-Penerimaan Siswa Baru Dikembalikan ke Sekolah

SEMARANG – Pelayanan Posko Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng, resmi ditutup, Jumat (12/7). Petugas posko yang berasal dari sejumlah instansi kembali ke tempat kerja masing-masing.

Semua kegiatan terkait proses penerimaan siswa baru, selanjutnya dikembalikan ke masing-masing sekolah. Hal tersebut berlangsung setelah proses daftar ulang di SMA dan SMK negeri berakhir. Sistem ini dinilai sudah baik bagi semua pihak. Walaupun masih perlu ada beberapa catatan dan pembenahan, untuk membuatnya lebih baik lagi pada pelaksanaan PPDB tahun depan.

”Tugas telah selesai, kegiatan selanjutnya dikembalikan ke masing-masing sekolah. Puas dan tidak puas, masyarakat diminta bisa menerima kondisi sambil menyesuaikan keadaan ke depannya. Sebenarnya tidak ada yang dirugikan, sistem zonasi membuat semua sekolah negeri sekarang menjadi favorit,” ujar Kepala Pengembang Jaringan Server di Posko PPDB Disdikbud Jateng, Jasman Indratno ditemui di kantornya, Jumat (12/7).

Dia mengemukakan, ada beberapa catatan atau rekomendasi yang perlu menjadi perhatian bagi pelaksanaan PPDB SMA dan SMK negeri 2019. Di antaranya, daerah-daerah yang masuk zonasi tapi jauh dari lokasi sekolah, dan penataan komposisi yang tepat untuk jalur prestasi.

”Terkait kapasitas atau daya tampung sekolah relatif sama, tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Sementara terkait menyasarnya sejumlah siswa asal Kota Semarang ke Wonogiri, salah akibat data terselip yang diproses secara manual,” ungkap dia.

Sistem ini, imbuh Jasman, juga membantu memudahkan pihak sekolah, orang tua, dan calon siswa dengan penyaluran sekolah secara langsung. Tanpa harus cabut berkas dan daftar ke sekolah negeri lainnya,” papar dia.

Perbaikan Sistem

Terpisah, Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri mengakui, ke depan, ada beberapa hal dalam sistem zonasi yang perlu diperbaiki. Sementara bagi daya tampung atau pemenuhan siswa, justru mengalami penurunan. Pada tahun sebelumnya, ada sekitar 12.500 bangku kosong di SMA dan SMK negeri. Adapun pada 2019, hanya sekitar 7.500 siswa.

”Dari catatan yang ada, diketahui ada orang tua yang masih protes berkaitan dengan penyaluran sekolah untuk anaknya,” ujar dia.

Sekolah yang disalurkan dinilai terlalu jauh jaraknya dari rumah, tambah Jumeri, karena calon siswa tersebut memakai jalur prestasi dan bukannya jalur jarak.

”Namun, permasalahan ini masih dalam tahap kewajaran karena masih sesuai dengan sistem dan aturan yang ada,” tambah dia.

Selain itu, dia menyebut, hal lain yang perlu dipikirkan berkaitan dengan penataan sistem zonasi yakni masalah blind spot

. Bagi mereka yang tinggal di dalam zonasi namun ternyata jarak kantor kelurahan atau pemerintah desa jauh dari SMA negeri manapun.

Sementara itu, lanjut dia, untuk pelanggaran pelaksanaan tahun ini juga relatif lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tahun kemarin pelanggarannya berkaitan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang kemudian dihapuskan menjadi sayarat utama pendaftaran. Pelaksanaan tahun ini, pelanggarannyta lebih kepada penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) abal-abal.

”Mungkin akan ada pengkajian mendalam terkait blind spot

. Misalnya melalui pemberian diskon jarak atau jatah kuota. Untuk memberikan kesempatan sama atau berlaku adil, bagi mereka yang tinggal di zonasi tapi ingin mendaftar melalui jalur jarak,” kata dia.

Secara keseluruhan, Jumeri menyebut, sedikitnya tingkat pelanggaran mengindikasikan kesadaran masyarakat untuk berlaku jujur dan apa adanya sudah termasuk baik.

Ia menyatakan, pemerintah dan Disdikbud Jateng memiliki tugas untuk meratakan mutu pendidikan agar semakin baik. Sistem zonasi telah membuat semua sekolah secara merata memiliki beragam komponen karakter siswa. Baik ditinjau dari segi ekonomi maupun kecerdasan siswanya.

”Sistem ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi setiap anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada lagi orang mampu atau pintar hanya bersekolah di SMA negeri tertentu. Sementara mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan kurang cerdas harus bersekolah di pinggir kota,” ucap Jumeri.

Ia mengungkapkan, pemerintah belum ada rencana untuk membangun sekolah negeri baru atau penambahan rombongan belajar guna memperbanyak daya tampung. Penyebabnya, proses tersebut akan berimbas pada kebutuhan penambahan guru dan lahan sekolah. Selain itu, daya tampung yang berlebihan juga dapat berakibat pada pelayanan pendidikan menjadi tidak maksimal.

”Kami justru selanjutnya akan melakukan peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas serta prasarana dan sarana sekolah-sekolah. Untuk membuat SMA negeri agar memiliki standar yang sama. Tentunya, ini juga akan diikuti dengan peningkatan kualitas guru-guru pengajarnya,” kata dia. (ary-48)