Marwan Jafar: Dorong Dibentuk Pansus Jiwasraya di DPR.

JAKARTA, Suaramerdeka.News— Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, mendorong agar segera dibentuk panitia khusus (Pansus) DPR terkait kasus asuransi Jiwasraya.

Adanya dugaan korupsi yang terjadi di salah satu BUMN ini harus diperkuat dengan upaya politik, dengan harapan dapat mempercepat proses penyelesaian masalah.

“Pansus Jiwasraya ini hadir karena adanya masyarakat yang menjadi korban dari asuransi Jiwasraya. Jadi rasanya tidak cukup secara hukum saja untuk menyelesaikannya, perlu didorong juga secara politik agar pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi masalah ini,” kata Marwan yang juga menjadi anggota Komisi VI DPR RI di Jakarta, Sabtu (7/12) pagi.

Sebagaimana diketahui pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menemukan adanya dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk periode 2014-2018.

Dugaan tindak korupsi ini dilakukan melalui produk Bancassurance dan Aliansi Strategis yang menyebabkan kerugian hingga Rp 13,74 triliun per September 2019.

Alasan lain mengapa langkah politik perlu dilakukan untuk mengatasi kasus Jiwasraya ini, imbuh Marwan, karena perusahaan plat merah ini memiliki rekam jejak yang sangat bersejarah.

Jiwasraya tercatat sebagai perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang dibangun pada 31 Desember 1859. Namun perusahaan yang didirikan Belanda, yang pada saat itu masih bernama Nederlandsch-Indische Levensverzekerings en Lijfrente Maatschappij, akhirnya dinasionalisasi pemerintah Indonesia via program Indonesianisasi perekonomian Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958.

“Jadi permasalahan Jiwasraya ini melibatkan juga rasa nasionalisme kebangsaan kita. Artinya, dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah ini maka dukungan secara politik akan sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Marwan menambahkan pembentukan Pansus Jiwasraya ini nantinya sejalan juga dengan sejumlah terobosan yang telah dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Selain itu, ia pun mendukung keinginan Menteri BUMN yang meminta payung hukum terhadap undang undang asuransi di Indonesia.

“Kita siap menyambutnya,” pungkasnya. (Bb-69).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *