SEMARANG, Suaramerdeka.news – Pemerintah daerah (Pemda) diimbau untuk bisa sharing pendanaan ultra mikro (UMi) di wilayahnya, khususnya usaha mikro yang tidak dapat difasilitasi oleh kredit usaha rakyat (KUR). Dengan partisipasi sharing pendanaan dari Pemda, maka bisa menjangkau jutaan usaha mikro yang belum terfasilitasi pembiayaan oleh perbankan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sulaimansyah mengatakan, realisasi penyaluran UMi hingga semester I-2019 mencapai 22% dari target nasional Rp 2,5 triliun. Pembiayaan UMi dengan plafon maksimal Rp 10 juta itu disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bahana Artha Ventura (BAV).

Program tersebut juga sudah bekerja sama dengan ekosistem penyedia sistem pembayaran seperti Gopay, Ovo, dan lain-lain dalam cashless penyaluran UMi. Penyaluran pembiayaan UMi juga sudah didukung teknologi terkini untuk meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas.

”Pemda bisa juga sharing dana di skema UMi, misalnya saja alokasi Rp 1 miliar akan dikembalikan lagi sifatnya seperti dana bergulir. Dana akan kembali lagi kepada pemerintah melalui LKBB dan masyarakat desa juga bisa terbantu,” papar Sulaimansyah saat penyampaian update capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan II-2019 di kantor Perbendaharaan Jateng, Semarang, Kamis (11/7).

Berdasarkan data yang ada, realisasi penyaluran UMi yang cukup besar di antaranya ada di Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 10,02 miliar untuk 1.927 debitur, Kabupaten Jepara (Rp 9,1 miliar untuk 1.978 debitur), Kabupaten Demak (Rp 7,83 miliar untuk 1.841 debitur), Kabupaten Sragen (Rp 7,34 miliar untuk 1.165 debitur), Kota Semarang (Rp 6,5 miliar untuk 1.171 debitur), Kabupaten Pati (Rp 4,9 miliar untuk 1.574 debitur).

”Penyaluran cukup besar melalui PNM sebanyak Rp 21,5 miliar untuk 9.531 debitur. Kami terus melakukan langkah strategis seperti meningkatkan koordinasi dengan LKBB untuk menyosialisasikan UMi ke masyarakat,” kata Sulaimansyah.

Dia menambahkan, pihaknya juga meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran UMi yang membutuhkan serta meningkatkan monitoring dan evaluasi selain mengajak Pemda untuk sharing pendanaan UMi di wilayah masing-masing. (J14-46)