Komisi B Desak Penambahan Anggaran Pertanian

PIMPIN KUNJUNGAN KERJA: Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto (kiri) memimpin kunjungan kerja di Kementerian Pertanian.

SEMARANG – Komisi B DPRD Jateng menyoroti program-program kerja di bidang pertanian. Selama ini, anggaran untuk pertanian dinilai cenderung minim dan belum menjadi prioritas.
Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto, mengatakan dari tahun ke tahun ada kecenderungan menurunnya potensi anggaran di bidang pertanian. Padahal, pertanian merupakan urusan pokok. Selain Jawa Tengah menjadi tulang unggung pangan nasional, sebagian besar petani juga menyumbang angka kemiskinan.
“Dari tahun ke tahun (anggaran kecenderungannya menurun). Belum jadi prioritas,” kata Sumanto, Kamis (17/10).
Masih mengenai kebijakan, anggota Komisi B Syarif Abdillah menyoroti konsistensi dari program-program yang dijalankan. Inkonsisitennya program menjadikan pertanian kurang menarik untuk digeluti, terutama bagi generasi muda dan milenial.
“Pertanian merupakan persoalan sistemik. Dari dulu hingga sekarang masih sama masalahnya, meski sudah ada blue print pembangunan di bidang pertanian. Namun tanpa konsistensi dalam menjalankan program maka tidak akan menarik pertanian itu, tidak bisa substansif,” keluh legislator PKB dari daerah pemilihan Jateng XI tersebut.
Sinkronisasi
Untuk itu, pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta, beberapa waktu lalu. Tujuannya, melakukan sinkronisasi program di bidang pertanian antara pusat dan provinsi.
“Kami ke Jakarta untuk mengetahui program-program apa saja dari Kementerian Pertanian untuk Jawa Tengah. Saya melihat urusan anggaran pertanian masih menjadi urusan pilihan belum menjadi urusan wajib sehingga cenderung (anggaran) makin turun,” ungkap Sumanto yang merupakan politikus PDIP dari daerah pemilihan Jateng IV itu.
Anggota Komisi B asal daerah pemilihan Jateng VII, Kadarwati, menanyakan perihal ketersediaan bantuan bibit untuk petani di daerah rawan bencana. Jawa Tengah merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Turut disinggung pula kebijakan impor komoditas pertanian. Politikus perempuan dari PDIP itu mendesak agar kebijakan pemerintah lebih berpihak terhadap petani. Jika sebaliknya petani akan sangat tertekan. (Adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *