DISKUSI : KPU menggelar program evaluasi kerja bersama berbagai kalangan kemarin. (26)
- Politik

KPU Wonosobo Gelar Evaluasi

WONOSOBO, Suaramerdeka.news –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonosobo terus berbenah meningkatkan kualitas sebagai penyelenggara pesta demokrasi.

Evaluasi dilakukan sebagai acuan dalam mengambil tindakan supaya pilkada serentak tahun 2020 mendatang berjalan lebih baik. KPU, dalam forum itu juga mengundang pihak polres, satpol PP, bawaslu, perwakilan partai, dan perwakilan KPPS, kemarin.

Ketua KPU Azma Khozin mengatakan dengan adanya evaluasi bersama para petugas pelaksana demokrasi diinginkan bisa mengurai secara jelas berbagai persoalan yang terjadi pada pilkada dan pilpres lalu.

“Hasil dari evaluasi ini diharapkan mendapat sesuatu sehingga akan kami implementasikan kepada kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati pada september tahun 2020 mendatang,” ungkapnya.

Dikatakannya pemilihan bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan pada 23 September tahun 2020. Keinginannya pada pelaksanaan pilkada mendatang terdapat perbedaan dari segi regulasi, penjadwalan sampai dengan pelaksanaan kampanye.

“Kampanye merupakan tahapan yang paling penting. Atau juga tahapan yang paling krusial dalam proses pemilihan umum,” kata Khozin.

Dia pun menekankan pada masyarakat untuk tidak lagi tertuju kepada demokrasi yang materialistis sehingga bermuara kepada politik uang. Pada prinsipnya demokrasi yang berjalan harus tetap berorientasi kepada hakiki demokrasi.

Amirudin Komisioner KPU juga mengatakan terkait evaluasi yang dilakukan adalah tahapan menerima masukan dari semua pihak yang terkait pemilu ataupun kampanye.

Apapun masukan yang diperoleh akan di dokumentasikan yang kemudian menjadi basis pijakan KPU merencanakan tahapan yang selanjutnya.

Untuk pilkada tahun 2020 mendatang relatif kita sudah siapkan mulai tahun ini,” ungkap Amirudin.

Terkait honorer saksi dan linmas ia mengatakan bahwa untuk honorer saksi pihaknya tidak bertanggung jawab atas besarnya honor yang diberikan dikarenakan untuk honor saksi tersebut dibawah naungan partai saksi tersebut. Sedangkan untuk upah atau honor linmas dikiranya dengan upah dengan besaran berkisar Rp 450.000 tersebut dianggap sudah sesuai dengan pekerjaannya. ” Untuk linmas ada indeks tersendiri, dan saya rasa sudah sesuai dan layak antara pekerjaan dan upahnya,” ungkap Amiruddin.

Dikatakan Amirudin pada pemilihan umum presiden dan calon legislatif 2019 kemarin dijadikannya dasar sebagai evaluasi. Dengan banyaknya petugas kpps yang kelelahan dengan serentaknya 5 jenis pemilihan umum yang dijadikan satu hingga terdapat 1 petugas yang meninggal di Kabupaten Wonosobo diakui akan dijadikan dasar dalam proses pemilihan umum yang akan datang. “Serentaknya bisa jadi besok pada pelaksanaannya terdapat dua tahapan, yaitu tahapan serentak legislatif dan serentak eksekutif, atau juga serentak nasional dan serentak lokal, sehingga petugas tidak terlalu banyak tugas bersamaan,” pungkas Amirudin.(Kim-26)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *