PP tentang Jaminan Produk Halal, Sudah Diundangkan Per 3 Mei

JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), telah ditandatangani Presiden pada tanggal 3 Mei lalu. Dengan demikian PP tersebut sudah resmi diundangkan sejak tanggal tersebut.

“Jadi PP Nomor 31 Tahun 2019 tersebut sudah ditandatangani Presiden dan diundangkan sejak 3 Mei 2019 lalu. Maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat melaksanakan tugas sesuai wewenangnya, dan bekerjasama dengan Kementerian atau Lembaga, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI),” kata Lukman Hakim yang didampingi Kepala BPJPH Prof Ir Sukoso MSc PhD, saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (16/5) sore.

Menurut Menag, dengan diundangkannya PP Nomor 31 Tahun 2019 tersebut, maka asas UU JPH yaitu ; perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi serta profesionalitas dapat segera terwujud.

“Begitu pula tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, akan dapat terwujud,” kata politisi PPP tersebut.

Menurut dia, saat ini BPJPH sebagai badan pemerintah yang berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH serta menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, tengah membangun Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Serta membangun Gedung Pusat Layanan Halal, di Pondok Gede, Jakarta Timur. Yang mana akan berfungsi sebagai laboratorium, pusat informasi dan edukasi.

“Kami juga penyiapan SDM, karena kami butuh SDM verifikator dan pengawas JPH,” kata Menag.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong, berharap BPJPH sebagai bentuk kehadiran peran negara segera merealisasikan kerjasama dengan BPOM dan MUI. Dengan BPJPH berperan optimal dalam kegiatan Jaminan Produk Halal di Indonesia, maka selain akan memberikan perlindungan terhadap umat Islam Indonesia dari mengkonsumsi produk (makanan, minuman, kosmetik, obat) serta jasa tak halal, Ali berharap BPJPH nantinya juga dapat mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Hal ini karena, halal kini menjadi isu utama, dan hal itu ditunjukkan dengan negara non muslim yang sangat agresif mempromosikan produk dan jasa halal mereka ke Indonesia . Bila Indonesia bisa menjadi pusat halal dunia, maka berarti produk halal Indonesia memiliki daya saing, dan hal tersebut juga akan meningkatkan income bangsa Indonesia.

“Itu semua harus berawal dari proses sertifikasi halal yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana kini ada ditangan BPJPH,” kata dia. (htn-69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort