Pemilik Media yang Berpolitik, Menimbulkan Masalah.

JAKARTA, Suaramerdeka.News — Keterlibatan peserta modal dalam kepemilikan media, dan secara bersamaan terlibat politik praktis pasti menimbulkan masalah. Karena sebagaimana penelitian yang dikeluarkan oleh Australia National University (ANU) menyebutkan, pemilik media di Indonesia menggunakan kepentingan medianya untuk dan demi kepentingan golongannya.

“Dengan pemberitaan yang cenderung, mencitrakan pemilik medianya dengan yang baikbaik saja. Ini terjadi karena, kepemilikam modal usaha dari seorang politisi pada sebuah media pasti menimbulkan masalah,” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari dalam Forum Merdeka Barat 9, bertema “Pers di Pusaran Demokrasi,” di Gedung Serbaguna Kominfo, Jakarta, Rabu (26/6) petang.

Forum Merdeka Barat 9, bertema “Pers di Pusaran Demokrasi,” (Suaramerdek.News/Benny Benke).

Atal S. Depari melanjutkan simpulan ANU yang mengatakan, hoaks di Indonesia ada karena dipengaruhi oleh pemilik media yang menjadi peserta politik, ada benarnya. “Dulu saya pernah kerja di Suara Karya, ya beritanya mengamankan kepentingan Golkar, demikian halnya dengan media sekarang, yang kepemilikannya terkait kepentingan politik tertentu. Jadi harus pinter-pintetnya kitalah,” imbuh dia.

Agus, anggota Dewan Pers mengatakan, jika pemilik media turut berpolitik, prinsip independensi redaksi tetap mendapatkan perlindungan dari Dewan Pers dari kekuatan internal dan eksternal keredaksional.

“Termasuk dari tekanan owner atau pemilik media, yang bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Persoalannya, tementemen berani melaporkan nggak ke Dewan Pers,” kata Agus, sembari mengatakan meski laporan suatu redaksi atas tekanan pemilik modalnya sedikit yang masuk ke Dewan Pers, hal itu sangat dimaklumi Dewan Pers.

“Kami sangat paham dengan berbagai probematikanya. Karena persoalannya kompleks dan tidak mudah, jika terjadi (tekanan dari owners ke redaksi) itu,” imbuh dia.

Hal senada diungkapkan
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis. Menurut dia persoalan administrasi perpanjangan hak penyiaran TV, termasuk kepemilikannya, selalu dilakukan oleh KPI. “Meski secara de jure, dalam BOD (Board Of Director) tidak ada nama nama politik tertentu. Artinya kami hanya pada tataran tekstual. Atau tidak bisa menembus layers pemilik sebenarnya,” katanya.

Akibatnya, opini publik atas kepemilikan saham oleh tokoh politik itu, akhirnya membentuk fakta. “Bukan fakta yang membentuk opini saat ini. Ini yang bahaya. KPI bukan lembaga superior, yang bisa menyelesaikan banyak hal di Indonesia,” kata Yuliandre Darwis.

Medsos vs Media Konvensional.

Selain itu, dalam diskusi rutin itu mengemuka persoalan, saat ini banyak orang yang tidak percaya dengan media konvensional, dan lebih percaya dengan media sosial. Dengan pertimbangan media konvensional dinilai sudah lama tidak netral dan tidak bisa “dipegang” lagi, karena berkecenderungan gemar mendekati kekuasaan.

Turunannya, timbul pertanyaan apakah media konvensional saat ini masih bisa menjalankan perannya di masyarakat. Sebagai pemberi informasi yang akurat dan adil?

Bagi KPI, meski kadangkadang ada opini yang dipaksakan oleh media mainstream, terutama media TV yang jumlahnya 16 TV Nasional, ratusan TV lokal, juga ribuan radio. “Tapi untuk saat ini yang bisa dipegang adalah tetap media arus utama. Apapun mediaanya, baik berita tentang kebencanaan hingga politik,” kata Yuliandre Darwis.

Darwis menambahkan, etik moral atau hukuman sosial lebih ampuh daripada sangsi yang diberikan KPI kepada Lembaga Penyiaran tertentu yang acap melanggar kode jurnalistik. “Meski tetap ada ketidakberimbangan dalam pemberitaan oleh lembaga penyiaran,” katanya.

Karena ketidakadilan media arus utama itulah, jangan salahkan publik saat ini lebih percaya media sosial. Menurut
Agus dari Dewan Pers, meski saat ini difinisi media arus utama juga tidak jelas.

“Media arus utama itu yang mana? Saat ini media sosial dampaknya lebih besar pengaruhnya bagi publik daripada media konvensional. Dalam turbulensi politik yang luar biasa saat ini, relaksasi politik perlu dilakukan. Agar ketegangan politik mereda. Dengan menghimbau media tidak melulu membicarakan politik. Kalau politik atau konflik terus dibicarakan, akan sangat buruk dampaknya,” kata Agus sembari menghimbau media arus utama harus mulai memartabatkan dirinya sendiri.

Dengan menggunakan azas jurnalisme yang benar. Agar berkontribusi atas relaksasi politik. “Mari kita buktikan media mainstream masih bisa dipercaya. Karena masa depan media adalah good journalism,” katanya menyitir pengamat media, Kovac. (Benny Benke – 69).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort