Penyerapan Anggaran Harus Berefek Positif

CILACAP – Di dalam Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap TA 2019, pendapatan daerah diperkirakan naik Rp 106,630 miliar dari semula Rp 3,182 triliun menjadi Rp 3,288 triliun. Sedangkan belanja daerah juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 3,352 triliun menjadi Rp 3,566 triliun atau naik sebesar Rp 214,147 miliar. Kenaikan tersebut tentu harus tetap memperhatikan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta anggaran tersebut tidak hanya terserap dalam kegiatan saja namun dapat memberikan efek positif dalam rangka menggerakan perekonomian dan pembangunan daerah serta memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat,” tutur juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Cilacap, Sawino ketika menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap TA 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Cilacap, Kamis (18/7).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Taswan dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Mujiono, Adi Saroso dan Barokatul Anam beserta anggota. Hadir Bupati Tatto Suwarto Pamuji, Sekda Farid Maruf dan pejabat di jajaran Pemkab Cilacap.

Pada kesempatan itu Fraksi PDi Perjuangan juga memohon penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemkab Cilacap untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan sisa waktu yang ada agar target pendapatan dapat terpenuhi.

Sedangkan Ketua Fraksi PKB, Didi Yudi Cahyadi menyampaikan, Fraksi PKB minta agar anggaran perubahan APBD TA 2019 dibelanjakan secara efektif dan efisien dan Pemkab Cilacap ,elakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk stakeholder dan masyarakat, terutama dalam pekerjaan infrastruktur.

“Fraksi PKB menemukan beberapa pekerjaan yang tidak mempertimbangkan kualitas serta banyaknya proyek yang disubkan ke rekanan yang bukan pemegang SPK. Hal ini berdampak pada pengurangan kualitas dan berpotensi merugikan anggaran pemerintah daerah,” katanya.

Sedangkan Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, Edi Purwanto berharap karena waktu pelaksanaan perubahan APBD TA 2019 hanya sedikit maka Pemkab cilacap harus melakukan estimasi waktu sehingga pelaksanaannya tidak mendekati akhir tahun sehingga terkesan tergesa-gesa dan tidak maksimal.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Sindy Syakir mengatakan, pemanfaatan dana perubahan APBD TA 2019 agar konsisten terhadap pengendalian mutu pekerjaan mengingat waktu pengerjaan yang tidak sampai 90 hari kerja.

“Terutama pekerjaan infrastruktur. Kami banyak menemukan penjaminan kualitas infrastruktur tidak berjalan optimal dan terjadi banyak proyek yang disubkan ke rekanan bukan pemegang SPK,” katanya.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Suheri mengatakan, penyerapan anggaran agar dapat dimaksimalkan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar silpanya tidak terlalu besar. Penyerapan anggaran tidak asal terserap tapi harus dapat memberikan efek positif bagi masyarakat.

Pendapat senada juga dikemukakan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Harun Arrosyid. Dia berharap kinerja OPD lebih produktif. Terutama dalam menggali sumber pajak dan retribusi.

Sedangkan Fraksi PAN, Rahmat Harsono berharap alokasi untuk insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak tetap (GTT/PTT) dinaikan dari Rp 1,42 miliar menjadi Rp 1,6 miliar. Sebab keberadaan GTT/PTT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Cilacap karena keterbatasan jumlah guru yang berstatus ASN/PNS. (ag-52)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort