TANGGUL JUWANA : Tanggul Sungai Juwana di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, perbatasan Kabupaten Kudus-Kabupaten Pati, Rabu (14/8) lalu. (30)
- Regional Jateng

Pengerukan Tanggul Sungai Harus Izin BBWS

UNDAAN, Suaramerdeka.news – Pengeprasan sebagian tanah tanggul kanan Sungai Juwana di sekitar blok Sidodadi Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kudus, belum ada izin dari pemangku kepentingan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana. Selain itu pengerukan sawah milik warga di blok Kudumanis desa setempat dengan menggunakan alat berat begu, juga masih memunculkan pertentangan di tengah masyarakat, karena mengganggu lingkungan.

Untuk mengurai persoalan, Jumat (16/8) pagi ini digelar pertemuan di Balai Desa Karangrowo antara pihak pengelola pengerukan tanah, gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kelompok tani (poktan) Desa Karangrowo, dan pihak desa. Selain itu, UPT Pengairan Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Serang Lusi dan Juwana (BPSDA Seluna).

Pertemuan juga akan dihadiri Muspika Undaan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah itu. ”Kami berharap penyelesaian secara komprehensif sesuai aturan yang berlaku,” ujar Camat Undaan Rifai Nawawi, kemarin.

Saat ini, Polres Kudus telah menghentikan aktivitas pengerukan tanah sawah dan sebagian tanggul kanan Sungai Juwana, karena tidak memiliki izin. Persoalan lain, pengangkutan tanah uruk melewati akses jalan perkampungan, sehingga menimbulkan polusi udara, dan beban berat kendaraan truk berpotensi merusak jalan.

Pengerukan sawah awalnya untuk optimalisasi lahan pertanian. Tanah yang posisinya lebih tinggi, dikeruk dan digunakan menguruk cekungan sawah yang lebih rendah. Persoalan muncul setelah adanya pengaduan dari Gapoktan dan Poktan Desa Karangrowo, merasa keberatan dengan aktivitas pengerukan yang dicurigai lebih berorientasi mencari keuntungan.

Ketua Gapoktan Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, Hawi Sukamto mengatakan, tanah uruk tidak lagi untuk kepentingan optimalisasi lahan pertanian, tetapi dijual ke luar desa. Satu truk dijual dengan harga sekitar Rp 125.000, dan setiap hari terdapat lebih 100 kendaraan keluar masuk melintasi jalan desa. Lalu lalang kendearaan pengangkut bahan galian menimbulkan polusi udara.

”Belum lagi tanaman tepi persawahan, seperti gambas, lombok, jagung, pepaya, rusak dan terancam mati karena terkena debu,” terangnya.

Koordinator Pengelola Pengerukan Tanah, Rukani mengakui, pengerukan tanah mendapatkan protes warga. Terkait pengambilan tanah tanggul kanan Sungai Juwana juga diakui masih dalam proses pengajuan izin ke BBWS Pemali Juwana. Pengerukan tanah sepanjang sekitar 150 meter, tinggi 1 meter dan lebar kisaran 4 meter, dilakukan untuk menyamakan ketinggian dengan tanggul sebelah kiri. Pihaknya berharap, pertemuan dengan gapoktan dan poktan, serta pihak- pihak pemangku kepentingan dapat mencapai mufakat dan solusi terbaik.

Salah seorang anggota pengelola, Nasution menambahkan, sebagian sawah milik warga telah menerima manfaat dari hasil pengerukan tanah. Pengerukan juga menjadikan irigasi berjalan lebih lancar, sehingga target optimalisasi lahan dapat tercapai. Kalau pun sekarang muncul resistensi dari warga, dapat dimusyawarahkan untuk mencari solusi terbaik.(H8-30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *