SAMPAIKAN ADUAN : Kelompok masyarakat menyampaikan aduan dugaan pelanggaran hukum kunjungan kerja DPRD Purworejo, di Mapolres, Selasa (10/9). (33)
- Politik

Kunker DPRD Dilaporkan ke Polisi

PURWOREJO, Suarmaerdeka.news – Agenda kunjungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah wakil rakyat diperkarakan oleh oleh kelompok masyarakat. Hal itu lantaran kegiatan tersebut dinilai melanggar aturan.

”Kami mengadukan ke polisi terkait kunjungan kerja anggota Dewan ke luar kota, karena seharusnya selama pimpinan Dewan definitif belum terbentuk, kunjungan kerja belum bisa dilakukan,” kata Haryanto Je, didampingi puluhan anggota masyarakat di Mapolres Purworejo, Selasa (10/9).

Menurutnya, terdapat regulasi berupa surat penjelasan pelaksanaan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri tertanggal 3 September 2019 yang melarang adanya kunjungan kerja sebelum pimpinan ditetapkan secara definitif.

Dalam hal ini, lanjut Haryanto Je, unsur yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan DPRD Purworejo, karena telah menggunakan kewenangan yang keliru. Di antaranya dengan mengagendakan kunjungan kerja berserta penganggarannya.

”Kami mendengar ada tiga kali kunjungan kerja DPRD. Jumlahnya 17 orang yang ikut. Satu orangnya mendapat pagu anggaran Rp 15 juta dalam setiap kali kunjungan. Kalau ditotal ada uang lebih dari Rp 700 juta yang dipakai untuk kunjungan tersebut,” tandasnya.

Haryanto Je menjelaskan, jika kunjungan kerja ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan, maka ada potensi kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian pimpinan DPRD yang telah mengagendakan kunjungan kerja tersebut.

Karena ada potensi merugikan keuangan negara, kami atas nama masyarakat mengadukan ini ke polisi dan berharap polisi dapat menindaklanjutinya. Dalam aduan ini juga kami tidak menuduh, tetapi ingin meminta penjelasan dari semua pihak,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Sementara DPRD Purworejo, Dion Agasi Setyabudi menyangkal telah bertindak melampaui kewenangannya. Ia juga memastikan kunjungan kerja yang dilakukan juga tidak melanggar aturan yang berlaku.

”Memang ada tiga kali kunjungan kerja, tetapi saya pastikan kegiatan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penjelasan surat Kemendagri juga mengatur tentang pembiayaan kunjungan kerja, jadi tidak benar kalau kami dituduh tidak mengindahkannya,” katanya.

Terkait dengan pagu anggaran yang disebut Rp 15 Juta per orang per kunjungan kerja, Dion juga tegas membantahnya. Menurutnya, besaran anggaran kunjungan kerja sudah diatur dan tidak menyentuh angka sebesar itu.

Kendati demikian, kata Dion, DPRD Purworejo bersedia menjelaskan kesalahpahaman ini kepada pihak pengadu, supaya ada titik temu antara masyarakat dan anggota Dewan menyangkut aktivitas DPRD beserta penganggarannya.

Kasatreskrim Purworejo, AKP Haryo Seto Liestiawan, mengatakan, akan mengakomodasi aduan yang dibuat masyarakat terkait kunjungan kerja DPRD Purworejo yang dinilai melanggar hukum tersebut. ”Kami sudah terima dan akan kami dalami,” singkatnya.(shp-33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *