SM/MUHAMMAD ARIF PRAYOGA PRINT DOKUMEN : Salah satu pengusaha jasa konstruksi yang ada di Kota Semarang, saat melakukan proses printing dokumen berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Online Mandiri. (58)
- Regional Jateng

Minimalisasi Pungli dengan IUJK Online

SEMARANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Semarang terus berupaya meminimalisasi percaloan dan pungutan liar (pungli). Hal itu khususnya terkait dengan jasa konstruksi.
Adapun upaya itu adalah dengan meluncurkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Online Mandiri.

Dengan pelayanan secara online ini mempercepat proses perizinan, gratis, dan dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor dinas terkait.

”Kemudahan pelayanan ini mendapatkan apresiasi dari KPK melalui penilaian lebih, terkait zona integritas. Itu karena meminimalisasi terjadinya proses percaloan dalam pengurusan perizinan,” kata Kepala DPM PTSP Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki, saat ditemui pada peluncuran Program Layanan IUJK Online Mandiri dan Sosialisasi Manfaat Program Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi Sektor Jasa Konstruksi di Hotel Grand Candi, Selasa (13/8).

Dengan program itu, kata dia, pemohon dan pemberi layanan tidak langsung bertemu, kecuali secara online.

”Hal itu dapat mengurangi terjadinya proses pungutan liar yang dilakukan oknum-oknum tertentu,” katanya.

Layanan tersebut, papar dia, menggunakan aplikasi tertentu yang terkoneksi antara jaringan internet di komputer dinas dan pemohon yang mengajukan perizinan. Prosesnya kemudian dilanjutkan dengan pencetakan dokumen menggunakan sebuah printer.

Dokumen ini sah karena telah terbubuhi tanda tangan kepala dinas terkait, dalam bentuk printing atau digital. Asalkan printer terkoneksi dengan jaringan komputer atau laptop, maka hal tersebut dapat dilakukan.

”Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Di era digital ini, pemohon perizinan dapat dilayani secara online, sehingga tidak perlu datang ke kantor,” terangnya.

Untuk penuntasan program, lanjut dia, diberlakukan pencetakan dokumen secara mandiri. Sementara itu, pengurusan perizinan di DPM PTSP Kota Semarang sesuai standar operasional prosedur (SOP) sebenarnya sudah mudah dan cepat. Adapun syaratnya, dokumen yang diajukan lengkap dan sesuai.

Selain itu, Ulfi mengatakan, beberapa perizinan terkadang diurus oleh pihak ketiga. Saat pemohon datang ke kantor untuk menanyakan proses perizinannya, ternyata telah dikeluarkan sejak lama.

”Prosesnya hanya berlangsung dua hari, dokumen langsung jadi. Hanya saja, kadang-kadang pengusaha ada yang meminta tolong agar proses lebih dipercepat atau terjadi kurang komunikasi. Hal itu membuat terjadi kesalahpahaman terkait waktu pengurusan dokumen. Misalnya, merasa syarat belum terpenuhi maupun belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Padahal, syarat sudah sah dan dokumen perizinan telah dikeluarkan,” paparnya.

Untuk perizinan bagi usaha jasa konstruksi, kata dia, sangat penting. Sebab, berkaitan dengan proses lelang dan pembangunan yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Untuk itu, penerbitan IUJK menjadi hal yang benar-benar harus dimiliki setiap pengusaha jasa konstruksi.

”Kami siap menerima masukan, saran, dan kritik dari masyarakat. Misalnya, bila terjadi pelayanan yang terlalu lama atau bertele-tele,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Gapensi Kota Semarang, Devri Alfiandy mengatakan, hingga saat ini telah ada sebanyak 500 anggota jasa konstruksi yang tergabung dalam organisasi tersebut.

Dia mengapresiasi kehadiran IUJK Online Mandiri. Hal itu dinilai mampu membantu mempercepat proses perizinan usaha jasa konstruksi di Kota Semarang.

”IUJK Online Mandiri merupakan terobosan yang bagus karena mempercepat keluarnya dokumen sah. Bagi kami, ini layaknya sebuah SIM yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi. Mereka yang tidak punya IUJK akan dianggap melanggar aturan,” ungkapnya.

Terkait tingkat keselamatan kerja, pihaknya terus berusaha untuk berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Program yang ada, kata dia, sebenarnya hanya meneruskan dari program sebelumnya dalam usaha jasa konstruksi.

”Ini merupakan kelanjutan dari Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Kami hanya berusaha taat aturan, dengan cara mengikuti regulasi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda, Suwilwan Rachmat mengatakan, pihaknya merupakan lembaga resmi yang mendapatkan amanah dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Berkaitan dengan jasa konstruksi, maka setiap proyek yang memerkerjakan buruh atau pekerja harus mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.

”Jadi para kontraktor atau pemilik proyek tidak perlu memikirkan lagi setelah telah mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Di sini negara telah hadir dalam memberi perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, baik yang menimbulkan kecacatan maupun kematian. Risiko kecelakaan kerja yang harus ditangani rumah sakit, seperti pembiayaan akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Adapun pelaksanaannya di Kota Semarang, Suwilwan Rachmat mengaku, Pemkot telah mengimbau kepada kontraktor agar mendaftarkan atau melaporkan proyeknya pada awal pekerjaan. Hal tersebut sudah berlangsung dengan baik.

”Hari pertama ada tukang yang telah bekerja, maka perlindungan harus langsung sudah berjalan. Jika tidak seperti itu, bila terjadi kecelakaan kerja maka risikonya tidak bisa langsung ditanggung atau ditangani karena belum terdaftar. Walaupun itu nantinya juga harus dilaporkan, karena menjadi tanggung jawab perusahaan,” terangnya.(ary-22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *