xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com

Pembangunan Proyek Infrastruktur Tetap Prioritas

 JAKARTA,Suara Merdeka.Com.-  

Infrastruktur menjadi bagian penting untuk kemajuan  ekonomi suatu negara. Namun demikian, kesehatan masyarakat tak bisa diabaikan di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Jalan sebagai penghubung antar pulau dan daerah bisa memotong biaya distribusi pangan dan industri dari berbagai pelosok negeri. “Jadi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kita terus menggenjot pembangunan infrastruktur, dan sektor kesehatan juga menjadi perhatian kita semua. Artinya, pembangun ekonomi dan kesehatan harus dilakukan secara bersamaan,” kata Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Binia Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud saat Sesi Webinar BCI Asia Project Leads Series #5 di Jakarta, Kamis (15/10).

Webinar bertajuk pembiayaan modal kerja bagi rantai pasok dan pelaku konstruksi nasional, selain menghadirkan Necodemus, juga hadir Sekjen Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional (Gapensi)/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Rukman N. Karumpa, Head Industry & Regional Research PT Bank Mandiri Dendi Ramdani, dan Nasional Sales Manager PT BCI Asia Ronald Imam Setiawan.

Menurut Nicodemus, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah Pandemi COVID-19. Salah satu infrastruktur yang berperan penting untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah jalan dan jembatan yang membantu kelancaran distribusi logistik dan konektivitas antardaerah.

Pembangunan infrastruktur seperti  jalan dan jembatan adalah upaya peningkatan konektivitas, memperkuat daya saing infrastruktur, dan mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional. Nicodemus menyampaikan, dalam setiap pembangunan infrastruktur mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi aspek-aspek sosial, diterima oleh masyarakat (socially acceptable), secara ekonomi menguntungkan (economically viable), dan ramah lingkungan (environmentally sound).

Ia mengatakan, tahun ini Kementerian PUPR menyiapkan lebih dari 6,055 paket pembangunan infrastruktur dengan menelan anggaran tidak kurang dari Rp 80 triliun, dan tahun depan diperkiraan ada sekitar 10.000 paket pembangunan infrastruktur dengan anggaran sekitar Rp 149 triliun. “Jadi kalau kita perhatikan anggarannya, tahun depan itu tentu paket pembangunan infrastruktur konstruksi menjadi dua kali lipat dibanding tahun ini,” kata Nicodemus.

Necodemus memastikan, belanja infrastruktur pemerintah di 2021 menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi. Di mana pemerintah mengarahkan pembangunan infrastruktur yang padat karya serta mendukung kawasan industri dan pariwisata agar mampu memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional. “Pembangunan bidang infrastruktur pada 2021 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, serta ketahanan pangan,” terangnya. 

Dia menyampaikan, arah kebijakan tahun depan akan didorong melalui penguatan infrastruktur digital serta efisiensi logistik dan konektivitas. Di samping itu, pembangunan juga diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. “Program Padat Karya kita kembangkan karena pada daerah tertentu tidak ditemukan Covid-19, dan diharapkan pola kerja seperti ini tidak melahirkan cluster baru Covid-19,” papar Nicodemus.

‌Kemudian, urai Nicodemus, pemerintah juga akan fokus terhadap pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, pemukiman untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Ini semua dalam rangka meningkatkan kapasitas penanganan menghadapi Pandemi Covid-19.

Dalam pada itu ekonom Bank Mandiri Dendi Rhamdani mengungkapkan bahwa Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) perlu fokus memecah dan melancarkan sumbatan-sumbatan pelaksanaan program, serta melakukan debottlenecking permasalahan-permasalahan yang ada. Menurut ekonom senior Bank Mandiri Dendi Ramdani, pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipacu tanpa upaya menekan kasus positif Covid-19. Mendorong kegiatan ekonomi di tengah pandemi selalu menimbulkan risiko peningkatan kasus positif Covid-19. “Fakta empiris yang terjadi sejak tiga bulan terakhir menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi akan diikuti peningkatan kasus positif Covid-19,”.  Oleh karenanya, kata Dendi, prioritas utama adalah bagaimana menekan kasus Covid-19. Sementara kegiatan ekonomi perlu didorong secara hati-hati agar tidak berdampak pada peningkatan kasus Covid-19. “Konsekuensinya yang harus dimaklumi, kapasitas produksi perusahaan tidak akan mencapai full capacity selama masa pandemi,” kata Dendi. Dendi menyebut beberapa langkah prioritas perlu dilakukan pemerintah. Pertama, menekan kasus positif Covid-19 dengan melakukan enforcement protokol kesehatan di masyarakat, dengan mengerahkan polisi, satpol PP, dan tentara. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan secara masif tracking, tracing, dan testing untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Kedua, eksekusi, kualitas, dan efektivitas program stimulus harus terus diperbaiki, apalagi pandemi ini mungkin akan berlangsung hingga 2021. Eksekusi program adalah bagaimana pemerintah bisa mempercepat serapan anggaran. Kualitas program adalah bagaimana program-program stimulus mampu mendorong perekonomian, baik yang ditujukan untuk menolong dan mempertahankan daya beli masyarakat golongan bawah maupun program stimulus untuk dunia usaha. “Efektivitas program stimulus artinya program bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan, misalnya tepat sasaran dalam memberikan bantuan sosial ke masyarakat berpendapatan rendah,” kata Dendi. Adapun langkah teknis yang perlu dilakukan walaupun sudah agak terlambat adalah, pertama, terus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga program-program bantuan ke masyarakat bisa lebih tepat sasaran. Jangan ada masyarakat yang mendapat lebih dari satu program, sementara masyarakat yang lain tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Kedua, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN perlu fokus memecah dan melancarkan sumbatan-sumbatan pelaksanaan program, atau melakukan debottlenecking permasalahan-permasalahan yang ada. “Komite harus mengindentifikasi penyebab rendahnya serapan anggaran stimulus dan mencari pemecahannya secara cepat dan tuntas, termasuk menyisir program-program yang tidak berjalan secara efektif,” kata dia. Ketiga, pemerintah perlu memikirkan perluasan stimulus, misalnya stimulus khusus sektor pertanian, seperti kredit dengan skema chanelling ke petani penggarap lahan, perbaikan infrastruktur perdesaan yang bisa menunjang peningkatan produksi pertanian, serta pelatihan dan penyuluhan cepat. Dendi menjelaskan beberapa alasan kenapa sektor pertanian perlu diprioritaskan. Pertama, dibandingkan dengan kegiatan ekonomi di sektor lain, sektor pertanian relatif memiliki risiko penularan Covid-19 yang lebih rendah karena pekerja di sektor pertanian bekerja di tempat terbuka dan luas sehingga mudah melakukan jaga jarak. Kedua, permintaan komoditas pertanian khususnya tanaman pangan masih baik walaupun di masa pandemi karena pangan adalah kebutuhan dasar. Ketiga, masih tingginya impor komoditas pertanian seperti gula, bawang putih, kedelei, coklat, buah-buahan, daging dan susu.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada beberapa sektor . Sektor pariwisata contoh, menjadi sektor yang penurunan akibat penurunan faktor domestik dan mancanegara, penutupan penerbangan, dan zona wilayah. Kerugian pada sektor ini berdampak pada sektor-sektor potensial lainnya seperti sektor transportasi, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor jasa logistik.

Penurunan produktivitas sektor tersebut berdampak pada indikator-indikator pembangunan, di antaranya terlihat pada angka pengangguran. Data Badan Pusat Statistik ( BPS ) menunjukkan pada Februari 2020 jumlah pengangguran mencapai sekitar 6,88 juta orang. S ebagai langkah kongkrit untuk membantu perekonomian masyarakat di tengah Pandemi, pada tahun ini   Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk Padat Karya Tunai sebesar RP 11,49 triliun . Program ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 493.943 orang .

Sementara itu, menngutio data dari KemenPUPR, Sekjen GAPENSU Andi Rukman mengatakan, tahun 2021, pemerintah masih menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas untuk menggenjot pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional . Hal ini terlihat dari alokasi pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan yang mencapai sekitar Rp 149,8 t riliun tertinggi di antara seluruh Kementerian / Lembaga (K / L).

 Secara total pagu anggaran tersebut dimanfaatkan untuk   proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur PUPR melayani untuk mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN), termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), KI, dan KSPN. Selain itu juga layanan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di 10 Kawasan Metropolitan sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional.(bn/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

izmir escort
php shell
denizli escort bayan düzce escort bayan bolvadin escort denizli escort banaz escort escort ısparta escort çankırı afyon escort bayan escort balıkesir escort bolu
istanbul escort ilanlari istanbul escort istanbul escort bayanlarla sevgili tadinda etkilesimler. istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort hizmeti icin ideal web sitesi.