Menkopolhukam: Perpolitikan di Indonesia Dinamis

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengatakan, perpolitikan di Indonesia berlangsung sangat dinamis. Artinya, tidak ada koalisi atau oposisi partai politik yang linier dan permanen dari pusat hingga ke daerah-daerah.  

“Misalnya, PAN dengan PKS di atas tidak cocok, tapi di daerah ternyata bergabung. PDI Perjuangan dengan PKS di pusat menjadi oposisi, tapi di daerah menjadi koalisi. Ini bagus karena tidak ada koalisi atau oposisi yang permanen,” kata Mahfud dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal.  

Oleh karena itu, lanjutnya, di dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung pada Desember tahun ini, tidak ada pengelompokkan ideologis antara golongan sekuler, Islam, dan nasionalis. Kini, kata Mahfud, Pilkada di daerah semua saling bercampur.  

“Ini bagus dalam perkembangan ideologi kita. Tidak ada lagi kotak-kotak ideologis yang sekarang dipertentangkan. Sehingga kotak-kotak ideologis itu berlangsung singkat. Hanya pada kontestasi politik nasional seperti Pilpres dan itu akan selesai dengan sendirinya saat Pilpres juga usai” jelas menteri asal Madura ini.  

Selain itu, Mahfud mengungkapkan juga soal fenomena nepotisme yang kerap berlangsung dalam kontestasi politik di negeri ini. Menurutnya, sebagian masyarakat Indonesia memang tidak suka dengan nepotisme, karena politik nepotisme tidak bagus.  

“Tetapi saya katakan, sampai saat ini tidak ada jalan hukum atau jalan konstitusi yang melarang orang untuk mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun. Di belahan dunia mana pun, tidak ada larangan bagi seseorang untuk mencalonkan diri hanya karena kakaknya pernah menjadi kepala daerah,” ungkap Mahfud.  

Ia bercerita, pernah di dalam satu Pilkada di Bangkalan, Madura, seseorang mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah yang kakaknya pada periode sebelumnya pernah menjabat sebagai bupati di sana.  

“Oleh karena itu, jangan tuduh saya ini nepotisme. Tapi saya mencalonkan diri justru ketika kakak saya memerintah waktu itu, kinerjanya tidak baik. Saya sebagai adiknya ingin mencalonkan diri agar menjadi lebih baik, dan ini bukan karena nepotisme,” kata Mahfud menirukan ungkapan si calon Bupati itu.  

Guru Besar Tata Hukum Negara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menjelaskan bahwa tidak selamanya nepotisme itu buruk. Terlepas dari itu, ia menegaskan, bahwa belum ada jalan hukum yang bisa melarang orang untuk melakukan nepotisme.   

“Mudah-mudahan soal hukum untuk melarang nepotisme itu bisa ada yang mengusulkan,” ungkap Pakar Hukum Tata Negara yang pernah mondok di Pondok Pesantren Al-Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura, Jawa Timur ini. (nu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort