Pemerintah Tidak Memiliki Strategi Kebudayaan dalam Perfilman Tanah Air.

Jakarta, Suaramerdeka.News — Tidak ada strategi kebudayaan dari pemerintah dalam menjaga apalagi memajukan industri perfilman Indonesia.

Pemerintah bahkan dinilai tidak mempunyai visi dan setrategi kebudayaan, terutama untuk mengembangkan perfilman dari rezim ke rezim yang pernah dan sedang berkuasa. Tersebab, film dinilai belum menjadi ideologi dan identitas bangsa. Film hanya dilihat sebagai produk ekonomi belaka.

Demikian simpulan yang mengemuka dalam Dialog Terbuka Perfilman, yang diinisiasi Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) dan difasilitasi Pusbangfilm Kemendikbud RI di hotel Le’ Meredien, Jakarta.

Turunan dari persoalan ini, sebagaimana diusulkan Dedi “Miing” Gumelar sebagai salah satu pembicara, sistem perfilman di Indonesia harus kembali direview. Agar UU memberikan kemudahan, bukan malah mengekang. Karena pemerintah menurut dia, cenderung tidak mempunyai keharmonisan dalam membuat UU antarlembaga negara.

“Contohnya, harus ada hormonisasi antara UU HaKI dan UU Perfilman,” kata Miing, Kamis (16/5) petang, dalam dialog bertema Hak Atas Kekayaan Intelektual Perfilman dalam Konten Perizinan Produksi Film.

Pendapat Miing memperkuat pemikiran Wina Armada Sukardi. Menurut Wina Armada, contoh ketika pemerintah tidak hadir dalam sistem perfilman Indonesia, terlihat nyata saat film Evenger: End Game diputar di hampir 90 persen layar bioskop di seluruh Indonesia. Sehingga nyaris tidak ada layar yang tersisa untuk memutar film nasional. “Karena negara tidak hadir di sana, dan tidak ada sistem kontrol di sana,” kata Wina Armada.

Dialog Terbuka Perfilman, yang diinisiasi Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) dan difasilitasi Pusbangfilm Kemendikbud RI di hotel Le’ Meredien, Jakarta. (Suaramerdeka.News/ Benny Benke)

Atau dalam bahasa Ketum PPFI H. Firman Bintang, negara hadir atau tidak. Ada UU yang mendukung keberlangsungan dan keberkembangan perfilman, atau tidak. Ada perlindungan dari negara atau tidak, “Orang film tetap berproduksi dengan caranya sendiri, meski tantangannnya sangat besar sekali,” kata H. Firman Bintang.

Karut Marut Hak Cipta.

Karut Marut Persoalan Hak Cipta di Indonesia. Teristimewa maraknya perselisihan perebutan pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), utamanya konten perizinan produksi film, menjadi sorotan dalam dialog terbuka yang dihadiri sejumlah produser film, dan penggiat film ini.

H. Firman Bintang mengatakan, masalah rebutan judul sebuah film acap ia hadapi saat masih aktif sebagai anggota Lembaga Sensor Film (LSF).

“Saya sering menghadapi masalah ini. Hampir tiap Minggu, saat saya masih menjadi anggota LSF, rebutan judul lebih sering terjadi. Sebabnya sejak era reformasi, kita hanya melakukan pendaftaran judul film,” katanya.

Dia menambahkan, saat Jero Wacik masih menjadi Menteri Parekraf, membuat film sifatnya hanya mendaftarkan judul ke Direktorat Film. Ketika terjadi pendaftaran itu, maka baru diketahui juduljudul film yang sama. “Meski kalau produser mau berebut atau berbagi judul yang sama juga ga papa. Seperti judul Pocong dan Kuntilanak itu kan ada duaribuan. Jadi tidak menjadi soal, ” katanya.

Yang menjadi masalah sekarang, jika terjadi dobel judul yang cenderung dipersalahkan adalah Pusbangfilm dan LSF. Padahal Pusbangfilm dan LSF, menurut dia, tidak ada urusannnya dengan persoalan dobel judul.

Malam Satu Suro dan Rumah Kentang juga sempat dipermasalahkan juga, karena ada produser yang saling mengklaim judul itu milik mereka, ” imbuh H. Firman Bintang. Persoalan rebutan judul itu, makin diperkeruh dengan hadirnya sejumlah judul film aneh seperti Santet Celana Dalam, yang akhirnya digantikan menjadi Santet CD. Hingga judul film Diperkosa Setan. “Seolah olah tidak ada judul film lain yang lebih bermartabat,” imbuh pemilik rumah produksi film BIC Pictures itu.

Para pembicara dialog bertema Hak Atas Kekayaan Intelektual Perfilman dalam Konten Perizinan Produksi Film. (Suaramerdeka.News/ Benny Benke)

Kasubdit Pelayanan Hukum dan LMK Dirjen HaKI, Kemenkumham Agung Damar Sasangka menjelaskan, UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebenarnya sudah mengatur semua tentang Hak Cipta. “Persoalannya publik belum mengetahuinya,” katanya.

Dia menerangkan, ada beberapa prinsip dalam Hak Cipta, yaitu melindungi ekpresi dari ide dalam bentuk nyata. Wujudnya, dari ekprrsi merek hingga rahasia dagang. “Perlindungan judul film lain perlakuannya dengan merek, hingga rahasia dagang,” imbuh dia.

Yang pasti dalam sistem Hak Cipta di Indonesia, mengenal prinsip otomatic protection atas sebuah karya. Atau perlindungan otomatis atas sebuah karya. Contohnya, apabila ada film Indonesia dibajak di Malaysia, “Tanpa somasi terlebih dahulu, kita bisa mempersoalkannya, meski kita tidak atau belum mendaftarkan hak cipta karya kita itu di Malaysia. Termasuk oernah logo ITS pernah dipakai di Rusia. Itu bila dilakukan penuntutan,” terangnya.

Untuk menghadapi hal ini, maka sebaiknya kewajiban seorang pencipta atau kreator mendokumentasikan karya ciptanya. “Kalau film gampang, kapan pertama kali tayang. Atau first to publish, itu akan menjadi otomatic protectionya,” imbuh dia.

(Suaramerdeka.News / Benny benke)

Meski demikian, dalam dialog yang dipandu Ketua Sinematek Adisurya Abdi itu, Hak Cipta tidak melindungi ide, tapi ekpresi. Seseorang idenya bisa sama, tapi ekpresinya dipastikan berbeda.

Contoh konkritnya, saat cerita Sangkuriang ditulis dua orang berbeda, sepanjang duaduanya melakukan ekpresi berbeda, duaduanya dilindungi UU. “Pelanggaran Hak Cipta terjadi, jika orang memgambil, sebagian atau keseluruhan atau esensi sebuah ekpresi,” kata Agung Damar.

Jadi judul boleh sama, asal konten berbeda. Hal itu tidak menjadi masalah hukum. Karena hal itu lazim dalam dunia perbukuan.

“Dalam hak cipta ada istilah adaptasi. Seperti novel Stephen King berjudul Pet Semetery dan IT setelah diadaptasi dalam film judulnya sama, tapi ekspresinya berbeda. Jadi yang dilindungi ekspresinya,” tekannya.

Contoh lainnya saat film Seven Samurai (1956) produksi Jepang digubah menjadi The Magnificient Seven (1960) dengan corak Western, setelah pemilik produksinya telah melakukan proses ijin ke pemilik konten pertama. Sehingga tidak ada persoalan Hak Cipta yang dilanggar di sana. Yang tak kalah penting dalam Hak Cipta, adalah mencakup juga Hak Moral, sehingga LSF juga harus melibatkan pemilik filmnya, saat hendak mensensor sebuah karya film. Agar Hak Moral pembuat karya film terlindungi.

Fakir Bahasa.

Wisnu , Ahli Bahasa dari Pusat Bahasa mengatakan, yang menjadi sorotan dari Pusat Bahasa atas judul film Indonesia saat ini, ada kecenderungan produser film lebih senang menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia.

“Selain judul film sebaiknya menarik, dan menggunakan bahasa Indonesia, selama ini banyak film Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris,” katanya. Padahal dari judul, akan terlihat fungsi bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi pengikat kebudayaan.

Wisnu menambahkan, karena penguasaan bahasa Indonesia yang lemah dan rendah, membuat bahasa Indonesia teristimewa dalam persoalan judul film Indonesia, menjadi nomor dua.

“Cerita Calon Arang bisa dibuat dalam beraneka rupa. Kalau bisa membuat judul beraneka macam, mengapa membuat judul yang sama. Sintaksis Bahasa Indonesia, itu judul buku banyak yang sama. Tapi isinya berbeda-beda,” imbuh dia.

Bahkan UU telah mengamanatkan Presiden bahkan jika sedang berpidato di forum internasional, harus menggunakan bahasa Indonesia. Jika tidak menggunakan bahasa Indonesia malang melanggar UU.

Wisnu mengatakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang kontekstual dan situsional. “Jadi bukan bahasa Indonesia seperti yang dikatakan J.S Badudu itu, yang harus ada SPOK-nya,” katanya.

Pembicara dialog terbuka perfilman di hotel Le Meridien Jakarta. (Suaramerdeka.News / Benny Benke)

Oleh karena itu, Miing menghimbau agar legal standing Hak Cipta diperkut, dari persoalan bahasa hingga Hak Moral sudah terlacak saat sebuah karya selesai dibuat.
Persoalannya, menurut dia, Pemerintah membiarkan sengkarut Hak Cipta.

“Harusnya ada Deppen, biar jelas semua. Kalau dulu, mau bikin film jelas. Sekarang anak tauke mau bikin film bisa langsung jadi sutradara,” katanya.

Meski ide Deppen itu langsung ditentang H.Firman Bintang. Karena akan mengembalikan industri perfilman ke era Orde Baru.

Pengalihan Hak Cipta.

Wina Armada memberikan catatan tambahan, dalam dialog yang berlangsung “panas” itu. Menurut dia, ada perbedaan antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Pengalihan Hak Cipta ini diatur oleh UU Hak Cipta. “Kita ingat kasus Bimbo yang lagunya diberikan semua Hak Ekonominya ke label rekaman Ramaco. Meski lagulagu itu meledak, tapi secara ekonomis Bimbo tidak menikmati Hak Ekonomi ini,” katanya.

Oleh karenanya, menurut Wina yang juga berprofesi sebagai Pengacara itu, semua harus jelas peralihan Hak Ciptanya.

Kalau di Amerika Serikat para produsernya tinggal tutup mata, yang kerja pengacaranya. Produser pakai pengacara, artis juga pakai pengacara. Jadi detil dan tebal perjanjiannya. Semua dibicarakan. Kalau di kita cingcai di depan, berantem di belakang,” katanya disambut gelak tawa peserta dialog.

Wina Armada Sukardi memberikan catatan tambahan dalam dialog yang diinisiasi PPFI dan Pusbangfilm Kemendikbud RI. (Suaramerdeka.News /Benny Benke)

Untuk itu, dia juga menghimbau perlu peranan Pemerintah untuk lebih gencar menghimbau kepada Publik untuk melek hukum, atau pentingnya aspek hukum atau Hak Cipta atas sebuah karya.

Ihwal persoalan bahasa, Wina Armada mengatakan, 90 persen bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa asing. “Jadi bahasa Indonesia tidak steril dari pengarih bahasa. Asing. Selain itu, bahasa tidak statis, dia terus berkembang,” pungkasnya.(Benny Benke – 69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort