Pengangsuran Iuran Perlu Diberlakukan

-Menekan Besarnya Tunggakan BPJS Kesehatan

SEMARANG – Anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC), bagi peserta program Penerima Bantuan Iuran (PBI) di tingkat daerah, pada 2020 mencapai Rp 133 miliar.

Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, terkait dengan masalah tunggakan BPJS Kesehatan yang mencapai ratusan miliar, di 28 rumah sakit di Kota Semarang.

Dia mengatakan untuk UHC pada 2019, telah dianggarkan Rp 95 miliar, tetapi terjadi kekurangan sehingga ditingkatkan menjadi Rp 10 miliar pada tahun yang sama. Sementara pada 2020, direncanakan akan ada peningkatan anggaran Rp 133 miliar.

”Tetapi dana tersebut terpotong sebesar Rp 10 miliar, untuk menutup kekurangan pada 2019. Jadi anggaran 2020 akhirnya hanya sebesar Rp 123 miliar saja,” kata dia.

Menurut Anang, pada prinsipnya keberadaan BPJS Kesehatan cukup bagus untuk masyarakat. Kota Semarang juga telah mendeklarasikan diri sebagai daerah yang menutup pembiayaan kesehatan warganya, melalui Universal Health Coverage (UHC).

UHC merupakan bagian dari BPJS Kesehatan, yaitu tergolong program Penerima Bantuan Iuran (PBI) di tingkat daerah. Namun demikian masalah tunggakan iuran tetap muncul. Hal itu sering berasal dari BPJS Kesehatan Mandiri, yang dibayarkan oleh perorangan. Karena itu sosialisasi dan penagihan intensif, seharusnya dapat dilakukan, karena pada dasarnya mereka secara ekonomi mampu.

”Adapun bagi peserta yang tidak mampu, mereka seharusnya mengikuti program UHC yang dibiayai Pemkot Semarang,” imbuh dia.

Selain itu, BPJS juga perlu memvalidasi data, apakah jumlah peserta berkurang atau bertambah. Bisa saja ada peserta yang telah meninggal atau pindah daerah, namun ternyata masih tercatat namanya di daftar tersebut,” jelas dia.

Terlalu Mahal

Pendapat lain disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Umi Surotud Diniyah. Menurut dia banyak warga mengeluh, karena biaya iuran yang dinilai terlalu besar. Hal itu karena BPJS memberlakukan sistem pembayaran iuran, berdasarkan jumlah anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).

Bagi keluarga yang jumlah anggotanya lebih dari tiga orang, ini memberatkan. Imbasnya, banyak peserta BPJS Kesehatan tidak sanggup membayar iuran. Itu yang menjadi penyebab tunggakan BPJS Kesehatan begitu besar.

”Hal ini bisa saja diantisipasi dengan cara melakukan restrukturisasi pembayaran iuran. Membuat penunggak iuran, mendapatkan keringanan untuk mengangsur pembayarannya. Selain itu, bisa melakukan pemutihan bagi peserta yang menunggak dengan syarat dan kriteria tertentu. Misalnya saja, bagi mereka yang menunggak dan tidak bisa membayar iuran karena menggunakan BPJS Kesehatan jalur Mandiri,” ujar dia, belum lama ini.

Perubahan aturan tersebut, diperlukan karena banyak sekali keluhan dari pengelola rumah sakit pemerintah maupun swasta, karena tertunggak pembayaran BPJS Kesehatannya.

Selain itu BPJS harus berupaya mengelola perusahaan secara lebih sistematis dan profesional. Hal tersebut diperparah dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah resmi diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019. Lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpers No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

”Pada Pasal 34 menyebutkan jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Sebagai contoh, untuk Kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp160 ribu, dan Kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu. Sementara Kelas III dari Rp25,5 ribu menjadi Rp 51 ribu. Besaran ini semakin memberatkan masyarakat umum, khususnya kelas menengah ke bawah,” papar dia. (ary-42,58)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *