Politik di Halmahera Selatan Memanas Gara-gara Dugaan Ijazah Palsu

JAKARTA- Percaturan politik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mulai memanas jelang Pilkada 2020 yang akan digelar Desember mendatang. Ini setelah salah satu calon yang akan maju pemilihan kepala daerah, yaitu Usman Sidik diduga warga memakai ijazah palsu.

Dugaan itu dilontarkan Juri Muhdi, salah seorang warga kabupaten tersebut. Rencananya, Juri akan melaporkan dugaan ijazah palsu itu kepada KPUD Halsel, KPU Pusat dan kepolisian.

“Kami menduga ijazah calon Bupati Halmahera Selatan di tingkat SMA palsu. Ini harus diselidiki, jangan sampai ini akan merusak citra positif Pilkada. Besok, Senin (24/08/2020) akan kami laporkan ke KPU dan Polisi,” kata Juri Muhdi kepada wartawan, Minggu (23/8).

Menurut Juri, temuan dugaan ijazah palsu ini atas nama Usman Sidik di SMA Swasta Muhammadiyah Ternate, Maluku Utara dengan nomor induk 2484.

“Kecurigaan kami sangat mendasar pada dugaan ijazah palsu ini. Kami temukan beberapa kejanggalan,” terang Juri.

Senada dengan Juri, Subhan Djumati, salah satu warga, juga melontarkan hal yang sama. Menurut dia, sekolah di SMA Muhammadiyah Ternate, nama Usman Sidik tidak pernah diketahui. Akan tetapi beberapa hari lalu, ijazahnya diminta untuk dibandingkan dengan ijazah Usman Sidik.

“Saya tidak bisa memberikan keterangan secara detail, karena saya tidak kenal Usman Sidik dan tidak tahu kalau Usman Sidik sekolah di tempat saya sekolah,” terangnya.

Subhan pihak berwenang bisa juga meminta keterangan di beberapa teman seangkatan yang lain.

“Saya minta kepada media agar bisa menanyakan juga kepada teman-teman saya seangkatan di SMA Muhammadiyah Ternate. Diantaranya kalau di Halsel itu Umar Alhadar, beliau bekerja di Pemda Halsel, Fadia Albar, bekerja sebagai dokter, Djamila Abbas salah satu dosen di UMMU Ternate. Mereka ini adalah seangkatan saya, karena hanya tiga kelas,” ungkap Subhan.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, bisa membatalkan atau menggugurkan calon kepala daerah apabila ada yang menggunakan ijazah palsu dalam administrasi persyaratan pencalonan.

Menurutnya, apabila KPU sudah memiliki kepastian bahwa ijazah yang dipakai seorang calon bupati itu palsu, maka tidak bisa memenuhi syarat untuk jadi calon.

“Itu dari segi administrasi hukum pemilu, KPU harus verifikasi. Dan kalau KPU memperoleh kepastian bahwa ijazah yang dipakai itu palsu, KPU harus menggugurkan orang yang bersangkutan,” kata Margarito saat dihubungi wartawan secara terpisah, Minggu (23/08/2020).

Sementara itu, La Jamra Hi Zakaria selaku Ketua Tim Hukum pasangan Cabup-Cawabup, Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba secara tegas mengutuk keras pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengembuskan informasi terkait dugaan ijazah palsu.

Menurut dia, yang bisa membuktikan dokumen negara itu dapat dikatakan palsu adalah pengadilan dan polisi melalui laboratorium forensik. Sehingga apa yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab melalui sosial media dinilai hanya opini liar yang tidak memiliki kekuatan hukum jelas.

“KPU dan Bawaslu hanya akan menerima syarat administrasi calon Bupati dan calon Wakil Bupati, selanjutnya akan melakukan verifikasi terkait keabsahan tetapi tidak kewenangan untuk memvonis syarat pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati itu palsu,” kata La Jamra Hi Zakaria. (ami/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort