Pelanggar Hak Cipta Dapat Dipidana dan Denda Rp.100 Juta.

Webinar Nasional Asosiasi Bela Hak Cipta.

Jakarta, Suaramerdeka.News — Pelanggar Hak Cipta dapat dipidana dengan kurungan penjara selama 1 tahun, hingga denda terbesar Rp. 100 juta. Oleh karenanya, siapapun, termasuk penyanyi yang hendak mempergunakan sebuah karya dalam bentuk apapun, seperti mengcover lagu, harus sepengetahuan atau seijin pemiliknya. Dalam hal ini pencipta lagu, atau label.

Pidana dan denda itu, menjadi kepastian hukum karena selaras dengan UU Hak Cipta pasal 113. Yang berbunyi; //Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)//.

Demikian dikatakan Dosen dan Pakar Hukum Pidana Ekonomi dan HAKI Fakultas Hukum UMM, Dr Edi Ribut Harwanto, SH MH, yang menjadi salah satu Keynote Speaker Seminar Nasional Tentang Hukum Hak Cipta Indonesia oleh Yayasan Asosiasi Bela Hak Cipta (ABHC).

“Jadi, kalau mau mengcover (lagu) datangi pemilik hak cipta, atau pemegang hak ciptanya. pemegang hak cipta itu bisa label, atau badan hukum lainnya. Bisa saja berbadan hukum tapi bukan label,” kata Edi Ribut Harwanto dalam Seminar Nasional Webinar bertajuk “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Milik Pencipta Pemegang Hak Cipta Hak Terkait dan Pelaku Pertunjukan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Oknum Black Youtubers Corporation and Individual Nasional dan Internasional” di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Dia menambahkan, sangsi yang dikenakan kepada pelanggar hak cipta selain dikenakan pidana kurungan badan, atau sanksi administrasi, juga ada sangsi sosial lainnya.

“Kalau dia mendapatkan penghasilan, dia dapat dipidana penjara. Tapi kalau sekedar mengcover lagu, tapi tidak berpenghasilan, atau menimbulkan keuntungan ekonomi, pemilik hak cipta dapat memintanya atas nama hukum, untuk menurunkan itu barang (dari YouTube), ” katanya.

Menurut musisi senior Candra Darusman, kepastian hukum adalah sebuah keniscayaan. Agar hak ekonomi dan kekayaan intelektual musisi atau seniman musik dapat dijaga.

“Kepentingan individu, tidak bersifat absolut, ada pengecualian, yang perlu dan memang tertera di UU,” kata Ketua Federasi Serikat Musik Indonesia (Fesmi) ini.

Dia menambahkan, ihwal fenomena maraknya cover mengcover lagu, menurut Candra bukan hanya persoalan aspek hukum, karena persoalan teknis bisnis dalam banyak hal malah mengalahkan aspek hukum.

“Bukan saya mengecilkan hukum. Dengan perkembangan teknologi terkini, berbagai aspek persoalan menjadi lebur. Musuh kita bersama adalah kekuranganpahaman atas apa yang terjadi di dunia musik dan seni,” imbuh dia.

Oleh karenanya, melakukan edukasi kepada publik adalah salah satu dari sekian jalan yang harus dilakukan semua pemangku kepentingan.

Candra Darusman melanjutkan, persoalan YouTube sebagai sebuah platform, sampai sekarang masih menjadi perdebatan internasional. Termasuk perdebatan seberapa jauh YouTube langsung atau tidak terlibat dalam pelanggaran hak cipta.

Meski demikian Candra meminta pelaksanaan hukum jangan berlebihan. Atau dalam bahasanya jangan sampe over use.

“Istilahnya menggunakan senjata itu jangan terlalu kuat, sehingga (malah) mematikan kreatvitas. Salah tetap salah, tapi jangan sampai anggota masyarakat yang berkreasi jadi takut. Karena ini dapat mematikan dunia kreativitas. Jangan takut, tapi lihat rambu-rambu,” katanya.

Hal senada dikatakan Raja Dangdut H Rhoma Irama. Mewakili Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) yang berdiri sejak 1994, dan tersebar di 28 provinsi, Rhoma berharap persoalan Hak Cipta sesegera mungkin diselesaikan. Dengan tetap menomorsatukan aspek kemanusiaannya.

H. Rhoma Irama. (SMNews/Ist).

“Karena sampai sampai detik ini (persoalan Hak Cipta) belum terimplementasi dalam pelaksanaan UU itu,” kata Rhoma.

Meski secara esensial, Rhoma berharap asosiasi ini (Yayasan ABHC) menjadi angin segar buat seniman Indonesia. “Karena musik harus dihargai. Karena musik itu tidak hanya memiliki efek ekonomi dan mendapatkan devisa negara,” imbuh dia.

Meski Rhoma juga sangat menyadari, kerugian akibat persoalan Hak Cipta telah mencapai angka Rp 1 triliun. “Padahal sebagai seniman, Saya pembayar pajak yang tertib. Setiap kontrak kerja saya harus ada pemotongan pajak. Setiap saya tampil di tv, pasti pajak saya bayar. Artinya, artisnya di sana ada devisa negara, ada pemasukan negara,” katanya lebih lanjut.

Webinar yang juga melibatkan sejumlah pembicara kunci lainnya itu, diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir pelaku industri kreatif, dalam menyikapi masalah tindakan para black youtubers corporation maupun individu.

Baik nasional maupun international yang menggunakan konten hak cipta musik dan lagu tanpa izin. Karena ABHC bersiap memfasilitasi sebagian besar youtubers yang mengaku bersalah, dan tidak berizin demi mencari solusi terbaik. (Benny Benke-39).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort