Pengawasan Harus Dioptimalkan Agar Implementasi SE 09246T Efektif


JAKARTA – Pemerintah yang dalam hal ini  Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya untuk menjaga stabilisasi supply dan harga livebird (ayam hidup) di tingkat peternak. 


Menurut Dirjen PKH Nasrullah  upaya tersebut dilakukan pihaknya dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Dirjen PKH No. 09246T/SE/PK/230/F/08/2020 Tentang Pengurangan DOC FS Melalui Cutting HE Umur 18 Hari, Penyesuaian Setting HE dan Afkir Dini PS Tahun 2020. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi yang sudah SOS akibat over supply.


“SE tersebut dikeluarkan karena memang kondisinya sudah SOS, akibat terjadinya over supply. Yang mana over supply ini tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Nasrullah dalam jumpa pers secara daring, Kamis (24/9/2020) siang.


Menurut dia, target utama dari penerbitan SE tersebut adalah efektifitas dalam upaya pemerintah menjaga agar supply dan harga livebird bisa stabil. Maka pihaknya alan meningkatkan efektifitas pengawasan. 


Dalam hal ini ditetapkan bahwa laporan pengawasan yang sah, hanya apabila ditandatangani oleh tim yang ditetapkan Kementan yang juga beranggotakan pengawas dari lintas institusi. Dengan demikian terjadi cross monuitoring dalam pengawasan.


Dalam Webinar bertema Efektifitas Kebijakan Pengendalian Supply -Demand Livebird, Kamis (24/9/2020) sore, banyak peserta yang mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menegakkan aturan terkait SE tersebut. Dalam arti pemerintah harus berani bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang tidak taat, yang mana akibat mereka tidak taat aturan, maka justru akan mematikan peternak rakyat.


Dalam Webinar tersebut Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH Sugiono mengatakan bahwa dari laporan yang masuk ,semua perusahaan terksit, relatif mematuhi SE tersebut. Hanya tingkat kepatuhannya yang bervariasi. Yaitu ada yang patuh 100 persen ada yang baru 80 persen. Maka pihaknya tengah menyiapkan jurus jitu untuk membuat semua perusahaan patuh tanpa terkecuali.


Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika selaku moderator webinar tersebut, pada akhir diskusi menyatakan bahwa ada lima hal yang menjadi kesimpulan Webinar tersebut.

Pertama, ketidakefektifan kebijakan pengurangan pasokan oleh Kementan disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan oleh pemerintah dan instansi terkait. Sehingga diperlukan penyusunan mekanisme optimalisasi pengawasan dalam upaya pengurangan pasokan livebird.

“Yang kedua, apapun yang sudah menjadi keputusan pemerintah, semua pelaku usaha wajib mentaatinya tanpa terkecuali.Ketiga, bagi pelaku usaha yang belum mencapai target realisasi pengurangan pasokan sesuai SE Dirjen PKH No 18029  tanggal 18 Sep 2020, Satgas Pangan Mabes POLRI akan melakukan upaya jemput bola dalam mengawal SE tersebut,” kata Yeka.


Yang keempat, publik mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi atas setiap progres atau berita acara yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan pengurangan pasokan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
“Dan yang kelima, diperlukan affirmative action yang melibatkan semua  pelaku usaha dari hulu hingga hilir untuk menolong peternak mandiri,” pungkas dia. (wws/67)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort