Pidato Visi Indonesia tentang SDM, Perlu Tindaklanjut yang Nyata

JAKARTA – Pidato Politik Joko Widodo, tentang Visi Indonesia ke depan dengan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan fokus pada SDM patut dikawal agar bisa terealisasi. Terlebih lagi dalam pidatonya Pak Jokowi meyakini awal berkualitasnya SDM bangsa ini dimulai dengan menjamin ibu hamil dan bayi serta anak balita.

“Ini perlu ditindaklanjuti secara nyata. Maka harus kita kawal bersama penanganan dan asupan ibu hamil, bayi baru lahir serta anak-anak balita dalam hal kesehatannya tentunya akan menjadi awal berkualitasnya SDM bangsa kita. Dengan fokus yang disampaikan tersebut tentunya regulasi JKN juga harus berperan mendukung Ibu hamil, bayi dan anak balita agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dalam pernyataan persnya yang diterima, Senin (15/7/2019) siang.

Menurut Timboel, memastikan gizi ibu hamil dan kesehatan bayi dalam kandungan seharusnya lebih diprioritaskan dengan program Preventif Promotif JKN khususnya oleh FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) seperti Puskesmas.

FKTP selama ini lebih fokus pada fungsi kuratif dan menomorduakan Preventif Promotif sehingga ibu hamil, menurut data BPJS Kesehatan, lebih banyak yang ditangani di RS dengan operasi caesar dibandingkan dgn persalinan normal. Tentunya anggaran Preventif Promotif harus ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut.

“Dari sisi regulasi, Pasal 16 ayat (1) Perpres No. 82 tahun 2018 hanya menjamin bayi baru lahir yang orangtua peserta JKN sedangkan bayi baru lahir dari orangtua yang belum menjadi peserta JKN tidak dijamin dalam waktu 28 hari sejak lahir. Bila memang mau menjamin bayi baru lahir secara keseluruhan maka seharusnya Pasal 16 ayat (1) tersebut direvisi, tanpa lagi mensyaratkan orangtuanya sudah atau belum menjadi peserta JKN. Dengan menjamin seluruh bayi baru lahir tersebut maka akan memastikan orangtua bayi tersebit menjadi peserta JKN,” papar Timboel.

Dia menambahkan, masalah sulitnya bayi baru lahir mendapatkan ruang perawatan NICU dan anak-anak mengakses ruang perawatan PICU juga merupakan persoalan yang terus dialami oleh para orangtua dalam program JKN. Ketersediaan ruang NICU dan PICU yang kurang menyebabkan ruang perawatan tsb memang sulit diakses bayi dan anak pasien JKN.

“Mahalnya harga ruang NICU dan PICU menyebabkan RS lebih suka menyediakannya untuk pasien umum daripada pasien JKN. Bila mau mendukung visi Indonesia yang disampaikan Pak Jokowi tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Daerah harus menambah jumlah ruang perawatan tersebut sehingga bayi dan anak peserta JKN akan lebih mudah mengaksesnya. Semoga pidato politik Pak Jokowi malam ini segera ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan nyata berupa merevisi regulasi dan sebagainya, demi  meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui program JKN,” pungkas Timboel. (htn/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort