Kepatuhan pada Protokol Kesehatan

Oleh Daru Lestantyo

WABAH pandemi Covid 19 di Indonesia tidak terasa telah memasuki bulan ke-5, sejak pengumuman resmi pada awal Maret. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 masih konsisten untuk selalu melakukan perbaruan situasi terkini kepada masyarakat.

Kondisi berbeda justru terlihat pada sebagian masyarakat yang cenderung mengambil sikap abai terhadap informasi tersebut. PSBB, PKM, AKB atau berbagai istilah yang terkait pembatasan aktivitas fisik dan sosial ternyata tidak penting untuk sebagian masyarakat. Dengan mudah kita saksikan kerumunan masyarakat maupun wajah-wajah tanpa masker pada aktivitas sehari-hari maupun di tempat kerja.

Data statistik tentang akumulasi penderita, angka kematian hingga jumlah tenaga medis yang gugur seakanakan tidak berpengaruh terhadap kelompok masyarakat yang melalaikan protokol kesehatan. Perilaku masyarakat yang kita saksikan ini seakan-akan tidak mengherankan bila kita amati pada contoh tentang rendahnya kepatuhan masyarakat pada berbagai aturan hukum maupun sosial lain.

Pada era media sosial saat ini dapat kita saksikan bahwa anjuran untuk tidak mengikuti aturan bahkan dapat disebarkan oleh banyak sosok influencer dan tokoh selebritas dengan banyak pengikut (follower). Sepertinya makin lama pandemi berlangsung, juga berpotensi menaikkan hoaks maupun ketidakpercayaan masyarakat pada penyakit ini.

Kepatuhan Protokol Kesehatan

Hasil observasi Covid-19 Behaviour Tracker Project menghasilkan prevalensi kepatuhan protokol kesehatan yang berbeda . Sebanyak 83% penduduk Italia dan 59% di AS setuju untuk memakai masker wajah saat keluar rumah, namun hanya 19% penduduk Inggris yang berpendapat sama (BBC News,13 Juli 2020). Pendidikan, budaya, dan komitmen pemerintah setempat tampaknya sangat berpengaruh pada hasil riset tersebut.

Di tengah situasi pandemi, para ahli sedang berusaha mengembangkan vaksin Covid-19. Penemuan vaksin menjadi sangat penting, karena secara teori virus merupakan jenis mikroorganisme yang belum bisa dibunuh dengan obat seperti pada bakteri. Upaya pengobatan saat ini juga masih bersifat empirik dan sangat tergantung pada pengalaman dokter maupun kondisi pasien.

WHO belum mengeluarkan keputusan secara definitif tentang penemuan obat untuk menyembuhkan pasien Covid-19. Berbagai negara dengan fasilitas penelitian kedokteran yang lengkap saat ini berlomba untuk menemukan vaksin kali pertama. Negaranegara tersebut antara lain AS, Perancis, China, Australia, bahkan Indonesia sedang berjuang keras untuk menyelesaikan tahapan penelitian ( Ebio Med, Mei 2020).

Berdasarkan info resmi pemerintah, saat ini sedang dipersiapkan uji klinik Fase 3 untuk vaksin Covid-19 di Indonesia (BBC Indonesia, 23 Juli 2020). Tahap 3 uji klinis artinya adalah pengujian pada subjek yang lebih bervariasi, jumlah lebih besar, dan bertujuan melihat efektivitas serta risk-benefit dari kandidat vaksin tersebut (Schaefer et al, 2020).

Persyaratan subjek dan variabel yang kompleks ini tentu juga berdampak pada durasi waktu penelitian yang lebih lama. Tim peneliti harus memastikan bahwa kandidat vaksin akan efektif untuk menurunkan kasus Covid-19 dan eradikasi virus dari masyarakat. Lamanya penelitian tentu tidak dengan mudah bisa diprediksi. Penelitian bisa berjalan dalam kisaran bulan, namun dapat pula menjadi hitungan tahun, mengingat virus sangat mudah untuk melakukan mutasi dan adaptasi pada situasi yang dianggap tidak cocok.

Proses penantian yang dapat berlangsung lama ini menuntut komitmen dari masyarakat, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas. Keputusan pemerintah mengizinkan aktivitas ekonomi masyarakat untuk berjalan secara bertahap mestinya dipahami sebagai tindakan yang tetap memiliki risiko tinggi pada kesehatan masyarakat. Saat ini aspek ekonomi dan kesehatan tidak dapat dipandang secara parsial.

Keduanya saling membutuhkan. Pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan ekonomi masyarakat dengan melakukan karantina wilayah secara ketat dan lama. Sebaliknya, ekonomi juga tidak akan mungkin berjalan pada masyarakat yang sedang sakit (Baldwin and Mauro,2020).

Selain aspek kesehatan dan sosial, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang hebat pada pembangunan manusia atau lebih dikenal dengan Human Development Index (HDI). Rilis UNDPpada medio 2020 ini menyebutkan bahwa dunia terancam krisis pembangunan manusia akibat dampak ekonomi dan pendidikan akibat penutupan sekolah.

Semua hal tersebut tentu tidak mungkin akan dilakukan hanya dengan menunggu penemuan vaksin. Pendekatan multi sektoral harus segera dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pemerintah tentu terus melakukan surveilans kesehatan terhadap Covid- 19 dengan melakukan tes massal, karantina, dan pelacakan kontak.

Bentuk dukungan masyarakat adalah dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan menghilangkan stigma negatif terhadap penderita Covid-19. Perilaku melalaikan protokol kesehatan, bahkan cenderung menolak dan menganggap Covid-19 sebagai rekayasa dapat membahayakan masyarakat. (37)

—Dr dr Daru Lestantyo MSi, dosen FKM Undip dan Praktisi Kesehatan Masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort