xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com

Mengaku Ikhlas, Tapi Nyatanya Menggugat Sampai 4 Kali

JAKARTA – Ketua Harian Halal Institute, SJ. Arifin, dalam diskusi polemik di Radio MNC Trijaya FM, Sabtu (8/8/2020), menyampaikan bahwa transisi Jaminan Produk Halal dari sifatnya sukarela (voluntary) ke wajib  (mandatory) membutuhkan kesiapan dan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

“Merujuk kepada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menyebut adanya 2 (dua) stakeholder yakni Pemerintah/BPJPH dan MUI, semua harus menunjukkan kesiapan. BPJPH harus siap menyelenggarakan JPH dan MUI juga harus siap, ikhlas melepas kewenangan menerbitkan sertifikasi halal. Jangan hanya satu pihak yang dituntut. MUI misalnya, benarkah siap melepas dengan ikhlas sesuai yang dinyatakan? Kalau siap ikhlas melepas mengapa sampai 4 kali melakukan gugatan hukum, ini kan menunjukkan situasi batin dari MUI sendiri” kata Arifin.

Dia menambahkan, MUI atau pihak-pihak yang terasosiasi dengan MUI memang 4 (empat) kali melakukan gugatan hukum. Pertama Judicial Review (JR) PP No.31 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2019, kedua JR terhadap UU No.33 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Agustus 2019. 

“Ketiga gugatan perdata ke BPJPH karena mengesahkan LPH Sucofindo, dan terakhir gugatan PTUN ke BPJPH tanggal 3 Juli 2020 atas persoalan yang sama. Situasi kebatinan ketidakikhlasan MUI melepas sertifikasi halal ini yang melatari semua gugatan,” kata Arifin saat diwawancara usai acara diskusi

Karena itu Arifin menghimbau agar semua pihak melakukan evaluasi diri. Lalu bekerjasama dengan baik demi terwujudnya jaminan produk halal sesuai amanah UU.

“Masing-masing evaluasi diri lagi. Juga jangan hanya menyalahkan pihak lain, salahkan orang lain, saat orang itu tidak ada di forum. Ini kan ghibbah namanya. Kita orang beragama kok malah memperlihatkan ghibbah di ruang publik. Tidak akan selesai ini urusan kalau caranya begitu” tegas Arifin. 

Apalagi faktanya, lanjut Arifin urusan halal ini, dan seluruh masalah keagamaan adalah di bawah koordinasi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang notabene juga masih Ketua MUI. 

“Kalau dari tadi yang terjadi ghibbah menyinggung soal nahkoda BPJPH, mengapa kita tidak bicara atasannya lagi. Wakil Presiden adalah Ketua MUI juga, dan paham soal halal. Wapres ibaratnya adalah Super Nahkoda. Mengapa sampai ada kesulitan komunikasi dan koordinasi. Super Nahkoda nya ya jangan lepas tangan, dan malah meminta pihak lain untuk  memediasi BPJPH dan MUI. Ini kan aneh namanya,”  pungkas dia. (wws/67)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

izmir escort
istanbul escort ilanlari istanbul escort istanbul escort bayanlarla sevgili tadinda etkilesimler. istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort hizmeti icin ideal web sitesi.