KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Suap PT KCN dengan KSOP V Marunda

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut kasus dugaan suap dan korupsi yang dilakukan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan KSOP V Marunda/Dirjen Pelabuhan. Desakan itu disampaikan para mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara (AMPUN) saat berunjuk rasa didepan Gedung KPK Jakarta, Jumat (29/11).

Para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan tangkap pelaku suap dan selamatkan aset negara. Mereka datang untuk mendesak KPK segera menangkap beberapa orang yang patut diduga melakukan korupsi, suap dan gratifikasi, yang tertuang jelas dalam buku besar ‘mutasi pengeluaran’ PT. KCN.

Kordinator Aksi, Rusman, yang juga Koordinator Ketua BEM Se-Bekasi ini, meminta KPK menangkap pelaku korupsi dan suap. Dimana para terduga merugikan negara akibat perjanjian konsesi yang dilakukan oleh PT. KCN dengan KSOP V Marunda/Dirjen Pelabuhan.

“Kami Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara mendesak KPK menangkap Direktur Utama PT. KCN, Widodo Setiadi dan mantan Kepala KSOP V Marunda yang terbukti melakukan suap dan gratifikasi. Dimana sebagai bukti yang tertuang jelas dalam buku besar ‘mutasi pengeluaran’ PT. KCN dengan bukti cek dan rekening koran. Hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada tanda terima,” teriak Rusman dalam orasinya.

Rifky yang merupakan Jendral Lapangan aksi ini juga mendesak KPK memanggil Ahmad Khusyairi Direktur Keuangan PT. KCN. Menurut dia, agar semua transaksi ilegal dalam buku besar ‘mutasi pengeluaran” PT. KCN dapat dibongkar, sehingga KPK dapat segera menahan Widodo Setiadi, Suryanto, dan Heri Purwanto.

“Pastinya KPK tahu data dan permasalahan di Marunda ini. Oleh karena itu, KPK harus panggil dan periksa Ahmad Kusyairi direktur Keuangan PT.KCN agar semua suap dan gratifikasi terungukap,” tegas Rifky.

Lebih lanjut, Rifky menjelaskan bahwa kasus di marunda ini, merupakan hasil dari kongkalikong kakak beradik yaitu Wardono Asnim sebagai Dirut PT.KTU dan Widodo Setiadi yang merupakan Dirut PT. KCN. Sehingga kata Rifky, negara kehilangan aset dan mengalami kerugian triliunan rupiah.

Pihaknya juga meminta KPK menangkap Dirut PT. KTU Wardono Asnim, karena telah melakukan perjanjian bersama PT. KCN yang mengabaikan ketentuan Anggaran Dasar PT.KCN. Yang dalam hal ini tidak meminta persetujuan RUPS, sehingga negara kehilangan aset dan mengalami kerugian sebesar Rp.1.820.949.800.000.

Selanjutnya, diterangkan Rifky bahwa, berdasar buku besar ‘mutasi pengeluaran’ PT. KCN dan rekening koran diketahui pengeluaran PT. KCN untuk Suryanto adalah Rp. 1.268.400.000. Sementara untuk Heri Purwanto adalah Rp.1.541.000.000. dan semua itu bisa di cek melalui Margono dan Hasan.

“Sudah jelas bukti-buktinya, mau apa lagi. KPK harus segera mengusut tuntas dan menangkap para terduga pelaku, agar tidak kabur dan menghilangkan barang bukti,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, beberapa demonstran juga membakar spanduk foto Direktur PT. KCN di depan gedung KPK. Para demonstran berteriak sambil membakar foto tersebut.

“Pembakaran gambar Direktur PT. KCN ini merupakan perlawanan terhadap korupsi. Kami masyarakat Indonesia menolak praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat,” tegasnya. (ami/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *