Pengawasan Obat Jadi Tanggung Jawab Bersama

BANJARNEGARA– Peredaran obat dan makanan yang tidak standar sudah melalui pola baru. Pengawasannya perlu diintensifkan, agar masyarakat sebagai konsumen tidak menjadi korban.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Banyumas Suliyanto mengatakan, ada sejumlah permasalahan dalam pengawasan peredaran obat dan makanan. Tantangan pertama yakni kondisi luas wilayah yang harus diawasi serta kompleksnya spektrum isu pengawasan obat dan makanan.

“Yang ketiga, pola baru peredaran produk tidak standar atau illegal,” katanya saat pertemuan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Banjarnegara.

Menurutnya, untuk menyiasati kondisi tersebut, pengawasannya harus melibatkan beberapa pihak, antara lain pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Multisektor ini memainkan peran strategis, saling terkait dan berkontribusi sangat penting dalam efektivitas pengawasan obat dan makanan.

“Semuanya harus terintegrasi demi pembangunan nasional,” tandasnya.

Dia mengatakan, hal tersebut sudah diatur oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Setiap komponen wajib mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa yang diawasi antara lain meliputi sediaan farmasi, ekstrak bahan alam, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang disalahgunakan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Indarto mengatakan, obat dan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya merupakan hak asasi manusia sehingga obat dan makanan harus aman, layak, sesuai keyakinan dan budaya masyarakat.

“Masalah obat dan makanan di sekitar kita sudah semakin kompleks, baik itu obat palsu termasuk vaksin palsu yang seharusnya bisa melindungi balita kita dari beberapa macam penyakit, obat ilegal, makanan yang mengandung bahan berbahaya, bahkan beracun,” katanya.

Terbitnya Inpres RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi warganya. Dia berharap dengan terbentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Banjarnegara dapat menanggulangi masalah kesehatan, khususnya keamanan obat dan makanan. (K36-37)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *