Perlakuan Petugas Satgas Covid-19 Tidak Manusiawi?

Jakarta, Suaramerdeka.News –– Kabar miring tentang penanganan pendemi Covid-19 di Indonesia yang compang camping dan banyak menerbitkan pertanyaan dan protes, kembali menyeruak.

Kali ini datang dari Adhi Jaya, orang tua Vio, salah satu pelajar dari Denpasar, Bali, yang mudik dari menuntut ilmu di Bournemouth, Inggris, barubaru ini.

Sebagaimana rilis yang diterima Suaramerdeka.News, Selasa (24/3) malam, Adhi Jaya melayangkan protes atas perlakuan petugas Satgas Covid-19 di Denpasar, Bali, kepada anaknya, Vio. Yang dia timbang tidak manusiawi.

Sepenceritaan Adhi Jaya, petugas Satgas Covid-19 di Denpasar, Bali, menempatkan Vio, sebagi tertuduh pengidap Covid-19 dengan tidak semestinya. Meski menurut dia, anaknya telah mengantongi Surat Keterangan dari KBRI London perihal karantina mandiri mahasiswa Indonesia.

Tapi alihalih surat yang ditanda tangani dr. Ni Nyoman Indrawati itu berlaku di Denpasar, Bali tapi justru mengantarkan Vio ke pengalaman pahit yang mungkin tak akan pernah dilupakan Vio dan Adhi Jaya selamanya.

Berikut pernyataan lengkap orang tua Vio:

Protes Perlakuan Petugas Satgas Covid-19

Surat ini kami tujukan kepada para Satgas Covid-19 Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Kami orangtua dari VP yang bersekolah di Bournemouth, Inggris, menyatakan protes keras kepada para Satgas Covid-19 serta beberapa jajaran petugas lainnya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai atas perlakuan tidak bermartabat dan seenaknya terhadap anak kami. VP terpaksa harus pulang kampung ke Bali sebelum sekolahnya di Inggris selesai akibat kejadian pandemi virus corona. Oleh sebab itu, sebelum Inggris benar-benar melakukan lockdown, VP berangkat dari London dengan pesawat Emirates EK4 menuju Dubai, pada 22 Maret pukul 20.20 waktu setempat. Karena mengalami delayed di Dubai, Vio bersama para penumpang lain dengan tujuan Bali, baru tiba di Denpasar pada 24 Maret pukul 02.000 (dinihari) dengan pesawat Emirates EK 398.

Semua perjalanan dengan bekal Surat Keterangan dari KBRI London perihal karantina mandiri mahasiswa Indonesia, berjalan lancar. Masalah kemudian muncul setelah para petugas melakukan tes kesehatan dan interogasi. Oleh Dokter Ni Nyoman Indrawati setelah diperiksa, VP dinyatakan sehat dan “hanya” perlu melakukan karantina secara mandiri. Sejak VP berangkat dari London, kami sudah menyiapkan satu rumah keluarga agar VP menjalani karantina secara mandiri selama 14 hari, sebagaimana protokol penanganan mereka yang dari negara-negara tertentu.

Surat dari Dokter Ni Nyoman Indrawati seharusnya cukup sebagai acuan bagi para petugas untuk memperlakukan VP secara manusiawi. Tetapi tiba-tiba ada beberapa petugas, termasuk salah seorang yang mengaku dari Bareskrim Polri “menggelandang” VP, meminta paspor dan kemudian memotretnya berkali-kali. VP digiring ke suatu tempat oleh banyak petugas, sampai-sampai anak kami bilang, kalau ia positif Covid-19, tentu akan menulari banyak orang.

Kemudian anak kami benar-benar merasa diperlakukan sebagai kriminal, seorang tersangka yang telah berbuat melanggar hukum. Padahal, dia hanyalah seorang anak yang sedang ingin pulang ke kampung halamannya. Beberapa orang memotretnya secara paksa, diminta untuk berdiri di satu tempat, lalu banyak kamera memberondongnya. Apakah tindakan ini terhormat?

Perlakuan itu belum selesai. Setelah menyerahkan formulir kuning, beberapa petugas bahkan menahannya. Anak saya dipisahkan dari para penumpang lain, yang sama-sama terbang dari Dubai. Sebagian besar para penumpang itu lolos melenggang dari cegatan petugas. Mungkin sebagian besar dari mereka kini sudah di rumah masing-masing. Berbeda dengan VP, beberapa petugas kemudian mengarahkannya ke sebuah bus yang telah disiapkan. Anak kami kemudian dibawa ke tempat yang ia sendiri tidak diberi tahu. Bukankah ini termasuk penggelandangan oleh aparat? Manusiawikah perlakuan petugas seperti itu?

Kami sangat maklum para petugas (Satgas Covid-19) telah bekerja keras membendung masuknya Covid-19 ke pulau kita tercinta, tetapi bukankah ada cara-cara yang lebih bermartabat untuk memperlakukan seorang mahasiswi yang ingin pulang kampung?

Dari VP kemudian kami tahu bahwa dia dibawa ke BLK di Biaung untuk menjalani karantina selama 14 hari. Pertanyaan kami, tidak berlakukah surat keterangan karantina mandiri dari KBRI London itu? Tidak berlakukah surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter KKP di bandara?

Kami juga mempertanyakan begitu burukkah koordinasi di antar aparat untuk menangani Covid-19 ini?

Kami kemudian mencoba mencari jawaban atas karantina yang harus dijalani oleh anak kami. Dari pihak KKP kami dapat penjelasan bahwa keterangan sehat dari dokter KKP sudah cukup bagi anak kami untuk melakukan karantina mandiri.

Sebenarnya kami tidak keberatan anak kami harus dikarantina, pertanyaanya, apakah petugas berani menjamin anak kami yang sehat, tidak menjadi sakit ketika di karantina? Kami kemudian dapat informasi bahwa BLK Biaung, sama sekali tidak layak sebagai tempat hunian.

Kami khawatir anak kami justru terpapar Covid-19 ketika menjalani karantina. Pihak KKP kemudian menyerahkan soal karantina itu kepada Satgas Covid-19 Bali yang dipimpin Bapak I Dewa Indra. Kami mencoba menghubungi Bapak Indra sebagai ketua satgas, tetapi tidak berhasil.

Kami kemudian menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Bali Bapak I Ketut Suarjaya lewat telepon, tetapi yang bersangkutan tidak menjawab. Tetapi ia kemudian menjawab lewat pesan Whatsapp. Bapak Suarjaya memberi jawaban secara berbelit-belit.

Pertama dia menyatakan bahwa kewenangan karantina atau tidak menjadi kewenangan KKP dan Satgas, bukan dirinya. Lalu berikutnya mempertanyakan sertifikat kesehatan dari KBRI London. Tetapi ketika diberikan surat keterangan karantina mandiri, ia mengabaikannya. “Kami inginkan health certificate,” katanya.

Hal yang aneh, Bapak Suarjaya mengirim pesan kepada kami, begini:”Sesuai koordinasi kami dengan Kepala KKP dan Ketua Satgas Covid-19, bahwa setiap WN yang datang dari 8 negara tersebut diminta untuk menjalani karantina selama 14 hari atau setelah hasil rapid test dinyatakan negatif. Pihak KKP akan mencabut surat keterangan yang dibuat tersebut karena dinyatakan ada kekeliruan dalam penerbitannya. Sedangkan rapid test baru akan diterima beberapa hari ke depan.”

Bapak Suarjaya benar-benar aneh, kami mempertanyakan soal keputusan 8 negara yang ditolak masuk ke Indonesia, termasuk Inggris. Hal yang kami pahami, warga negara Inggris yang datang ke Indonesia yang ditolak, bukan warga negaranya sendiri.

Anak kami tidak menunjukkan simpton seperti demam atau batuk, jadi tidak alasan bagi pemerintah untuk melakukan karantina. Apalagi telah dikeluarkan surat kesehatan dari KKP. Hal yang makin aneh, Bapak Suarjaya bilang terjadi kekeliruan dalam penerbitan surat keterangan kesehatan dari Dokter Ni Nyoman Indrawati? Jadi ini apa-apaan? Mana protokol yang harus kami ikuti?

Belakangan setelah mengaku berkoordinasi dengan pihak Satgas dan KKP, Bapak Suarjaya bilang ia menunggu rapid test dari Jakarta untuk diterapkan pada VP. Jika hasilnya negatif, maka VP boleh menjalani karantina mandiri.

Terus terang, sekali lagi, kami sebagai orangtua tidak keberatan kalau anak kami menjalani karantina. Pertanyaan kami, kalau kami bisa melakukan karantina mandiri mengapa harus beramai-ramai yang justru tidak lebih aman? Bukankah karantina mandiri bagi yang datang dari negara-negara pandemi juga dianjurkan oleh Bapak Presiden? .

Sekarang VP yang dalam keadaan lelah setelah terbang puluhan jam dari London, malah mengalami stress. Anak kami menangis terus, tidak mau makan, lantaran mendapatkan kenyataan yang jauh lebih menyakitkan di negaranya sendiri.

Surat ini dengan sadar kami tulis agar publik mengetahui, bahwa betapa buruknya cara kita menangani pandemi corona di negara ini. Oleh sebab itu, jika terjadi lonjakan dahsyat penderitanya, itu bukan cuma karena virusnya yang berkembang demikian cepat, tetapi karena sikap kita yang tidak kompak di dalam memeranginya.

Kita cenderung saling lempar tanggung jawab, hanya untuk penanganan kedatangan warga negaranya sendiri. Selain itu, di sana-sini terjadi ketipastian protokol. Satu sisi ada yang dibiarkan melenggang, sisi lain ada yang harus mendekam di rumah penampungan yang jauh dari syarat-syarat kesehatan.

Keinginan kami sederhana, percayakan kepada kami untuk melakukan karantina mandiri anak kami sendiri, sehingga tidak menambah beban negara dan dirinya. Sejak berangkat dari London anak kami sehat-sehat, sekarang menjadi tertekan secara psikologis akibat perlakuan petugas yang tidak manusiawi. Kami menyebutnya sebagai perlakuan yang tidak bermartabat di tengah pandemi yang menyerang negara kita.

Kami orangtua Vio, Adhi Jaya/Denpasar Bali. (bb-69).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *