- Hukum

Kejati Jateng Diminta Buka Penyelidikan Baru Kasus Alkes RSUD Kraton

JAKARTA – Selain kasus korupsi dana insentif RSUD Kraton Pekalongan yang ditangani Polda Jateng, Komisi III DPR RI juga akan membahas kelanjutan penanganan kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) RSUD Kraton yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Yang mana kasus korupsi ini telah membawa direktur dan manajemen RSUD Kraton, dr. Teguh Imanto, dll beserta rekanan pengadaan alkes tersebut menjadi terpidana. Menurut anggota Komisi III DPR RI asal Dapil Jawa Tengah X Arsul Sani, pihaknya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada aparat penegak hukum, yang harus dijawab dan kemudian dibahas dalam rapat kerja pengawasan yang menjadi agenda utama kunker ke Dapil tersebut.

“Ini akan termasuk kasus korupsi dana insentif dan pengadaan alkes RSUD Kraton tersebut, selain tentunya kasus atau isu menarik lainnya di wilayah Jawa Tengah. Masuknya kedua jenis kasus korupsi RSUD Kraton Pekalongan tersebut, karena adanya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Kabupaten dan Kota Pekalongan yang merasakan bahwa penanganan kasus korupsi dimaksud belum tuntas dan terkesan ada pembatasan (limitasi) dalam proses hukumnya,” kata Arsul kepada Suara Merdeka, Rabu (15/5/2019) siang.

Pembatasan yang dimaksud adalah, karena Kejati Jateng hanya menyasar direksi dan manajemen rumah sakit tersebut saja, dan tidak menyentuh lebih jauh pejabat atau mantan pejabat dan birokrat terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa ada elemen atau warga masyarakat di Pekalongan yang merasakan ketidakadilan dalam penegakan hukum atas kasus tersebut, karena tidak menyentuh pejabat eksekutif-nya pada waktu itu. Padahal tidak mungkin dana tersebut keluar tanpa persetujuan atas anggarannya oleh pihak eksekutif. Warga masyarakat menitipkan aspirasi terkait penanganan kasus korupsi RSUD Kraton tersebut saat saya menjadi caleg untuk Pemilu 2019,” kata Sekjen DPP PPP tersebut.

Arsul meminta kondisi tersebut harus tidak boleh terjadi lagi. Penegakkan hukum harus tuntas dan adil berbasis alat-alat bukti yang cukup. Tidak boleh setengah-setengah. (htn-67)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *