Menakar Penundaan Pilkada

Oleh Mohammad Agung Ridlo

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) cemas Indonesia akan menjadi episentrum penyebaran Covid- 19 di dunia, di mana kasus pandemi ini di Tanah Air terus melonjak. Kematian ratusan dokter dan tenaga kesehatan selama pandemi virus korona turut menambah pekerjaan besar bagi IDI untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan yang proporsional.

Dokter yang meninggal terpapar Covid-19 sampai saat ini mencapai 117 orang. Para dokter tersebut tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Angka kematian dokter yang semakin cepat dan tajam ini menunjukkan masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan yang diserukan oleh para tenaga kesehatan dan pemerintah. Ketaatan sebagian besar masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sesuai protokol kesehatan masih perlu dipertanyakan.

Sementara itu, tidak lama lagi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan segera dilaksanakan. Jika masyarakat abai terhadap protokol kesehatan, maka potensi peningkatan infeksi virus korona atau Covid-19 dalam kontestasi pilkada serentak 2020 sangat tinggi.

Saat pilkada dikhawatirkan kasus positif covid-19 akan semakin menyebar dan terbentuk klaster pilkada. Covid-19 akan menginfeksi tim kampanye, masyarakat pemilih, pasangan calon (paslon) kepala daerah maupun penyelenggara pilkada.

Pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada serentak di sejumlah daerah mau tak mau harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Pemerintah hendaknya waspada dan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat berdampak buruk dan dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan keselamatan rakyat keseluruhan.

Untuk itu, menyarankan kepada pemerintah agar menunda perhelatan agenda konstitusional atau dimundurkannya pilkada serentak ini sah-sah saja. Dalam Undang- Undang (UU) Pemilu/Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), penundaan itu bisa dilakukan andai terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang menyebabkan kegentingan yang memaksa dan mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaran pemilu tidak dapat dilaksanakan. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan jika pilkada serentak ditunda atau dimundurkan waktunya.

Kekosongan Kepala Daerah

Pertama, jika pilkada ditunda tentu bisa berdampak pada mandeknya kepemerintahan di 208 daerah yang telah dijadwalkan pemilihan pimpinan kepala daerah. Akan terdapat kekosongan posisi kepala daerah yang mayoritas masa jabatannya berakhir pada pertengahan Februari 2021.

Namun daerah akan dipimpin oleh pejabat sementara (pelaksana tugas), dan tentu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mampu memilih, menunjuk, dan menempatkan pejabat-pejabat terbaik, mumpuni, profesional, punya kapasitas, dan amanah dapat memegang posisi kepemimpinan selama masa peralihan tersebut.

Kelemahannya, dikhawatirkan pejabat sementara kepala daerah tidak bisa mengambil keputusan strategis, tidak memiliki kekuatan maksimal dalam mekanisme politik, konsekuensinya tentu akan mengganggu ritme penyelenggaraan pemerintah di daerah dan mengakibatkan kebijakan dan program daerah yang terhambat dalam pelaksanaannya.

Kedua, jika pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, maka perlu dipertimbangkan bahwa suara rakyat saat ini tampaknya sudah kurang tertarik dengan politik, dukung-mendukung paslon kepala daerah, suara rakyat pemilih perlahan tergerus oleh badai pandemi Covid-19 yang seakan tidak berujung (the endless problems,) serta dampak ekonomi yang berkepanjangan.

Hasilnya sudah bisa dipastikan suara rakyat tidak akan maksimal. Ketiga, jika pelaksanaan Pilkada serentak ditunda dan akan dilaksanakan jika Covid-19 sudah dapat dikendalikan, maka pemerintah (presiden) perlu membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai penundaan pelaksanaan pilkada serentak, demi menjaga pelaksanaan pilkada yang demokratis, berkualitas, serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Perpu disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pertanyaannya, apakah badai pandemi Covid- 19 ini merupakan sesuatu “kegentingan yang memaksa”? Perpu akan dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), apakah kegentingan yang memaksa tersebut benar-benar terjadi atau akan terjadi. Persetujuan DPR menjadi sangat penting karena DPR-lah yang memiliki kekuasaan legislatif, dan yang secara obyektif menilai ada tidaknya kegentingan yang memaksa tersebut. Persetujuan DPR ini hendaknya dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan (menolak). Jadi yang menafsirkan suatu kegentingan memaksa itu adalah dari subyektifitas presiden.

Keempat, KPU perlu mengubah keputusan mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan menyusun kembali tahapan lanjutan setelah dilakukan penundaan. Kelima, KPU hendaknya sudah memikirkan, mempertimbangkan dan memilih sistem pemungutan suara, apakah akan menggelar pilkada dengan sistem yang lebih modern melalui pemungutan suara secara online?

Atau akan tetap melaksanakan pilkada secara offline digelar sesuai tahapan? Keenam, Jika pilkada ditunda tentu akan berpengaruh pada kandidat yang sudah menyusun strategi dan agenda kerja pemenangan. Paslon tunggal yang sudah merasa unggul dan akan menjadi pemenang, tentu merasa dirugikan dengan adanya penundaan pilkada.

Selanjutnya bisa juga akan terjadi perubahan konstelasi politik, perubahan koalisi partai politik (parpol) dalam menentukan paslon. Akan muncul paslonpaslon baru kepala daerah yang akan berlaga dan bertarung di pilkada. Tentu ini akan menjadi ajang menggeliatnya kembali pesta demokrasi. Penyelenggara pilkada, yaitu KPU dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota harus segera bergerak dan memastikan pilkada serentak tetap dilaksanakan atau ditunda. Pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi ini memang sangat berat dilakukan.

Namun demikian perlu diperhatikan, situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan tahapan penyelenggaran pemilu untuk dapat dilaksanakan, sebagai akibat terjadinya gangguan bencana penyebaran Covid-19 yang tidak kunjung usai. Apalah artinya proses politik di tengah ancaman kesehatan rakyat. Tak perlu pula harus grusa-grusu melakukan pilkada serentak di tengah ketakutan masyarakat atas bencana penyebaran wabah virus saat ini.

Sejatinya, bencana Covid- 19 ini bisa dikatakan musibah dan bisa juga menjadi berkah kalau dipelajari dengan baik dan diambil hikmahnya. Pandemi ini tidak akan pernah berakhir apabila tidak disertai peran serta semua elemen masyarakat. Pemerintah Indonesia perlu bersabar, jangan biarkan rakyat menjadi korban yang seharusnya menikmati pembangunan dari pemimpin yang telah dipilihnya. (46)

Dr Ir Mohammad Agung Ridlo MT, dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Unissula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort