Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana / Istimewa
- Politik

Membebani, UNHCR Harus Keluar

JAKARTA – Permasalahan para calon pengungsi dan pencari suaka yang dipindahkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta ke kawasan Kalideres, harus disikapi oleh Pemerintah Indonesia.

“Yakni dengan meminta Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), untuk memindahkan kantornya keluar dari Jakarta,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Sabtu (13/7).

Menurutnya, langkah kongkrit berikutnya dalam waktu dekat adalah pemerintah pusat harus mencarikan pulau kosong untuk UNHCR memproses para calon pengungsi. Pulau itu berfungsi seperti Pulau Galang di zaman manusia perahu asal Vietnam.

“Infrastuktur pulau tersebut harus dibiayai oleh UNHCR dan masyarakat internasional. Selanjutnya, pemerintah pusat meminta UNHCR dalam waktu tertentu untuk mengalihkan kegiatannya keluar dari Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah juga harus mensosialisasikan kepada publik Indonesia. Khususnya terkait permasalahan calon pengungsi.
 “Hal itu agar publik tidak hanya melihat sisi kemanusiaan dari calon pengungsi. Bila publik hanya melihat sisi kemanusiaan, maka ke depan pemerintah justru harus menghadapi kemarahan publiknya sendiri,” tandasnya.

Padahal, kata dia, hal itu merupakan masalah UNHCR dan masyarakat internasional. Para calon pengungsi dan pencari suaka berbondong-bondong masuk Indonesia dari Timur Tengah dan Afrika, karena ingin ke kantor UNHCR.

“Alasan yang sering disampaikan adalah konflik di negara asal. Atau mereka berpindah agama yang berkonsekuensi hukuman yang berat di negaranya,” ucap Hikmahanto.

Lebih Baik Padahal, kebanyakan motif mereka adalah mencari penghidupan yang lebih baik di negara-negara yang telah mapan. Kantor UNHCR Jakarta bertugas untuk men-screen dan mem-verifikasi apakah calon pengungsi bisa diterima sebagai pengungsi.

“Proses tersebut memakan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Disamping itu, tugas UNHCR adalah mencari negara ketiga yang menerima pengungsi untuk mencari suaka,” paparnya.

Saat ini, lanjutnya, negara ketiga seperti Australia, negara-negara di Eropa bahkan Amerika Serikat sudah sangat membatasi jumlah pencari suaka. Akibatnya, saat ini terjadi penumpukkan calon pengungsi dan ke depannya akan terus bertambah.

“Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah pusat tidak seharusnya membebani pemerintah daerah. Hal itu karena pemda punya banyak keterbatasan,” imbuhnya.

“Tidak seharusnya anggaran pemda untuk mengentaskan kemiskinan warga daerah, justru digunakan untuk para calon pengungsi. Mereka tidak produktif, karena sehari-hari tidak bekerja dan justru menjadi beban pemda,” tukasnya.(H28)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *