Mandiri Pangan di Tengah Pandemi

Oleh Mohammad Agung R

KONDISI keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menyokong kehidupan masyarakat. Hal ini berimbas sangat besar pada sektor pertanian di perdesaan, yang semestinya sektor ini menjadi andalan dan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Pemerintah hendaknya mengerti kondisi eksisting yang membahayakan kehidupan masyarakat, mengamati dinamika sosial ekonomis mayarakat, membantu masyarakat desa mengenal dan menentukan kebutuhan-kebutuhannya sendiri, serta menemukan faktor yang menghambat pembangunan ekonomi perdesaan.

Dalam menghadapi tantangan dalam tuntutan lingkungan strategis, baik regional, nasional, maupun global, maka pemerintah perlu mencanangkan strategi pembangunan nasional dengan pendekatan sektoral dan regional, menginstruksikan departemendepartemen membuat rencana pembangunan perdesaan untuk membangun ketahanan pangan.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi.

Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang

. Salah satu strategi membangun ketahanan pangan adalah dengan membangun pertanian dengan pendekatan perwilayahan atau mengembangkan sistem usaha agribisnis dengan mensinergikan pendekatan wilayah, yaitu dengan konsep agropolitan district.

Konsep agropolitan district (kota dengan basis ekonomi pertanian) merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan perdesaan, sehingga pembangunan tidak lagi bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan yang biasanya terletak di pusat-pusat kota.

Dengan kata lain agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) daerah wilayah sekitarnya.

Agropolitan District Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam membangun pertanian dengan pendekatan perwilayahan dengan konsep agropolitan district? Pertama, mengembangkan pertanian pada kawasan yang strategis dalam lingkup budidaya (on farm) dan mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta akan memberikan spread effect terhadap wilayah hiterland.

Artinya, pengembangan aktivitas pertanian pada suatu kawasan perlu dipersiapkan dengan matang, memperhatikan keterkaitan aktivitas pertanian yang akan dikembangkan dengan aktivitas lainnya. Kedua, Mengembangkan agribisnis (industri pertanian) dengan konsep memperbanyak mata rantai keterkaitan ke hulu/belakang dan ke hilir/depan (backward linkage dan forward linkage).

Dengan kata lain, backward linkage adalah kegiatan sektor unggulan yang merupakan pengembangan suatu industri dan menyebabkan pertumbuhan industri- industri lainnya seperti menyediakan input (bahan baku) bagi industri tersebut, pengadaan sarana produksi pertanian, mendorong penyiapan sumber daya manusia pertanian, sarana pendidikan pertanian dan lain sebagainya.

Sedangkan keterkaitan ke hilir/depan atau forward linkage merupakan kegiatan di mana sektor unggulan tersebut mampu mendorong sektor lain supaya lebih berkembang. Dengan kata lain, forward linkage sebuah keterkaitan yang terjadi ketika barang produksi dari suatu industri digunakan sebagai bahan baku bagi industri yang lain, seperti setelah panen/pengolahan berbagai produk primer dan pemasaran.

Ketiga, pengembangan kawasan agropolitan tentu memperhatikan karakteristik fisik dasar, karakteristik kawasan potensial agribisnis, potensi sosial dan ekonomi terkait dengan persebaran kegiatan industri serta infrastruktur (potensi dan masalah prasarana dan sarana pendukung), serta penguasaan teknologi dan pembiayaan.

Dengan kata lain, pengembangan kawasan agropolitan di perdesaan adalah dengan menyediakan sarana produksi, bibit unggul, penggunaan pupuk yang berimbang, memperlancar pengairan, meningkatkan manajemen budidaya dan mengucurkan kredit usaha tani bagi masyarakatnya. Keempat, menyiapkan kebutuhan prasarana dan sarana perdesaan (seperti jaringan jalan, air bersih dan sebagainya) yang mampu mendukung berkembangnya sektor pertanian.

Kelima, konsep agribisnis adalah pengembangan dengan sudut pandang manajeman linkage antara backward dan forward dengan harapan dapat mengajak petani dari manajemen subsistence menuju ke manajemen commercial, sehingga ke depan akan terwujud entrepreneur-entrepreneur yang percaya diri dengan komoditas produk pengembangan pertanian yang semakin bervariasi dan berkualitas.

Keenam, pengembangan kemandirian pangan tentu akan mengurangi kesenjangan desakota. Mengurangi gap antara pendapatan masyarakat desa dengan masyarakat kota, mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya, yang pasti hal itu akan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif dari desa ke kota.

Ketujuh, pengembangan kawasan agropolitan diharapkan menjadi pendukung dalam memperoleh platform daya saing daerah sehingga mampu meningkatkan investasi dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Dalam membangun ketahanan pangan, pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk turut berpartisipasi membangun ketahanan pangan. Pemerintah daerah ditugasi untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik di dalam wilayahnya maupun wilayah hiterland.

Artinya, pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah perkotaan terdekat (Rural, Urban Development Linkage). Dengan demikian, peran pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam strategi membangun ketahanan pangan. Pemerintah daerah dengan pola desentralisasi kebijakan diterapkannya otonomi wilayah.

Oleh karenanya, maka pemerintah daerah hendaknya juga menyediakan bantuan teknis dan material maupun keuangan unntuk mendorong masyarakat dan swasta dalam pengembangan ketahanan pangan, baik melalui pemberdayaan kelembagaan lokal seperti lumbung desa dan peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan pangan. Dengan kata lain, masyarakat bisa dikatakan mandiri pangan apabila telah dapat menentukan dan melakukan kegiatan pembangunan ketahanan pangan sampai tingkat rumah tangga/individu. (46)

— Dr Ir Mohammad Agung Ridlo MT, dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Unissula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort