan ‘telinga’ negara. Makanya Kepala BIN harus dari sipil, karena sipil yang lebih memahami dinamika masyarakat,” ujarnya. (ami/69)