Penyelesaian sengketa antara pelaut Indonesia dengan perusahaan angkutan laut nasional tetap di bawah Kementerian Perhubungan

Jakarta,Suara Merdeka.Com.-Indonesian National
Shipowners’ Association menyurati Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan
Haiyani Rumondang terkait
dengan masalah perselisihan
pelaut dengan perusahaan
pelayaran nasional.
Surat dengan nomor DPP-SRT￾VIII/20/044 tertanggal 11 Agustus
2020 tersebut esensinya adalah
memohon kepada Kementerian
Ketenagakerjaan c.q Direktorat
Jenderal PHI-JSK untuk
menyelesaikan perselisihan pelaut
Indonesia yang berlayar di kapal
niaga nasional sesuai dengan
Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan
aturan kepelautan yang bersifat lex
specialist.
Surat tersebut ditembuskan kepada
Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Budi Karya Sumadi,
Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Ida Fauziyah dan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan R.
Agus H. Purnomo.
Surat yang ditandatangani Ketua
Umum Indonesian National
Shipowners’ Association Sugiman
Layanto dan Sekretaris Umum
Teddy Yusaldi menjelaskan masih
ada beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian untuk dapat
diberikan solusinya yakni perihal
penyelesaian perselisihan antara
pelaut Indonesia dengan
perusahaan angkutan laut nasional
yang saat ini cenderung
diselesaikan langsung melalui
mediator Hubungan Industrial tanpa
melalui mediasi terlebih dahulu oleh
Syahbandar.
”Melalui Surat itu, kami mengajukan
permohonan agar perselisihan
Pelaut Indonesia dapat diselesaikan
terlebih dahulu melalui mediasi oleh
Syahbandar mengingat hal ini
merupakan wewenang dari
Syahbandar dan dibawah ranah
Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan,” tulis
surat tersebut.
Adapun dasar pertimbangannya adalah
sebagai berikut. Pertama, bahwa UU
No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran
(pasal 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145 dan 146) dan
aturan turunannya yang diterbitkan oleh
Kementerian Perhubungan adalah
hukum yang bersifat khusus (lex
specialis) dimana saat ini masih
menjadi satu-satunya aturan
perundang-undangan yang mengatur
secara detail dan jelas tentang profesi
pelaut.
Kedua, berdasarkan Peraturan
Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang
Kepelautan yang menyebutkan bahwa
pelaut adalah setiap orang yang
mempunyai kualifikasi dan keahlian
atau keterampilan sebagai awak kapal,
maka pekerjaan pelaut adalah
pekerjaan profesi.
Ketiga, penerbitan sertifikat kompetensi,
buku pelaut, pendidikan dan pelatihan
atas pelaut Indonesia yang bekerja
pada perusahaan angkutan laut
hingga adalah di bawah Kementerian
Perhubungan c.q Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut, bahkan
seseorang dilarang bekerja di atas
kapal tanpa sijil yang diterbitkan
Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut, Kemenhub.
Ketua bidang SDM dan Pelaut
Sigit Triwaskito mengatakan saat ini
telah terjadi pemahaman yang tidak
sejalan antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan
Kementerian Perhubungan c.q
Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut khususnya terkait dengan
penyelesaikan sengketa antara
pelaut dengan perusahaan angkutan
laut nasional dan perlindungan
kesehatan dan kesejahteraan pelaut
sehingga membingungkan para
pemilik kapal dan dikhawatirkan
akan menghambat investasi
angkutan laut.
Terkait dengan penyelesaian
sengketa jika terjadi perselisihan
Pelaut Indonesia dengan Perusahan
Angkutan Laut Nasional tentang hak
dan kewajiban selama hubungan
kerjanya, saat ini lebih sering
diserahkan langsung kepada
Mediator Hubungan Industrial
sehingga kurang tepat. Sebab, jika
merujuk aturan yang berlaku, pelaut
sebelum bekerja pada perusahaan
angkutan laut nasional telah
menandatangani Perjanjian Kerja
Laut (PKL) yang memuat hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak
dan wajib disijil/ditandatangani oleh
Syahbandar dibawah Kementerian
Perhubungan sehingga dengan
demikian, sudah seharusnya
penyelesaian sengketa antara
pelaut Indonesia dengan
perusahaan angkutan laut nasional
tetap di bawah Kementerian
Perhubungan sebagai institusi yang
memahami perundang-undangan
terkait dengan angkutan laut dan
kepelautan.
Adapun terkait dengan Perlindu￾ngan Kesehatan dan Kesejahteraan
Pelaut, setiap pelaut yang bekerja di
atas kapal wajib diberikan
perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja, dimana perusahan
pelayaran nasional diwajibkan
memenuhi dan taat terhadap aturan
internasional melalui jaminan P & I
(Protection and Indemnity) yang
mencakup jaminan kesehatan pelaut
dan juga jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian sesuai
dengan Konvensi Internasional MLC
(Maritime Labour Convention) 2006
yang telah diratifikasi oleh
Pemerintah.
Di sisi lain, terdapat UU No. 24
tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yang memuat mengenai
jaminan hari tua dan jaminan
pensiun ketenagakerjaan.
Mengingat pelaut adalah profesi
yang tunduk kepada ketentuan
internasional dan aturan hukumnya
di Indonesia yakni UU No.17 tahun
2008 tentang pelayaran adalah lex
specialis yang mana asas
penafsiran hukum yang
menyatakan bahwa hukum yang
bersifat khusus (lex specialis)
mengesampingkan hukum yang
bersifat umum (lex generalis)
termasuk UU BPJS itu. (bn/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort