KMA No 982, Fenomena Gunung Es Yang Tenggelamkan Auditor Halal dan LPH Baru

JAKARTA – Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal memicu polemik seminggu terakhir, padahal peraturan tersebut terbit sejak 12 November 2019 namun dihinggapi banyak rahasia hingga luput dari perhatian publik hampir sebulan. 

Menurut Ketua Harian Halal Institute SJ Arifin, KMA No. 982 disinyalir mengembalikan monopoli MUI dalam layanan sertifikasi halal. Maka dia meminta KMA No. 982 harus dicermati lebih serius oleh publik. 

“Salah satu yang penting dicermati publik adalah mengenai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan profesi Auditor Halal yang bertugas memeriksa kehalalan produk. Dengan sistem mandatory yang dikukuhkan melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kebutuhan tenaga Auditor Halal bisa mencapai puluhan ribu orang. Setiap LPH wajib mempekerjakan minimal 3 orang auditor halal sebagai salah satu syarat akreditasi LPH. Sedangkan auditor halal wajib lulus diklat yang diselenggarakan BPJPH Kementerian Agama dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan MUI,” kata Arifin dalam pernyataan persnya Sabtu (7/12/2019).

Hingga saat ini belum ada satupun LPH yang terakreditasi, kecuali LPH milik MUI (LPPOM MUI) yang sudah menjalankan peran memeriksa halal selama puluhan tahun. Salah satu penyebabnya adalah karena auditor LPH-LPH baru lulusan diklat BPJPH belum diuji kompetensi oleh MUI. 

“Lulusan Diklat BPJPH itu ada ratusan calon auditor halal yang terafiliasi ke LPH-LPH baru, dan mereka berasal dari PTN, Ormas NU, Muhammadiyah dll yang sudah lulus diklat hampir setahun lalu, tetapi tidak juga diuji kompetensi oleh MUI. Artinya sumber persoalannya ada di MUI sendiri yang gagal menjalankan perannya menguji kompetensi calon auditor halal. Tetapi kemudian KMA malah menegaskan LPH hanya LPPOM MUI. Ini kan cara berpikir yang aneh dan mencurigakan. Kalau semua auditor halal telah disertifikasi MUI maka seharusnya sudah ada puluhan LPH yang sah,” tegas Arifin. 

Hal ini lanjut dia menandakan terjadinya sumbatan dalam sertifikasi auditor halal. Sumbatan ini disebabkan karena hanya MUI yang berwenang menguji kompetensi. Jika sertifikasi terhadap ratusan calon auditor halal saja sudah tersumbat sedemikian rupa, bagaimana nanti MUI sanggup melakukan uji kompetensi untuk puluhan ribu calon auditor halal dari seluruh Indonesia. 
Uji kompetensi calon auditor halal terdiri dua aspek, kompetensi teknis dan pemahaman syariah. Kompetensi teknis calon auditor yang menyangkut kemampuan memeriksa bahan dan proses produk halal adalah sepenuhnya kerja saintifik, bukanlah ranah MUI. 

“Seharusnya kompetensi teknis sudah selesai ketika calon auditor lulus diklat. Sedangkan wilayah MUI menyangkut pemahaman syariah. BNSP mestinya serius mengkaji permasalahan ini dalam rangka mengurangi sumbatan dan mempercepat tersedianya tenaga auditor halal. Jadi seharusnya tak perlu bertele dan menyumbat, apalagi calon auditor harus membayar 5 juta untuk uji kompetensi di MUI, buat apa saja?,” tanya Arifin.

Menurut dia, calon auditor halal ini kan SDM unggul dari berbagai kampus, banyak yang dosen lulusan luar negeri. Maka Arifin yakin kemampuan saintifiknya tidak kalah dari kebanyakan LPPOM MUI. 

“Mereka ini orang-orang baik yang terpanggil tugas mulia, ingin membantu masyarakat, khususnya umat Islam dalam menyempurnakan ibadahnya, kok malah disia-siakan kemampuannya” kata Arifin.  
Ada hal lain yang juga harus dicermati dari KMA No 982. Yakni soal putusan diktum kesatu huruf c dan diktum kedua huruf b tentang pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan LPH yang mana pengkajian ilmiah dilaksankan.

“Tidak ada kriteria mengenai pengkajian ilmiah ini di UU maupun PP JPH. Pengkajian ilmiah ini pasti menjadi item biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha. Bila pelaku usaha dibebani macam-macam maka patut dinilai ada usaha melawan rencana Presiden Jokowi untuk membuat mudah dan murah semua urusan layanan publik. Pertama, ini tidak jelas dasar hukumnya. Kedua, pasti menambah beban pelaku usaha karena harus bayar kajian ilmiah. Ketiga, terindikasi kuat tidak percaya kepada kualitas pekerjaan auditor halal dan LPH. Saya tidak paham motivasi munculnya item ini. Pemeriksaan oleh LPH kan sudah merupakan kajian ilmiah. Jika masih perlu konfirmasi, kan dalam sidang fatwa mengundang para pakar terkait, jadi untuk apa menggelar kajian ilmiah oleh lembaga tidak kompeten yang biayanya dibebankan kepada pelaku usaha” papar Arifin. 

Dari berbagai argumen tersebut diatas, Arifin menilai KMA no 982 ini justru menjauhi semangat UU JPH, hendak kembali ke monopoli dan ‘nambah-nambahin’ biaya dan masalah. Juga main rahasia-rahasiaan. Ini bagaikan fenomena gunung es yang menenggelamkan auditor halal dan LPH-LPH baru. (cnc/67)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *